RAPBN 2025 Perkuat TKDD untuk Kurangi Kesenjangan Antardaerah

KABARBURSA.COM - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antardaerah melalui penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, alokasi anggaran untuk TKDD mencapai Rp919,9 triliun, meningkat sebesar 7,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penguatan TKDD ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa hasil pembangunan nasional dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama di daerah-daerah tertinggal dan terluar.

"Transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBN 2025 diarahkan untuk memperbaiki sinergi dan harmonisasi antara belanja pusat dan daerah, serta mempercepat konvergensi pembangunan antar wilayah," ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Agustus 2024.

Sri Mulyani menjelaskan kebijakan TKDD tidak hanya berfokus pada peningkatan alokasi anggaran, tetapi juga pada perbaikan kualitas belanja di tingkat daerah. Pemerintah mendorong agar dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target-target pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah.

Salah satu fokus utama dari kebijakan ini adalah penguatan "local taxing power" atau kekuatan pajak lokal, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian, daerah tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dari pusat, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan mereka sendiri.

"Kami akan terus memonitor perbaikan kualitas belanja APBD bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan mendorong pemerintah daerah untuk memperkenalkan pembiayaan inovatif yang lebih mandiri," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengatakan TKDD dirancang untuk mendukung berbagai program strategis nasional, di antaranya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di sektor pendidikan, misalnya, alokasi TKDD diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal melalui program renovasi sekolah dan pembangunan sekolah-sekolah unggulan.

"Pemerintah juga berupaya meningkatkan link and match antara pendidikan dan pasar tenaga kerja, sehingga lulusan sekolah di daerah dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan," ujarnya.

Selain itu, dalam sektor kesehatan, TKDD akan digunakan untuk memperkuat fasilitas kesehatan di daerah-daerah, terutama di wilayah yang selama ini masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerataan akses terhadap layanan kesehatan menjadi prioritas pemerintah dalam RAPBN 2025, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan penggunaan TKDD harus mampu mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia menyebut bahwa salah satu indikator keberhasilan TKDD adalah penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antar wilayah.

"Pemerintah telah melihat tren positif dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan antar daerah selama beberapa tahun terakhir, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar merata di seluruh pelosok negeri," kata dia.

Sri Mulyani juga menyinggung pentingnya dana desa dalam memperkuat ekonomi pedesaan dan mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Menurutnya, sejak program dana desa diluncurkan, Indonesia telah menyaksikan peningkatan signifikan dalam jumlah desa mandiri.

"Pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki 310 desa mandiri. Namun, hingga tahun 2024, jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 17.203 desa," jelasnya. Desa tertinggal pun berhasil ditekan dari 27.860 desa pada tahun 2018 menjadi hanya 6.100 desa pada tahun ini.

Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tantangan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah masih besar. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat TKDD sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kami berharap bahwa dengan peningkatan alokasi anggaran TKDD dan perbaikan kualitas belanja daerah, Indonesia dapat mencapai pemerataan pembangunan yang lebih baik dan mengurangi kesenjangan antar wilayah," tegasnya.

Selain fokus pada pemerataan, Sri Mulyani juga menyatakan bahwa RAPBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah pada tahun 2025 berada di kisaran Rp16.100 per dolar AS, dengan asumsi suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 7,1 persen.

Menurut Sri Mulyani, meskipun kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian, Indonesia telah menunjukkan kinerja yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan tetap berada di sekitar 5 persen. "Kondisi global yang dinamis mempengaruhi nilai tukar dan pasar keuangan, namun dengan fondasi ekonomi yang kuat, kita mampu menjaga stabilitas di tengah tantangan tersebut," kata Sri Mulyani.

Dia menekankan bahwa RAPBN 2025 juga dirancang untuk mendukung reformasi struktural, dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Di akhir pidatonya, Sri Mulyani menegaskan RAPBN 2025 adalah anggaran transisi yang dirancang untuk memberikan ruang bagi pemerintahan baru dalam melanjutkan pembangunan nasional. "Kami telah berkomunikasi secara intens dengan presiden terpilih untuk memastikan bahwa prioritas-prioritas baru dapat dituangkan dalam anggaran, sambil tetap menjaga kesinambungan program yang telah berjalan," ujarnya.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045, dengan menciptakan SDM unggul, memperkuat infrastruktur, dan memastikan bahwa pembangunan yang inklusif dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. (*)