DPR Tantang Bahlil Bongkar Illegal Mining di Forum Terbuka

KABARBURSA.COM - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Mulyanto, menantang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk mengungkap pelaku illegal mining atau penambangan ilegal secara terbuka.

Diketahui, Bahlil mengaku akan buka-bukan tentang pelaku illegal mining dalam forum tertutup. Menurut Mulyanto urusan illegal mining merupakan isu besar yang harus diketahui publik dan dibuka untuk umum.

Ia menyebut, secara umum gambaran masalah illegal mining bukan lagi rahasia, salah satunya terkait adanya perlindungan dari aparat. Karenanya, Mulyanto menilai sewajarnya info illegal mining dibuka ke publik agar masyarakat tahu dan ikut menyuarakan masalah tersebut.

"Pembahasan terkait tambang ilegal ini justru harus terbuka. Karena masyarakat berhak tahu soal strategis seperti ini. Bukan malah tertutup. Kalau tertutup malah akan timbul kesan tidak serius atau ada deal politik yang merugikan masyarakat," kata Mulyanto dalam keterangannya kepada Kabar Bursa, dikutip Kamis, 29 Agustus 2024.

Mulyanto meminta Bahlil berani memberi keterangan terkait penambangan ilegal dalam forum resmi. Dengan begitu, dia menilai keterangan Bahlil menjadi info resmi lembaga yang dipimpin, bukan menjadi gosip yang menghebohkan.

Menurutnya, akan lebih baik Bahlil mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan pembentukan satgas penambangan ilegal daripada mengadakan rapat tertutup. Mulyanto menilai, satgas tersebut akan segera menindaklanjuti info illegal mining dari Bahlil.

"Kalau sekedar menginfokan peta masalah penambangan ilegal, masyarakat dan DPR sudah tahu. Jadi ngapain harus pakai rapat tertutup," jelasnya.

"Dengan rapat tertutup akan menimbulkan dugaan yang kurang baik bagi Pemerintah maupun DPR. Nanti dikira masyarakat DPR dan Pemerintah deal-deal soal penambangan ilegal ini," imbuhnya.

Bongkar di Forum Tertutup

Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengaku akan membongkar praktik illegal mining atau tambang ilegal yang marak terjadi di sejumlah kawasan pertambangan. Namun, Bahlil akan membongkarnya dalam forum diskusi yang tertutup. Hal itu dia ungkap dalam rapat kerja Kementerian ESDM bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

“Kita akan membuat forum diskusi, FGD, yang tidak diketahui oleh orang lain, tertutup. Saya akan bongkar saja, nggak apa-apa. Karena saya mantan pengusaha jadi agak sedikit tahu,” kata Bahlil dalam rapat.

Meski begitu, Bahlil meminta DPR RI juga sepakat menjadikan illegal mining sebagai konsensus dalam memperbaiki tata kelola pertambangan. Menurutnya, kesepakatan itu perlu untuk mewujudkan perubahan terhadap negara.

“Illegal mining ini, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan selesai kalau ini tidak menjadi kesadaran kolektif, terutama pada kami yang ada di sini (Kementerian ESDM) dan bapak/ibu semua (DPR RI) dan aparat,” tegasnya.

Adapun komitmen tersebut Bahlil ungkap menyusul sejumlah pekerjaan rumah di sektor ESDM yang dititipkan DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Willy Midel Yoseph, menyebut praktek illegal mining seolah-olah membuat negara kalah dengan para mafia pertambangan.

“Terutama memberantas illegal mining yang begitu luar biasa saat ini. Seolah-olah negara ini kalah dengan ilegal ini,” kata Willy.

Willy meyakini, kepemimpinan Bahlil di Kementerian ESDM bisa memberantas illegal mining. Dia mengungkap, praktik tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara yang cukup signifikan.

“Di samping materi, dan tentu juga kita melihat kerusakan lingkungan. Maka untuk itu, salah satu tugas yang menurut kami cukup berat adalah bagaimana kepemimpinan bapak ini mampu mengurani illegal mining yang tersebar di seluruh Nusantara ini,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, dalam menangani illegal mining Kementerian ESDM telah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menumpas praktik tersebut. Berdasar hasil pemetaan di akhir tahun 2023, Kementerian ESDM telah identifikasi  praktik penambangan tanpa izin (PETI) di 2.741 lokasi, dari jumlah tersebut sebanyak 1.215 lokasi telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Rapat Perdana Bahlil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dititipkan pekerjaan rumah yang berat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun pekerjaan rumah tersebut dititipkan dalam rapat perdana Bahlil sebagai Menteri ESDM bersama Komisi VII DPR RI, Senin, 26 Agustus 2024.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Willy Midel Yoseph, meminta Bahlil untuk mengentaskan praktik-praktik illegal mining atau tambang ilegal. Dia menyebut, adanya praktek illegal mining seolah-olah negara kalah dengan para mafia pertambangan.

Terutama memberantas illegal mining yang begitu luar biasa saat ini. Seolah-olah negara ini kalah dengan ilegal ini,” kata Willy dalam rapat Komisi VII DPR RI bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Willy meyakini, kepemimpinan Bahlil di Kementerian ESDM bisa memberantas illegal mining. Dia mengungkap, praktek tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara yang cukup signifikan.

“Di samping materi, dan tentu juga kita melihat kerusakan lingkungan. Maka untuk itu, salah satu tugas yang menurut kami cukup berat adalah bagaimana kepemimpinan bapak ini mampu mengurani illegal mining yang tersebar di seluruh Nusantara ini,” ungkapnya.(*)