Menteri PUPR: Pembangunan Infrastruktur di IKN tidak Didominasi Beton

KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut ada perubahan signifikan dalam pendekatan pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kata dia, kini pembangunan tidak lagi hanya menonjolkan beton, melainkan juga menyatu dengan alam. Contohnya, embung di IKN yang dirancang dengan rumput dan vegetasi sehingga beton yang digunakan tidak terlihat.

Menteri Basuki menjelaskan bahwa jika ada area terbuka, itu hanya di kamar mandi, sedangkan untuk jalan, pemerintah memastikan semuanya segera ditutup dengan kionet atau hidro siling, lalu ditanami kacang-kacangan yang kini telah tumbuh lebat, menutupi seluruh permukaan.

"Jadi, kalau kita lihat pasti hijau," kata Basuki Hadimuljono saat berpidato di acara Proptech Convention and Expo di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.

Tak hanya itu, pendekatan yang sama juga diterapkan pada pembangunan jalan di IKN. Setiap bagian tanah yang digunakan untuk infrastruktur tidak dibiarkan terbuka. Basuki menegaskan pentingnya menutupi setiap jengkal tanah dengan vegetasi atau teknologi hidro siling, sehingga seluruh kawasan terlihat hijau dan menyatu dengan lanskap alam.

"Kalau kita lihat, semuanya sudah ditutupi, tidak ada sejengkal tanah pun yang telanjang," ujarnya.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan, kedepannya prinsip dasar untuk pembangunan properti akan melibatkan teknologi. Yang mana menurutnya kini teknologi memegang peranan penting dalam arah baru pembangunan perumahan ini.

"Ke depannya, dengan teknologi yang saya sampaikan tadi, untuk properti yang diutamakan adalah keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Itu adalah prinsip dasar untuk pembangunan properti," jelas dia.

Lebih detail lagi dijelaskannya, teknologi yang digunakan adalah ketahanan terhadap gempa, mengingat Indonesia berada di wilayah yang rawan bencana tektonik, kecuali di Kalimantan yang relatif aman dari bahaya tektonik

"Untuk keamanan tadi salah satunya untuk ketahanan gempa jadi di semua teknologi itu harus tahan gempa, itu harus bisa diaplikasikan, diimplementasikan dalam pembangunan properti di Indonesia," terangnya.

Basuki menggarisbawahi, wilayah seperti Sulawesi, Maluku, Sumatera, Jawa, dan Papua sering menghadapi bencana alam, yang membuat teknologi tahan gempa menjadi esensial. Di sisi lain, meski Kalimantan dianggap lebih aman dari bencana tektonik, pembangunan perumahan di sana tetap harus dilengkapi dengan teknologi yang mampu menghadapi risiko lain seperti banjir.

"Kalimantan relatif lebih aman, tapi kita harus siap dengan teknologi perumahan yang aman untuk keamanan, juga untuk keselamatan. Kita dapat menggunakan teknologi yang ada agar bisa memonitor kondisi rumah dari jauh, rumah dinas menteri di IKN bisa dimonitor dari sini," tuturnya.

Begitu juga dengan pembangunan perumahan di Indonesia, Basuki menyebut, mengalami perubahan signifikan.

Diungkapkannya, pembangunan perumahan tidak lagi hanya berfokus pada struktur rumah, tapi juga memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan estetika lingkungan.

"Pembangunan perumahan khususnya yang di PUPR semakin hari semakin terbuka opsinya. Dulu kalau bangun rumah ya hanya rumah saja, enggak ada akses, enggak ada komponen, sekarang sudah dengan landskap-nya," jelas dia.

Siapkan Rp140 Miliar untuk Pembayaran 2.086 Hektar Lahan

Di kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp140 miliar untuk menyelesaikan persoalan 2.086 hektare lahan di IKN.

Pengalokasian dana tersebut, kata Basuki, sebagai bentuk konkret pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 yang menjadi mandat langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Anggaran yang kita siapkan Rp140 miliar, di PUPR untuk membayar penyelesaian 2.086 hektare lahan itu,” kata Basuki Hadimuljono saat ditemui Kabar Bursa saat di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024.

Lanjut Basuki menjelaskan anggaran tersebut akan diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pembangunan Jalan Tol Akses IKN, serta proyek-proyek penting lainnya seperti penanganan banjir di Sepaku dan pembangunan masjid negara di IKN.

Menteri Basuki menyebutkan bahwa tim terpadu yang bertugas melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat telah dibentuk dua minggu yang lalu, dan kini sedang aktif di lapangan untuk melaksanakan proses negosiasi.

"Tim terpadunya sudah saya bentuk dua minggu lalu, sekarang mereka tinggal bekerja, proses negosiasi di lapangan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memerinci bahwa sebanyak 22 bidang tanah seluas 2,75 hektare untuk lokasi pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sepaku dan 48 bidang tanah seluas 44,6 Ha untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B telah diselesaikan oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga telah berhasil menyelesaikan pembebasan 22 bidang tanah seluas 2,75 hektare untuk proyek pengendalian banjir di DAS Sepaku, serta 48 bidang tanah seluas 44,6 hektare untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B.

Kata Menteri Basuki, pemerintah lebih memilih metode ganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada pemilik lahan, dibandingkan metode Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) yang digunakan sebelumnya.

Pendekatan ini, menurut dia, adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis nasional, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), berjalan dengan lancar tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang terdampak. (*)