Potensi Ekspor Ekonomi Kreatif Capai Rp197 Triliun di 2024

KABARBURSA.COM – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan, ekspor ekonomi kreatif (ekraf) memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai ekspor dibandingkan dengan tahun 2023.

“Pada semester 1 tahun 2024, nilai ekspor ekonomi kreatif (ekraf) tembus 12,36 miliar USD atau Rp197,8 triliun atau naik 4,46 persen ketimbang nilai ekspor ekraf pada semester 1 tahun 2023,” kata Teten saat membuka pameran INACRAFT on October 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu, 2 Oktober 2024.

Dari jumlah tersebut, ekspor kriya masuk ke dalam salah satu komoditas yang mendominasi dengan nilai 4,755,79 juta USD. Menurutnya, peningkatan ekspor kira terjadi karena ada peningkatan permintaan pasar global secara signifikan kepada produk buatan anak bangsa.

Teten menyebut sektor kriya merupakan salah satu sektor menarik karena masuk di dalam 3 sektor unggulan ekonomi kreatif. Ia berharap sektor kriya dapat terus diperbaiki potensinya melalui pameran, baik lokal dan internasional agar permintaan produk kria terus meningkat.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh pameran INAKRAFT on October 2024 dan mengupayakan agar pameran ini dapat menjadi wadah pelau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengembangkan inovasi. Adapun inovasi yang dikembangkan adalah memanfaatkan kekayaan budaya Nusantara sebagai keunggulan di pasar global.

“Bicara INAKRAF di dunia kita gak ada tandingannya. Percaya itu! Karena itu ini satu potensi ekonomi Yang harus kita tembangkan ekosistem bisnisnya Sehingga kita betul-betul bisa menguasai pasar global,” kata Teten.

Ia mengungkapkan bahwa sektor kriya berkontribusi sebesar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Menurutnya, angka ini menjadi salah satu penopang utama PDB kita dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang.

Politisi dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI) itu mengungkapkan bahwa pemerintah menaruh harapan besar kepada sektor kriya dalam hal meningkatkan PDB agar dapat lepas dari jerat middle income class yang telah berlangsung sejak 30 tahun.

Lebih jauh, lanjut Teten, sektor kriya tidak hanya baik dalam hal memperkuat Indonesia dalam kancah industri prabot, tapi juga berkontribusi nyata terhadap upaya global mengurangi sampah plastik.

Berdasarkan penelitian Kemenkop UKM dan UNDP pada tahun 2021 menunjukkan pengusaha muda yang bergerak di sektor kriya cenderung beralih ke bisnis yang ramah lingkungan.

“Sebanyak 84 persen tertarik pada bisnis ramah lingkungan, 58 persen memulai bisnis untuk memperbaiki lingkungan, dan 56 persen memproduksi pakaian ramah lingkungan, Produk rendah karbon dan sistem pengurangan limbah,” kata Teten.

Pembiayaan Sektor UMKM

Sebelumnya pemerintah melalui Kemenkop UKM tengah menyusun kebijakan baru untuk mendukung pembiayaan sektor UMKM melalui skema kredit skoring. Kebijakan pembiayaan ini nantinya diperkenalkan dengan tujuan meningkatkan risiko pembiayaan perbankan kepada UMKM, yang diketahui saat ini masih rendah dalam hal penerimaan pembiayaan, yaitu baru di angka 19 persen dari target 30 persen pada 2024.

Kredit skoring merupakan sistem penilaian terhadap kemampuan seseorang atau UMKM dalam membayar kewajiban pinjamannya, yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kredit. Melalui kredit skoring, data transaksi UMKM menjadi bahan pertimbangan penyaluran kredit lembaga pembiayaan ke nasabahnya.

“Saat ini, ada sekitar 30,76 juta UMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan. Jika tidak ada perubahan, jumlah UMKM yang sulit mendapatkan kredit akan tetap tinggi,” kata Teten beberapa waktu lalu.

Teten melanjutkan, skema kredit skoring ini diutamakan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang diharapkan dapat memperluas akses UMKM ke perbankan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dab Menteri Keuangan Sri Mulyani, sudah menyetujui rencana tersebut. Saat ini tercatat sudah ada 17 perusahaan yang masuk ke dalam daftar untuk inovasi kredit skoring.

Di awal tahun, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Yulius, mengatakan bahwa pemerintah akan meguji coba penerapan skema kredit skoring untuk memudahkan pelaku UMKM mengakses pembiayaan dari KUR tanpa Agunan. Uji coba sendiri akan dilakukan melalui lembaga penyalur seperti fintech, koperasi, dan multifinance.

“Saat ini, kami sedang mempersiapkan infrastrukturnya,” ujar Yulius, saat itu.

Dia melanjutkan, saat ini sedang dipersiapkan instrumen pendukung, seperti teknologi dan lainnya. Uji coba sendiri, menurut dia, dilakukan pada Juni atau Juli 2024 dengan plafon maksimal Rp500 juta.

Diharapkan proses uji coba dan penyusunan regulasi yang paralel, kebijakan penyaluran KUR dengan skema ini bisa segera diimplementasikan secara penuh, sesuai amanat presiden.

“Kami akan membuat semacam konsorsium yang melibatkan BI, OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menyusun aturannya. Nanti kami juga akan menggunakan AI dan mesin pembelajaran,” ucapnya.(*)