Kementan Usul Tambahan Anggaran Rp68 Triliun untuk Produksi Pangan 2025

KABARBURSA.COM - Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta tambahan anggaran sebesar Rp68 triliun dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI. Tambahan ini diklaim Amran sebagai kebutuhan mendesak untuk mendorong peningkatan produksi pangan nasional pada 2025, mengingat alokasi anggaran yang ditetapkan untuk tahun depan dinilai masih sangat terbatas.

“Penganggaran yang dialokasikan Kementerian Pertanian masih sangat terbatas. Tentunya akan sulit untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan tahun 2025 secara signifikan. Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran Rp68 triliun,” kata Amran di Jakarta, Senin 26 Agustus 2024.

Amran mengatakan pagu anggaran Kementerian Pertanian pada 2025 ditetapkan sebesar Rp7,91 triliun. Karena jumlah ini sangat terbatas, kata Amran, akan sulit bagi kementriannya untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan tahun 2025 secara signifikan.

Anggaran Kementerian Pertanian yang sebesar Rp7,91 triliun itu dibagi dalam beberapa program strategis. Di antaranya, Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang mendapat alokasi Rp2,73 triliun, Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2,9 triliun, Program Nilai Tambahan Daya Saing Industri Rp1,61 triliun, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp658,64 miliar.

Lebih lanjut, Amran merinci kebutuhan tambahan anggaran Rp68 triliun untuk berbagai inisiatif yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan, seperti pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektare, optimalisasi lahan seluas 600 ribu hektare, intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, serta program pekarangan pangan bergizi.

"Kami mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi IV agar pagu anggaran di Kementerian Pertanian tahun 2025 nantinya dapat meningkat," kata Amran.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Ermarini, dan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, Amran juga melaporkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Pertanian tahun 2025 yang mencapai Rp1,87 triliun.

Rinciannya, DAK Fisik Subbidang Pertanian sebesar Rp1,6 triliun dan DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp224,85 miliar. DAK Fisik ini akan digunakan di 17 lokasi prioritas provinsi dan 50 lokasi prioritas kabupaten, sementara DAK Non Fisik akan digunakan untuk operasional pengujian penyakit hewan, layanan operasional balai penelitian, serta layanan operasional Puskesmas.

Amran juga menyoroti tantangan global yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 58 negara yang mengalami kelaparan, dengan Rp725 juta penduduk dunia menderita kekurangan gizi. Di Indonesia sendiri, 7-16 persen penduduk masih rentan kelaparan.

"Kondisi ini tentunya merupakan warning bagi ketahanan pangan nasional kita. Karena ketahanan pangan akan berdampak terhadap ketahanan negara," tegasnya.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, luas tanaman padi pada masa tanam Oktober 2023 hingga Juni 2024 hanya sebesar 8,61 juta hektare, turun 4,2 juta hektare atau 32,8 persen dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2015-2019. Penurunan ini, menurut Amran, akan berdampak pada berkurangnya luas panen dan produksi beras nasional.

"Kementerian Pertanian telah dan sedang melakukan peningkatan produksi melalui penambahan areal tanam, pompanisasi sawah, optimalisasi rawa, dan tumpang sisip padi gogo pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan," jelas Amran.

Melalui langkah-langkah ini, Amran berharap produksi pangan dalam negeri bisa meningkat dan ketergantungan pada impor beras dapat ditekan. "Situasi pangan global saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja," katanya, seraya menekankan pentingnya langkah antisipatif dalam menghadapi potensi krisis pangan di masa mendatang.

Menanggapi permintaan tambahan anggaran dari Kementan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Ermarini, dalam kesimpulan rapat menyatakan Komisi IV akan membahas lebih lanjut usulan tambahan anggaran Rp68 triliun tersebut bersama Eselon I Kementerian Pertanian. Komisi IV juga mendengarkan penjelasan mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian tahun 2025 yang diusulkan sebesar Rp1,87 triliun.

“Kami akan membahas lebih mendalam usulan tambahan anggaran ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Anggia.

Anggia juga mengatakan realisasi belanja Kementerian Pertanian tahun 2023 mencapai Rp14,31 triliun atau sekitar 96,67 persen dari alokasi anggaran, yang menurutnya menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, realisasi ini menjadi dasar bagi DPR untuk mempertimbangkan alokasi anggaran di tahun mendatang.

Ketahanan Pangan Rp124,4 Triliun

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menegaskan pentingnya penguatan lumbung pangan untuk keberlangsungan bangsa ke depan. Oleh karena itu, pemerintah akan menaikkan anggaran pangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sebagai catatan, anggaran ketahanan pangan direncanakan lebih tinggi dibandingkan dengan RAPBN 2024. Tahun depan, pemerintah akan mengalokasikan Rp124,4 triliun, sementara tahun ini hanya Rp108,8 triliun.

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, memperbaiki distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

“Untuk mendorong produktivitas dan menjaga pasokan serta keterjangkauan harga pangan, penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi sangat diperlukan,” ujar Jokowi dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat, 16 Agustus 2024.

Dengan alokasi anggaran sebesar itu, Jokowi berharap Indeks Modal Manusia dapat mencapai level 0,56, dengan Nilai Tukar Petani berada di kisaran 115 hingga 120. Ia menekankan bahwa penguatan kemandirian pangan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Karena itu, saya berharap pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya di bidang pangan, dapat terus dilanjutkan,” katanya.(*)