Prabowo Larang Kontraktor Besar Terlibat Program Pembangunan 3 Juta Rumah Rakyat

KABARBURSA.COM - Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan membangun 2 juta rumah di pedesaan di masa pemerintahannya. Namun, proyek pembangunan ini tidak akan melibatkan kontraktor besar.

Pengusaha yang juga adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kembali masyarakat kelas menengah yang jumlahnya berkurang 9,48 juta jiwa selama lima tahun terakhir.

Hashim menyebutkan, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahunnya merupakan bagian dari program unggulan Prabowo yakni membangun 3 juta hunian.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Hashim, pemerintahan Prabowo-Gibran akan memberdayakan kontraktor dari UMKM, koperasi, dan BUMDes.

"Dua juta unit di pedesaan konstruksinya dipercayakan kepada UMKM, koperasi, dan BUMDes. Perusahaan kontraktor milik konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini. Ini untuk mendorong, mengembangkan UMKM dan kita ingin menciptakan middle class baru," tegas Hashim saat ditemui Kabar Bursa di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Selain membangun 2 juta rumah di pedesaan, Hashim mengungkapkan, pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan membangun 1 juta unit apartemen di Jakarta.

"Karena keterbatasan lahan, pemerintah mendatang berencana membangun 1 juta unit apartemen di Jakarta di atas bangunan 153 pasar milik PD Pasar Jaya," tuturnya.

Kata Hashim, untuk merealisasikan program ini pemerintah pusat akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta dan PD Pasar Jaya.

"Pedagang pasar nanti akan menikmati fasilitas air bersih, listrik, AC, dan internet. Di atas pasar itu kita akan bangun tower-tower (hunia), kompleks tower ke atas," terangnya.

Sekadar informasi, program unggulan 3 juta hunian setiap tahunnya ini tiga kali lipat lebih banyak dari program sejuta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Program ini dilakukan untuk mengentaskan masalah kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023 mencatat angka backlog masih mencapai 9,9 juta unit. Sementara setiap tahun, ada potensi tambahan backlog 800.000 karena pertambahan rumah tangga baru.

Hashim mengatakan, setidaknya ada 37 juta unit rumah yang harus dipenuhi pemerintah karena masih ada sekitar 27 juta rumah tidak layak huni saat ini.

"Pak Prabowo ingin membangun 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun. Dalam 10 tahun kita akan bangun 30 juta rumah dan apartemen unit, tujuannya untuk merangsang perekonomian dalam negeri," pungkasnya.

Kuota FLPP Ditambah 34 Ribu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 ditambah sebanyak 34.000 unit.

"Kuota FLPP untuk unit rumahnya dari 166.000 unit ditambah 34.000 unit. Dengan begitu tambahan anggarannya Rp4,3 triliun," kata Menteri Basuki di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.

Penambahan kuota ini, kata Basuki, karena masih banyak masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk tahun ini.

"Jadi yang tambahan 34.000 unit itu karena kuota FLPP 2024 sebanyak 166.000 unit sudah habis. Jadi memang peminatnya masih banyak, jadi ditambah 34.000, karena yang 166.000 habis," tuturnya.

Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan FLPP sebesar Rp13,72 triliun tahun 2024 untuk 166.000 unit rumah.

Pemerintah, melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.

Pada 2023, pemerintah telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.

FLPP merupakan salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu 5 persen fixed rate selama tenor berjalan.

Terkait dengan kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.

Respon REI

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP 2024 menjadi 220.000 unit.

Ketua Umum REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa komitmen pemerintah menambah kuota FLPP ini dipercaya akan mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki hunian.

“Kita pasti mensyukuri dan terima kasih atas apa yang telah diputuskan. Ini, otomatis akan ada percepatan,” tuturnya.

Meskipun begitu, lanjut Joko, penambahan kuota FLPP yang direalisasikan pemerintah ini masih berada di bawah usulan yang diajukan oleh REI agar dapat mencapai 225.000 unit.

Dengan demikian, REI memproyeksi tambahan kuota yang disediakan akan terserap sepenuhnya pada November 2024.

Berdasarkan rincian Joko, rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 16.000 unit. Mengacu pada asumsi tersebut, tambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 yang diguyurkan pemerintah ini akan habis dalam dua bulan saja.

“Jadi setidaknya di 34.000 itu bisa bertahan sampai bulan November 2024. Karena untuk Januari 2025 sudah ada anggaran baru, semoga itu tidak terlalu lama. Kalau misalkan, di akhir November tambahan FLPP habis. Berarti, hanya satu bulan itu kosongnya,” pungkasnya. (*)