LMAN Sumbang Rp3,2 Triliun untuk PNBP Januari-Oktober 2024

KABARBURSA.COM - Lembaga Aset Manajemen Negara (LMAN) membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp3,2 triliun terhitung sejak Januari hingga 4 Oktober 2024 kemarin. Adapun PNBP yang dihimpun LMAN terbagi menjadi dua, yakni perbendaharaan (treasury) Rp2,5 triliun dan properti Rp690,53 miliar.

"Tahun ini dari Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 kemarin kita sudah membukukan PNBP senilai Rp 3,2 triliun," kata Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi, dalam konferensi pers di Kantor LMAN, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

Basuki menuturkan, LMAN sendiri menargetkan perolehan PNBP Rp1 triliun di sisa tahun ini. Dia mengaku optimis target tersebut dapat dicapai jika melihat capaian-capaian LMAN sepanjang tahun 2024. "Kita bisa menambah syukur-syukur optimis sampai dengan Rp1 triliun. Jadi sampai akhir di tahun 2024 bisa kurang lebih Rp4,2 triliun," ungkapnya.

Saat ini, Basuki menuturkan, aset yang dikelola LMAN ada sebanyak 310. Dari total aset tersebut, sebanyak 126 aset sudah teroptimalisasi dengan rincian 54 unit apartemen dan 72 aset non-apartemen. Jumlah aset yang dikelola itu terdiri dari 1 Kilang LNG Arun, 1 Kilang LNG Badak, 151 unit apartemen, 112 ruko/gudang, 1 gedung, 22 tanah, dan 9 rumah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN, Candra Giri Artanto, mengatakan total optimalisasi aset sebanyak 126 unit. Adapun sisanya, sebanyak 42 unit berstatus ready to market, 44 unit konstruksi, 3 unit as it is, dan 93 unit lainnya pre-development.

“Dari 45 aset yang siap untuk dipasarkan ini terdiri dari 33 unit apartemen dan 12 unit non-apartemen,” ungkapnya.

Di sisi lain, Candra juga menyebut LMAN tidak hanya berpacu pada besaran PNBP yang diperoleh, melainkan juga manfaat non-finansial yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Hingga Oktober 2024, Candra menyebut manfaat non-finansial berhasil menghimpun dana sebesar Rp72,6 miliar.

“Yang kita berikan manfaat non-finansial, manfaat non-finansial itu macam-macam; ada manfaat sosial, ekonomi. Itu nilainya Rp72,6 miliar,” ungkapnya. 

Publik Bisa Sewa Aset Negara

Candra menuturkan, LMAN juga memiliki platform yang memungkinkan publik untuk menggunakan aset milik negara. Adapun hal itu dapat dilakukan mudah melalui platform AESIA yang resmi diluncurkan LMAN pada tahun 2023 lalu.

Platform AESIA serupa e-commerce ini memuat detail aset negara yang dapat disewa, baik dalam bentuk ruko hingga apartemen. Dia menyebut platform tersebut menjamin keamanan sewa dengan harga yang kompetitif.

Dalam platform tersebut, LMAN juga bekerja sama dengan 15 mitra yang di antaranya kementerian maupun BUMN, seperti Bulog, BPJS Ketenagakerjaan, Pelni, BPS, KAI, Peruri, PT WIKA, hingga PT Bank Mandiri. Adapun hingga saat ini, platform EASIA menghimpun 335 aset. “Nanti harapannya, barang (aset) dari negara ini bisa kita taruh semua di sini,” ujarnya.

EASIA sendiri mencatat pengunjung platform sebanyak 400 ribu sepanjang peluncuran tahun lalu hingga saat ini. Di sisi lain, Candra juga menyebut 240 ribu pengguna didominasi oleh kalangan Generasi Z, yakni sebanyak 237.941 pengguna. “Dari situ, yang serius ada sejumlah 343 dan so far sudah close deal 9 aset, jumlahnya Rp6,544 miliar,” katanya. 

Layanan Konsultasi

Candra mengatakan LMAN menyediakan layanan konsultasi dan pengelolaan aset. Pertama, LMAN memberikan layanan riset aset milik mitra konsultasi berupa penyusunan dokumen, analisis HBU, feasibility study, concept development, business case dan kajian lainnya. Adapun yang menjadi mitra LMAN dalam layanan ini diantaranya Kementerian/Lembaga, Pemda, hingga BUMN/D.

LMAN juga memberikan layanan yang mempertemukan mitra dengan para investor. Dalam hal ini, kata Candra, LMAN turut memberikan layanan dari hulu ke hilir dengan skema Arranger. “Kita bisa bilang kepada mitra Bapak buduk manis disitu Kami urusin Dari hulu ke hilir. Kami bikin layanannya, kami asses dari tata kelola hukumnya, Kami carikan investornya supaya aset itu lebih termanfaatkan,” ungkapnya.

Layanan ketiga, Candra melanjutkan, LMAN juga menyediakan pengelolaan aset. Dalam layanan ini, LMAN membantu mitra dalam hal pengelolaan aset.  Per 4 Oktober 2024, Candra menyebut mitra layanan LMAN baru tercapai 11 dari yang ditargetkan sebanyak 12 mitra layanan advisory LMAN.

Kendati begitu, sejak tahun 2017 sampai akhir September 2024, LMAN mencatat 79 proyek advisory dengan rincian di 17 provinsi dengan jumlah mitra sebanyak 32.

“Total PNBP dari advisory ini so far adalah Rp7,6 miliar,” katanya.

PNBP 2025 Direvisi

Dengan pencapaian PNBP yang signifikan oleh LMAN, perhatian kini tertuju pada revisi target PNBP secara nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi target PNBP ini telah dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Penerimaansm terhadap peningkatan penerimaan negara di sektor ini. Namun, dalam skala nasional, Sri Mulyani Indrawati melihat adanya potensi lebih besar untuk menggenjot PNBP melalui pos-pos lainnya, seperti dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia menyebutkan proyeksi dividen dari BUMN diperkirakan akan meningkat sebesar Rp4 triliun, sehingga total kekayaan negara yang terpisah akan naik dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun. Berdasarkan itu, lanjut Sri Mulyani, total peningkatan PNBP mencapai Rp8,26 triliun, yang terdiri dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp4 triliun dan PNBP sebesar Rp4,26 triliunriliun, menjadikannya total Rp90 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 September 2024.

Selain itu, terdapat peningkatan pada pos PNBP lainnya sebesar Rp4,26 triliun, yang berasal dari kenaikan PNBP dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

Sri Mulyani pun merinci kementerian atau lembaga tersebut di antaranya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) naik Rp510 miliar, Polri naik Rp2,59 triliun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) naik Rp890 miliar dari Rp8,11 miliar menjadi Rp9 miliar, serta Kementerian Hukum dan HAM naik sebesar Rp260 miliar dari Rp8,34 miliar menjadi Rp8,6 miliar.

Berdasarkan itu, lanjut Sri Mulyani, total peningkatan PNBP mencapai Rp8,26 triliun, yang terdiri dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp4 triliun dan PNBP sebesar Rp4,26 triliun.(*)