Asal-usul Anggaran Badan Gizi Nasional Dipertanyakan

KABARBURSA.COM - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, mencurigai asal-usul anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional merupakan hasil pemotongan sejumlah anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya untuk tahun depan.

Dia meragukan adanya sumber dana baru sebesar itu, dan tidak yakin pemerintah akan mencari utangan untuk menutupi kebutuhan anggaran tersebut.

“Memang sumber anggaran barunya dari mana. Apa iya dapat dari mengutang lagi?” ujar Faisal Basri, Rabu, 21 Agustus 2024.

Berdasarkan itu, dia menduga anggaran ini bisa jadi berasal dari relokasi anggaran beberapa Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Jadi tinggal diambil dari elemen-elemen yang ada kaitannya dengan makanan, dan dimasukkan ke situ (Badan Gizi Nasional),” tuturnya.

Selain dari pemotongan anggaran beberapa K/L, Faisal juga menduga, sebagian dana untuk Badan Gizi Nasional diambil dari anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Sebagian diambil dari Kementerian/Lembaga, sebagian lagi direlokasi dari biaya pembangunan IKN,” kata Faisal Basri.

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024.

Badan ini dibentuk sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi nasional. Dan, melantik Dadan Hindaya menjadi Kepala Badan Gizi Nasional.

Pembentukan Badan Gizi Nasional seiring dengan berjalannya program Makan Bergizi Gratis Presiden/Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Program ini sudah mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp71 triliun yang diharapkan dapat mendukung program tersebut.

Pada pasal 3 beleid tersebut, dijelaskan Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk pemenuhan gizi nasional.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan dirinya akan membahas terkait anggaran Badan Gizi Nasional dalam waktu dekat. Namun ia belum dapat memastikan kapan pembahasan tersebut dilakukan.

“Nanti juga kita akan bertemu dulu pimpinannya dan kita lihat. Proses anggarannya kan sekarang ini sedang dibuat,” kata Sri Mulyani, Rabu, 21 Agustus 2024.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (TPHC) yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Alokasi dana untuk mengeksekusi program ini setara 0,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Uang tersebut digunakan untuk biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang bakal menangani program MBG.

Program itu bakal dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa Prasekolah, Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), dan Pesantren/Pendidikan Keagamaan.

Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Pada tahap awal, program Makanan Bergizi Gratis akan diprioritaskan untuk peserta didik Prasekolah/PAUD, peserta didik SD dan sekolah menengah di daerah kabupaten/kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan program MBG.

Rawan Diselewengkan

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mewanti-wanti terjadinya inefisiensi atau salah kelola keuangan yang dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional.

“Saya membayangkan ketika satu lembaga memegang nominal uang yang besar sekali, maka akan (merasa) super body, dan itu cenderung merusak konteks inefisiensi dengan risikonya sangat tinggi,” kata Wahyudi dalam press briefing secara daring, Senin, 19 Agustus 2024 malam.

Diketahui, dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang menangani program prioritas tersebut.

Wahyudi menjelaskan khawatirannya itu karena terkesan program Makan Bergizi Gratis dipaksakan berjalan, padahal skemanya belum matang.

Dia juga meragukan apakah anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut cukup, karena kemungkinan akan habis hanya untuk gaji pegawai, koordinasi, dan biaya teknis lainnya, tanpa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Dia mencontohkan dana otonomi khusus (otsus), yang ternyata hanya segelintir masyarakat yang merasakan manfaat dana dari program tersebut.

“Ini terjadi di banyak kebijakan pemerintah, seperti kebijakan bantuan-bantuan yang lain. Dana otsus misalnya, sehingga masyarakat yang menerima langsung program itu juga jumlahnya sangat-sangat kecil. Termasuk juga program stunting. Pada pelaksanaannya, anggaran program penurunan stunting habis untuk koordinasi dan semacamnya,” tegasnya.

Wahyudi menyebutkan, saat ini Celios masih melakukan studi untuk memperkirakan dampak dari program Makan Bergizi Gratis dan membuat simulasi terkait implementasinya di masa depan. (*)