SBDK Bank Wajib di Publikasi, ini Penjelasan OJK

KABARBURSA.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengeluarkan peraturan yang mengharuskan seluruh bank umum konvensional untuk secara terbuka mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

Kebijakan ini diambil dengan tujuan memberikan transparansi yang lebih besar bagi nasabah mengenai tingkat suku bunga yang berlaku di sektor perbankan, sehingga mereka bisa lebih memahami biaya yang mereka hadapi ketika mengajukan kredit.

Sementara peraturan ini membawa kemajuan dalam hal transparansi, ada satu hal yang perlu diperhatikan: SBDK tidak mencakup estimasi premi risiko. Premi risiko ini biasanya ditentukan oleh penilaian individu bank terhadap debitur atau kelompok debitur.

Akibatnya, suku bunga kredit yang sebenarnya dikenakan kepada debitur mungkin tidak selalu sesuai dengan SBDK yang dipublikasikan. Ini berarti, meskipun SBDK memberikan gambaran dasar, nasabah perlu memperhatikan detail tambahan yang mungkin memengaruhi suku bunga yang mereka terima.

Peraturan yang dikeluarkan, yaitu Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2024, mengatur tentang Transparansi dan Publikasi SBDK bagi Bank Umum Konvensional. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam penetapan suku bunga perbankan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan dapat diandalkan, serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam penetapan suku bunga kredit.

Terkait pelanggaran dalam pengumuman SBDK, sanksi yang diberlakukan bervariasi, mulai dari teguran administratif hingga denda yang dapat mencapai angka maksimal Rp15 miliar. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan memastikan bahwa bank-bank benar-benar transparan dalam pengumuman SBDK mereka. Pernyataan resmi OJK yang dirilis pada 26 Agustus 2024 menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap aturan ini untuk menjaga integritas sistem perbankan.

Peraturan ini merupakan implementasi dari Pasal 8A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dengan peraturan ini, bank-bank diharapkan untuk tidak hanya mempublikasikan suku bunga dasar kredit secara terbuka, tetapi juga mengungkapkan komponen-komponen penting dari suku bunga, seperti biaya dana, margin, dan overhead cost. Ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dalam penetapan suku bunga serta mendorong pembiayaan ekonomi yang lebih optimal.

Denda atas kesalahan pengumuman SBDK akan diterapkan secara bertahap. Denda maksimal yang bisa dikenakan mencapai Rp15 miliar. OJK juga diberikan wewenang untuk melakukan penyesuaian terhadap SBDK berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga dapat menyesuaikan peraturan dengan kondisi pasar dan kebutuhan ekonomi yang berubah.

Peraturan ini mulai berlaku untuk data posisi Oktober 2024, dan penyampaian laporan publikasi serta rincian SBDK akan mulai diterapkan segera setelah aturan ini diundangkan.

Langkah ini diharapkan akan memperkuat tata kelola dalam perhitungan, pengumuman, dan pelaporan SBDK. Tujuannya adalah untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan bagi konsumen serta memperbaiki efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Dengan mengetahui SBDK, nasabah memperoleh manfaat penting. Pertama, transparansi mengenai biaya kredit memungkinkan mereka membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana dan terinformasi. Kedua, pemahaman terhadap SBDK memudahkan nasabah membandingkan suku bunga antar bank, sehingga mereka dapat memilih produk kredit yang lebih kompetitif.

Terakhir, keterbukaan ini melindungi nasabah dengan memastikan bahwa suku bunga yang ditawarkan sesuai dengan standar pasar yang wajar, dan menghindarkan mereka dari biaya tersembunyi atau tidak transparan.

Berikut beberapa poin penting dalam Peraturan OJK ini:

• SBDK sebagai Indikator Suku Bunga Terendah: SBDK mencerminkan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), biaya overhead, dan margin yang akan digunakan sebagai acuan penetapan suku bunga kredit.
• Format Publikasi yang Lebih Informatif: Komponen-komponen pembentuk SBDK, seperti HPDK, overhead, dan margin, harus diumumkan secara terperinci. Selain itu, bank wajib mempublikasikan SBDK khusus untuk sektor UMKM, baik untuk kredit menengah maupun kecil.
• Pertimbangan Ekonomi dan Suku Bunga Acuan: Dalam menyusun SBDK, bank wajib mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas berwenang dan perkembangan ekonomi terkini.
• Perlindungan Konsumen: Bank harus memberikan pemberitahuan kepada nasabah mengenai perubahan suku bunga, serta menginformasikan konversi dari suku bunga flat ke efektif dalam offering letter.
• Laporan yang Lebih Rinci dan Valid: Bank diwajibkan menyampaikan laporan SBDK kepada OJK yang terintegrasi dengan laporan OJK-BI-LPS, termasuk rincian mengenai:

  • Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), yang mencakup biaya dana dari pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito, serta biaya non-dana pihak ketiga.
  • Biaya overhead, yang mencakup biaya sumber daya manusia, biaya promosi kredit, dan penyusutan aset.
  • Margin yang ditentukan oleh bank, dengan mempertimbangkan target Return on Asset (ROA) yang diinginkan, serta pajak yang harus dibayarkan, guna menjaga kinerja bank tetap berkelanjutan.

• Pengumuman Publik: Bank wajib mengumumkan kepada publik setiap kali ada perubahan penetapan SBDK.
• Batas Waktu Laporan: Laporan SBDK harus disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 setiap bulan, berdasarkan data posisi akhir bulan sebelumnya. (*)