Jokowi Janji Selesaikan 61 Bendungan hingga Akhir Tahun 2024

KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan 61 proyek bendungan di berbagai daerah, dengan target penyelesaian paling lambat pada akhir tahun 2024.

Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah meresmikan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis. Bendungan tersebut merupakan yang ke-45 dari program pembangunan bendungan yang didanai oleh pemerintah.

"Yang belum selesai akan diselesaikan tahun depan, 61 bendungan. Atau mungkin akhir Desember bisa kita capai targetnya," ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan bahwa masih ada delapan bendungan lainnya, selain Leuwikeris, yang sudah siap untuk dioperasikan dan akan segera diresmikan.

"Masih ada delapan lagi yang akan segera kita resmikan. Jadi, totalnya ada 53," tambahnya.

Mengenai hambatan dalam pembangunan bendungan, Presiden Jokowi menekankan bahwa 61 bendungan yang menjadi target pemerintah akan diselesaikan pada akhir tahun ini atau akan dilanjutkan dalam program infrastruktur tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya pengelolaan air yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pertanian.

"Air adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan rakyat, demi manfaat masyarakat, dan demi kepentingan petani," kata Presiden Jokowi.

Dalam pidatonya saat meresmikan Bendungan Leuwikeris, Presiden menyebutkan bahwa bendungan dengan kapasitas tampung 81 juta meter kubik air ini menghabiskan anggaran sebesar Rp3,5 triliun, jauh lebih tinggi dibanding anggaran bendungan lainnya yang berkisar antara Rp800 miliar hingga Rp1 triliun.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa pembangunan Bendungan Leuwikeris, dengan luas genangan mencapai 243 hektare, memakan waktu delapan tahun hingga akhirnya rampung.

Era Prabowo Bangun 50 Bendungan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljo mengatakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana akan membangun 50 bendungan dalam kurun waktu lima tahun.

Banyaknya bendungan yang akan dibangun bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

“Saat ini kita punya 300 bendungan, nanti selesai 60. Insya Allah pemerintah mendatang akan membangun 50 bendungan selama lima tahun,” kata Menteri Basuki saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Agustus 2024.

Menurut Basuki, bendungan perlu dibangun karena tidak semua pulau di Indonesia punya bendungan.

Kehadiran infrastruktur itu diperlukan tidak hanya untuk irigasi pertanian tetapi juga air baku.

Selama 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), Pemerintah Indonesia telah membangun 60 bendungan. Kini, total bendungan di Tanah Air mencapai 300.

Dia menyebutkan, Pembangunan 60 bendungan tersebut berdampak terhadap meningkatkan irigasi air ke lahan, jumlahnya mencapai 19 persen sampai 20 persen dari total area irigasi nasional, angka ini sebelumnya bertengger 11 persen untuk total 7,3 juta hektare lahan.

“Dengan pembangunan 60 bedungan ini akan bisa menyuplai irigasi 19 persen atau 20 persen dari total area irigasi. Kenapa? karena kalau air dari bendungan berarti bisa menanam minimal dua sampai tiga kali dalam setahun,” jelasnya.

Sedangkan jika tanpa bendungan, kata Basuki, lahan pertanian hanya bisa memanen hasil paling banyak satu kali dalam setahun. Oleh karena itu, ia menilai pembangunan bendungan diperlukan untuk mendorong ketahanan pangan Indonesia.

“Kalau tidak ada suplai irigasi air hanya dari run off (hujan) saja, paling banyak satu kali panen saja, atau misalnya cuma bisa mengairi 100 sampai 115 hektar saja. Tapi, kalau ada irigasi bisa 200 atau bahkan 250 hektare pola atau indeks tanamnya,” pungkasnya..

Usulan Tambahan Anggaran

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2025. Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran yang diterima Kementerian PUPR hanya sebesar Rp75,63 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dibahas dalam rapat terbatas, Kementerian PUPR telah mengajukan usulan tambahan melalui surat resmi Menteri PUPR nomor 725 tertanggal 8 Agustus 2024.

Kata dia, Kementerian PUPR mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp136,95 triliun untuk 2025, sedangkan pagu anggaran saat ini sebesar Rp75,63 triliun, sehingga masih dibutuhkan tambahan Rp61,31 triliun.

“Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 totalnya menjadi sebesar Rp136,95 triliun,” kata Menteri Basuki di dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2024.

Basuki merinci bahwa prioritas penggunaan anggaran tambahan tersebut meliputi dukungan ketahanan pangan dan energi, termasuk penyelesaian bendungan yang sedang berjalan serta pembangunan bendungan baru dengan target sekitar 50 bendungan dalam lima tahun ke depan.

“Dalam lima tahun mendatang ditargetkan akan dibangun sekitar 50 bendungan,” jelas Basuki.

Selain itu, lanjut Menteri Basuki, juga akan dibangun jaringan tersier, cetak sawah, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pembangunan bendung untuk meningkatkan kinerja irigasi.

Basuki menegaskan, hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru, sebagai tanggung jawab Kementerian PUPR.

Anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk pembangunan jaringan air baku, penyelesaian infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan daerah otonomi baru (DOB) di Papua, dan pembangunan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan daya tarik investasi.(*)