Pemerintah Cari Cara Jalankan Program Makan Bergizi Gratis

KABARBURSA.COM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengaku terlibat dalam menentukan rincian dari skema program Makan Bergizi Gratis.

Kata dia, pihaknya ikut menentukan target grup dalam program ini. Selain itu, Bappenas juga ikut menentukan jumlah kalori yang akan tersedia dalam satu porsi makanan.

“Berapa persen dari kebutuhan kalori sehari yang akan diberikan kepada target grup. Jadi, target grupnya lebih dulu, kemudian berapa persen kandungan kalori yang akan diberikan dalam satu porsi,” kata Suharso saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Dia katakan, Bappenas memiliki tanggung jawab untuk menentukan frekuensi distribusi makanan, apakah akan disalurkan berapa kali dalam sepekan.

“Frekuensinya berapa besar, berapa banyak penyalurannya. Satu, dua atau lima kali dalam seminggu,” tuturnya.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat untuk memasok makanan, sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, Bappenas juga terlibat dalam merumuskan cara-cara menyalurkan makanan tersebut.

Ungkap Suharso, ada beberapa opsi yang dibahas untuk memastikan lancarnya program Makan Bergizi Gratis, salah satunya yang dipertimbangkan adalah memberikan dana langsung kepada fasilitator atau penyelenggara pendidikan, seperti pondok pesantren.

“Nanti mereka yang akan mengelola makanan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah. Nanti kita kontrol kalorinya, standar gizinya seperti apa,” tuturnya.

Anggaran Makan Bergizi Gratis Rawan Diselewengkan

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mewanti-wanti terjadinya inefisiensi atau salah kelola keuangan yang dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional.

“Saya membayangkan ketika satu lembaga memegang nominal uang yang besar sekali, maka akan (merasa) super body, dan itu cenderung merusak konteks inefisiensi dengan risikonya sangat tinggi,” kata Wahyudi dalam press briefing secara daring, Senin, 19 Agustus 2024 malam.

Diketahui, dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang menangani program prioritas tersebut.

Wahyudi menjelaskan khawatirannya itu karena terkesan program Makan Bergizi Gratis dipaksakan berjalan, padahal skemanya belum matang.

Dia juga meragukan apakah anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut cukup, karena kemungkinan akan habis hanya untuk gaji pegawai, koordinasi, dan biaya teknis lainnya, tanpa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Dia mencontohkan dana otonomi khusus (otsus), yang ternyata hanya segelintir masyarakat yang merasakan manfaat dana dari program tersebut.

“Ini terjadi di banyak kebijakan pemerintah, seperti kebijakan bantuan-bantuan yang lain. Dana otsus misalnya, sehingga masyarakat yang menerima langsung program itu juga jumlahnya sangat-sangat kecil. Termasuk juga program stunting. Pada pelaksanaannya, anggaran program penurunan stunting habis untuk koordinasi dan semacamnya,” tegasnya.

Wahyudi menyebutkan, saat ini Celios masih melakukan studi untuk memperkirakan dampak dari program Makan Bergizi Gratis dan membuat simulasi terkait implementasinya di masa depan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membentuk Badan Gizi Nasional, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Pembentukan badan baru ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 83/2024 yang diundangkan pada 15 Agustus 2024. Pendanaan untuk badan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 52 beleid itu.

Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mengajar di Fakultas Pertanian, program studi entomologi.

Dadan Hindayana dilantik oleh Presiden Jokowi pada hari Senin, 19 Agustus 2024.

Program Makan Bergizi Gratis Rawan Salah Sasaran

Di kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar menilai penerapan program ‘Makan Bergizi Gratis’ tidak harus meniru kebijakan serupa yang diterapkan di sejumlah negara maju.

Dia mengingatkan, dengan meniru kebijakan negara lain secara “mentah-mentah” tanpa mempertimbangkan kondisi lokal merupakan langkah yang kurang baik.

Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis harus direncanakan dengan matang dan targetnya harus tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

Di negara-negara maju seperti di Eropa, kata Wahyudi, pendapatan pemerintah atau kapitalis fiskal sangat kuat. Dengan begitu, program ini bisa diberikan secara merata kepada semua anak, tanpa pandang bulu.

Namun, Wahyudi memperingatkan, negara berkembang seperti Indonesia, dengan keterbatasan ruang fiskal, program semacam ini seharusnya hanya difokuskan pada anak-anak dari keluarga tidak mampu.

“Artinya jangan program Makan Bergizi Gratis ini jangan missed targeting. Dalam konteks Indonesia, kita saat ini tidak pernah mendiskusikan apakah penerima makan bergizi gratis itu semua anak, atau hanya anak dari yang tidak mampu?” ujar Wahyudi dalam press briefing Celios, Senin 19 Agustus 2024.

Ia mengatakan bahwa jika penerima bantuan adalah anak dari keluarga yang tidak mampu, dampaknya akan lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Dalam prosesnya, ketika kemiskinan berkurang, produktivitas akan meningkat, penyerapan tenaga kerja menjadi lebih baik, dan ekonomi nasional pun bisa tumbuh.

“Kalau penerimanya adalah anak dari keluarga yang tidak mampu, mungkin dampaknya terhadap individu tersebut akan jauh lebih signifikan untuk mengurangi kemiskinan,” tuturnya.

Namun, dia berpendapat, dengan kondisi fiskal Indonesia saat ini, tidak realistis untuk memberikan makan bergizi gratis kepada semua anak.

“Jadi, memang kuncinya adalah sejauh mana program ini bisa tepat sasaran, dan dengan logika yang sama, sepertinya dengan fiskal hari ini, tidak memungkinkan untuk program makan bergizi gratis untuk semua anak,” terangnya.

Dia mengatakan, selain tidak memungkinkan untuk semua anak, hal ini juga dianggap tidak adil dan berpotensi memberikan bantuan kepada anak-anak yang sebenarnya secara finansial orang tuanya tidak begitu rentan.

“Memang tidak memungkinkan untuk semua anak, ini tidak fair, dan bisa jatuh kepada anak-anak yang sebetulnya secara finansial orang tuanya tidak begitu rentan,” pungkas Wahyudi.

Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mencanangkan program prioritas Makan Bergizi Gratis dengan target total penerima sebanyak 82 juta orang. Secara rinci, angka tersebut terdiri dari 44 juta anak usia sekolah, 4 juta santri, 30 juta balita, dan 4 juta ibu hamil.

Editor buku Strategi Transformasi Bangsa yang ditulis Prabowo, Dirgayuza Setiawan mengungkap, 82 juta penerima program Makan Bergizi Gratis itu akan dilayani melalui unit pelayanan yang tersedia di masing-masing wilayah Indonesia.

Dalam hal ini, kata Dirga, Prabowo sendiri memiliki dua perhatian khusus untuk memastikan terealisasinya program tersebut. Pertama, distribusi makanan yang disalurkan setiap harinya, dan kedua, mencegah terjadinya food poisoning atau keracunan makanan.

“Tidak boleh ada, jadi nanti standarnya harus tinggi dan diharapkan semuanya terpenuhi kebutuhan protein terutama dari dalam negeri,” kata Dirga dalam acara Economist Gathering: The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency, di Grand Sahid Hotel Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, program Makan Bergizi Gratis sendiri membutuhkan setidaknya kaebohidrat sekitar 1,9 juta ton bersar, protein setara 5,6 juta ton daging serta telur ayam, 3,3 juta ton buah, dan 1,8 juta ton sayuran per tahun. (*)