KABARBURSA.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kebijakan subsidi gas industri melalui Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memberikan dampak positif sebagai magnet investasi di sektor pengolahan (manufaktur) di Batang, Jawa Tengah.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi mengungkapkan bahwa kebijakan subsidi gas dengan harga 6 dolar AS per million British thermal units (MMBTU) telah menarik perhatian PT Rumah Keramik Indonesia, importir keramik terkemuka, untuk mendirikan pabrik di Batang.
“Keberhasilan ini membuktikan bahwa dengan regulasi dan insentif yang tepat, industri tetap dapat berkembang dan meningkatkan daya saing produk lokal,” ujar Andi dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.
Pabrik baru tersebut memiliki kapasitas produksi sebesar 360 ribu meter persegi per bulan dengan potensi menyerap tenaga kerja hingga 500 orang.
Andi menambahkan, investasi bernilai triliunan rupiah ini diharapkan dapat memotivasi investor lain untuk menanamkan modalnya, sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen ubin keramik terbesar di dunia.
Pembangunan pabrik ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar keramik domestik dan mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Pada 2023, program P3DN mencatatkan komitmen belanja barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri sebesar Rp1.157,47 triliun, dan meningkat menjadi Rp1.428,25 triliun pada semester I-2024.
Pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri.
Lokasi Khusus Industri
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berkomitmen untuk segera menyiapkan lokasi khusus industri liquefied petroleum gas atau LPG di awal kepemimpinan.
Hal itu dinilai perlu akselerasi lantaran LPG saat ini masih mengandalkan produk impor luar negeri. Diketahui, LPG Indonesia masih mengandalkan impor, berdasarkan data dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia, impor LPG dalam negeri tembus 6,950 juta ton atau sekitar 79,7 persen dari total kebutuhan nasional sebesar 8,710 juta ton pada tahun 2023.
“Segera kita menyiapkan lokasi-lokasi untuk membangun industri LPG. Karena LPG kita kan impor terus,” kata Bahlil kepada wartawan di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
Bahlil sendiri mengaku akan menggandeng Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Pertamina (Persero) untuk mengakselerasi produksi gas bumi dalam negeri.
Bahlil sendiri meyakini akselerasi industri LPG bisa dilakukan di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terhitung tinggal 2 bulan ke depan. Apalagi, kepemimpinannya Menteri ESDM, Arifin Tasfir, juga telah memberikan pondasi terkait industri LPG.
“Pak Arifin sudah merintis, tinggal saya melanjutkan,” jelas Bahlil.
Karenanya, Bahlil meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menjabarkan rencana listing minyak lantaran produksinya yang menurun seiring dengan konsumsinya yang meningkat. Di sisi lain, dia juga mengaku heran, lantaran komoditas minyak impor di tengah ketersediaan bahan di dalam negeri.
“Kalau memang itu persoalannya, ada diregulasi apanya yang kita harus ubah? Sweetener apa yang harus negara berikan agar kita kompetitif, Karena gak bisa lagi (impor),” tegasnya.
Di sisi lain, Bahlil meminta jajaran BUMN untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala sehingga komoditas tersebut mengandalkan impor. Berdasarkan arahan Jokowi dan Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Prabowo Subianto, Bahlil sendiri mengaku akan membangun hilirisasi LPG.
“Nah nanti Dirut Pertamina jangan hargai LPG dalam negeri lebih murah banyak sekali daripada impor, Ini gak benar. Jadi itu tugas saya yang harus saya selesaikan dalam waktu 2 bulan. Jadi Pertamina nanti kita duduk bareng, jangan selisih harganya sampai 50 dolar, 60 dolar Itu berarti memberikan ruang impor yang masuk terlalu banyak,” tutupnya.
Upaya Tekan Impor Arifin Tasrif
Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya untuk membangun infrastruktur gas bumi sebagai upaya mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Hal tersebut dilakukan lantaran dalam beberapa tahun ke depan akan ada tambahan pasokan produksi gas bumi di Indonesia.
“Produksi gas bumi intinya adalah bahwa nanti akan ada tambahan pasokan gas bumi ya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2028, nah yang terbesar itu tambahan pasokan gas itu akan terjadi pada tahun 2027 dan 2028,” kata Plt. Direktur Jenderal Migas yang diawasi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Migas, Maompang Harahap, dalam keterangannya, Kamis, 8 Agustus 2024.(*)
