Setumpuk PR dan Harap untuk Bahlil di Kementerian ESDM

KABARBURSA.COM – Bahlil Lahadia, resmi menjabat sebegai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif per tanggal 19 Agustus 2024. Reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak ideal mengingat waktu kerja yang kurang dari dua bulan sebelum Kabinet Indonesia Maju purna tugas.

Kepemimpinan Bahlil atas Kementerian ESDM diharapkan mampu mengakselerasi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Arifin Tasrif. Secara regulasi, terdapat peraturan pemerintah yang perlu disahkan dalam waktu dekat.

Direktur Eksekutif Institute Essential for Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengungkap beberapa regulasi yang perlu segera disahkan Bahlil, diantaranya Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Meski tak ideal dalam waktu dua bulan bekerja aktif sebagai Menteri ESDM, Fabby menilai kedua regulasi tersebut perlu disahkan dalam tenggat waktu yang singkat. Dia sendiri berharap kedua regulasi tersebut bisa diakselerasi di bulan Agustus dan September mendatang.

“Saya harapkan sih RUKN bisa selesai Agustus ini, Kemudian RUPTL bisa diselesaikan pada bulan September besok. Karena semuanya membutuhkan pendatangan Menteri ESDM. Kalau enggak nanti molor lagi Menteri ESDM yang baru, pada proses lagi, ngulang dan lain sebagainya. Saya kira terlalu lama molornya. Jadi RUKN, RUPTL itu yang harus segera,” kata Fabby kepada KabarBursa, Senin, 19 Agustus 2024.

Kedua, Fabby menilai, Bahlil perlu mengimplementasikan komitmen dunia internasional terkait Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diluncurkan di tahun 2022. Begitu juga dengan komitmen dalam Congress Investment Policy Plan (CIPP) pada tahun 2023 lalu.

Fabby berharap, di bawah kepemimpinan Bahlil, Kementerian ESDM dapat menyusun timeline untuk mendorong proyek-proyek tersebut, yakni RUKN, RUPTL, hingga JETP.

“Sekarang sudah masanya untuk terjadi implementasi. Saya berharap Menteri Bahlil itu bisa memberikan arahan terkait dengan implementasi JETP, karena ini berkaitan dengan kepercayaan dunia internasional kepada kita. Ini kan JETP itu inisiatif antara Indonesia dengan IPG, International Partners Group yang adalah negara-negara G7,” jelasnya.

Ketiga, Fabby juga berharap Kementerian ESDM dapat segera menginplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan, di mana di dalam memuat amanat pension dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PTLU) Batubara.

“Di pasal tiga Perpres itu diamanatkan ke Menteri ESDM, menyusun peta jalan pengakhiran operasi PLTU yang disetujui oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Ini kan prosesnya sudah hampir 2 tahun,” jelasnya.

Dia menuturkan, sejak Perpres itu diundangkan di September 2022 prosesnya terlampau molor meski pemerintah telah membentuk draft peta jalan pensiun dini PLTU batubara. Saat ini, Fabby menilai pemerintah hanya tinggal menebalkan komitmen bersama antar kementerian terkait.

“Jadi ini yang harus dikejar juga agar ini rampung gitu. Karena ini kan legasinya Pak Jokowi, Perpres itu kan Perpres-nya Pak Jokowi. Nah itu yang saya kira sih yang mungkin bisa dikerjakan dalam 2 bulan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Bahlil juga diharapkan dapat menyelesaikan  Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang energy Baru dan Energi Terbarukan (EBET), di mana masih terganjal power wheeling. Dengan pengalaman Bahlil di Kementerian Investasi, dia berharap Kementerian ESDM dapat mengakselerasi hal tersebut dengan batas waktu yang singkat.

“Saya harap posisi Pak Bahlil untuk power wheeling, Karena dalam rangka ini membuka investasi energi terbarukan lebih besar. Kalau selama ini kan kita investasi energi terbarukan tergantung pada PLN. Kalau itu dibuka akan lebih banyak investasi energi terbarukan. Nah ini pengalaman Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi ya kepala BKPM Itu saya kira sangat penting, karena dia juga tahu kebutuhan industri, dia tahu ya bahwa industri kita itu juga membutuhkan, menginginkan punya aset energi terbarukan,” ungkapnya.

Reshuffle yang Dipertanyakan

Meski banyak harapan yang dilimpahkan dalam kepemimpinan Bahlil di Kementerian ESDM, Fabby menilai reshuffle dilakukan secara mendadak. Apalagi beban tugas dan waktu yang terbatas, dia menilai reshuffle sebagai pekerjaan yang sia-sia.

“Ya kalau saya lihat dengan waktu yang ada dan beban kerja ya prioritas sih saya memang menganggap sia-sia. Ya karena namanya Menteri baru harus penyesuaian baru, memahami konteks dan lain-lain, kan kita nggak tahu seberapa cepat Menteri Bahlil itu akan menguasai persoalannya,” jelasnya.

Meski begitu, Fabby meyakini pengalaman Bahlil kala menjabat sebagai Kepala BKPM bisa mendorong setumpuk pekerjaan di Kementerian ESDM. Apalagi, kata dia, Bahlil juga menjabat sebagai Kepala Satgas yang mengurus izin kelola tambang bagi ormas keagamaan.

“Jadi saya kira kalau untuk isu Minerba mungkin sedikit banyaknya dia paham. Tapi yang di luar, kan ESDM nggak cuma ngurusin Minerba. Minerba itu hanya salah satunya, tapi ada pasokan listrik, akses energi yang semuanya ada penurunan emisi gas rumah kaca, sektor energi,” ungkapnya.

Dia menilai, banyak hal teknis dan kompleks yang perlu dipahami Bahlil dalam waktu  dekat. Untuk menuntaskan persoalan yang menumpuk, Fabby menilai dibutuhkan banyak percepatan fokus perioritas yang perlu dilakukan Bahlil.

“Apa yang menurut saya prioritas dari sisi kebijakan dan regulasi yang harus segera diselesaikan dalam rangka kita memastikan agar transisi energi di Indonesia itu berjalan sesuai dengan komitmen presiden, ini kan karena saya ingat ini komitmen presiden mencapai net zero 2060 atau lebih awal itu kan komitmen Pak Jokowi,” katanya.

Di sisi lain, Bahlil juga perlu mengoptimalkan daya tarik investasi di sektor energi lantaran hal tersebut perlu dilakukan untuk mendorong transisi menuju energi baru terbarukan. Menurutnya, mobilisasi investasi di sektor energi khususnya energi terbarukan, menjadi kunci percepatan target net zero emission.

“Jadi kalau hal-hal tadi itu nggak diberesin, saya khawatir akan mengambat target investasi energi terbarukan kita tahun ini itu bisa tidak tercapai lagi. Dan menurut saya sayang sekali terutama hari-hari ini kita membutuhkan investasi asing, investasi untuk energi terbarukan sangat dibutuhkan,” tutupnya.

Senada dengan Fabby, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai reshuffle tidak akan efektif mengingat sisa waktu Pemerintahan kurang dari dua bulan. Menurutnya, pembahasan program strategis yang dicanangkan Kementerian ESDM tidak akan tuntas. Bahkan dia menyebut, reshuffle menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pekerjaan yang sia-sia.

Mulyanto bahkan menyebut, reshuffle yang dilakukan Jokowi lebih besar muatan politiknya ketimbang memacu kinerja di sektor ESDM. Apalagi periode kerja yang akan diemban Bahlil kurang dari dua bulan.

“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi.  Jadi ini murni bersifat politis,” kata Mulyanto dalam keterangannya kepada KabarBursa, Senin, 19 Agustus 2024.

Dari sisi perundangan, tutur Mulyanto, banyak pekerjaan rumah yang tersisa dan harus segera dituntaskan Menteri ESDM, yakni Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBET), Peraturan Pemerintah (PP) Kebijakan Energi Nasional (KEN), hingga RUU Minyak dan Gas (Migas).

“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” tegasnya

Mulyanto menegaskan, banyak persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait sektor ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan tanpa melakukan reshuffle Menteri terkait.

Belum lagi terkait dengan kasus korupsi yang ada pada sektor timah illegal, nikel, hingga emas. Begitu juga dengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi yang persoalannya berlarut hingga menekan anggaran negara. Mulyanto menilai, mestinya pemerintahan Jokowi bersiap memberikan jalan bagi Presiden terpiliha dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Prabowo Subianto.

“Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injuri time. Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk ugal-ugalan,” tutupnya.

Resmi Gantikan Arifin Tasrif

Sebagaimana diketahui, Jokowi resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif berdasarkan surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 92B Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Dalam sumpahnya, Bahlil bersumpah atas nama Tuhan akan setia kepada undang-undang dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. “Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Bahlil mengulangi sumpah yang dipandu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Menyusul pelantikan bersama Jokowi, Kementerian ESDM juga menggelar serah terima jabatan menyambut kepemimpinan Bahlil mengganitkan Arifin. Bahlil sendiri mengaku jabatan baru yang diembannya berdasarkan perintah Jokowi dan Prabowo.

Adapun Bahlil diminta untuk mengoptimalkan peningkatan lifting minyak dalam negeri yang dikabarkan mengalami penurunan produksi. Dalam kerjanya di sisa akhir periode Kabinet Indonesia Maju, Bahlil mengaku akan melanjukan pondasi yang telah dibangun Arifin di Kementerian ESDM.

“Tadi saya soan ke beliau (Prabowo) pagi hari, adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arifin terkait dengan optimalisasi peningkatan lifting minyak kita terhadap sumur-sumur ideal yang sudah diberikan oleh SKK Migas,” kata Bahlil dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri ESDM di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 18 Agustus 2024. (*)