Kementan bakal Bagikan Benih Gratis di Masa Tanam Oktober

KABARBURSA.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) berencana membagikan benih gratis bagi petani. Adapun pembagian benih gratis dilakukan sebagai upaya mempercepat tanam di bulan Oktober tahun ini.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menuturkan, saat ini ada sekitar 400 ribu hektar lahan sawah yang belum masuk proses tanam. Karenanya, Kementan berencana membagikan benih gratis untuk masa tanam Oktober.

"Makanya harus cepat-cepat menanamnya di Oktober ini karena untuk benih kita masih punya 400 ribu hektar dan akan kita kasih benih gratis untuk yang menanam di bulan oktober ini," kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 5 Oktober 2024.

Sudaryono menegaskan, petani tidak perlu menunggu dan segara lakukan proses penanaman. Adapun percepatan tanam sendiri rencananya akan dilakukan serentak pada bulan Oktober, termasuk Jawa Tengah yang menjadi salah satu sentra padi nasional.

"Sekali lagi saya katakan di bulan ini semua petani tidak usah nunggu apa pun. Segera ditanami, yang belum panen segera panen, yang masih mengolah segera ditanami," jelasnya.

Sudaryono menilai, masa tanam bulan Oktober sangat krusial lantaran untuk memenuhi kebutuhan padi di Januari dan seterusnya. Apalagi, kata dia, bulan Oktober merupakan masa peralihan antara kering ke hujan. 

“Jadi sebelum hujan lebat, sekarang waktunya kita tanam karena akhir tahun itu diperkirakan banjir. Makanya kita masifkan tanam sekarang supaya nanti bisa panen di Januari," Imbuhnya. 

Dia menuturkan, seandainya masa tanam mundur, gangguan cuaca di musim penghujan akan mengganggu produksi padi dalam negeri. Sudaryono menyebut, pemerintah telah menargetkan pertanaman padi 1,2 juta hektar pada tahun ini. 

Sebelumnya, Sudaryono mendorong para petani di beberapa wilayah untuk mengoptimalkan percepatan tanam, terutama masa tanam di bulan Oktober tahun ini. 

Sudaryono menilai, percepatan harus dilakukan mengingat saat ini sebagian wilayah sentra memasuki musim hujan sehingga ketersediaan air dalam posisi cukup.

Sudaryono juga memastikan ketersediaan pupuk untuk produksi di bulan Oktober dalam kondisi aman. Dia mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 9,5 juta ton tambahan pupuk subsidi atau naik 100 persen dari yang sebelumnya hanya 4,5 juta ton.

"Memang ada masalah pupuk tapi yang terkait dengan distribusi. Karena itu kami turun langsung ke lapangan dan saya ingin memastikan pupuk yang disubsidi pemerintah betul-betul sampai ke petani karena Oktober bulan ini harus kita push percepatan tanamnya agar di bulan Januari nanti kita sudah bisa panen," tutupnya.

Permudah Akses Subsidi Pupuk

Sebelumnya, Kementan mengalokasikan pupuk subsidi sebesar 126.570 untuk Kabupaten Blora dengan realisasi penyaluran mencapai 58,85 persen. Adapun Kementan juga melakukan serangkaian perbaikan akses pupuk subsidi bagi para petani.

Dalam hal ini, mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya perlu terdaftar di sistem e-RDKK dan membawa KTP ke kios untuk membeli pupuk bersubsidi. Selain itu, petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi wajib terdaftar dalam Simluhtan dan e-RDKK.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. 

"Penyaluran pupuk bersubsidi yang dibiayai oleh negara harus dikelola dengan akuntabilitas tinggi, mulai dari distribusi hingga proses penebusannya," kata Andi.

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Jekvy Hendra menuturkan, berlakukannya Permentan Nomor 01 Tahun 2024 dan Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, stok pupuk bersubsidi dijamin tersedia di seluruh lini distribusi. 

"PT Pupuk Indonesia memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi mencukupi untuk kebutuhan petani. Dilihat dari realisasi penyerapan pupuk bersubsidi, masih tersedia cukup stok untuk musim tanam mendatang," ujar Jekvy.

Dengan alokasi pupuk yang melimpah, Kementan mendorong petani untuk segera memanfaatkan stok pupuk bersubsidi, terutama menjelang musim tanam. Pupuk ini dialokasikan bagi subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai; subsektor hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Petani dengan lahan maksimal 2 hektar, termasuk anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), juga dapat mengakses pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku dengan memastikan sudah terdaftar di e-RDKK.

"e-RDKK dievaluasi hingga empat kali setahun, sehingga petani yang belum menerima alokasi pupuk bersubsidi dapat mengajukan kebutuhan mereka, selama memenuhi kriteria," jelas Jekvy.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyampaikan, dengan peningkatan alokasi pupuk dan pembaruan peraturan, diharapkan seluruh alokasi pupuk bersubsidi dapat terserap secara optimal hingga akhir 2024. 

"Perbaikan sistem ini dibuat untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk bersubsidi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka," pungkasnya. (*)