PLN Icon Plus telah mempersiapkan kebutuhan layanan telekomunikasi dan keamanan siber untuk mendukung sistem kelistrikan selama acara, termasuk 15 link SCADA & Proteksi, 15 CCTV, internet, serta sistem firewall yang telah diuji dan siap beroperasi. Mereka juga menyiagakan 78 personel, 22 kendaraan mobil, dan 2 sepeda motor yang ditempatkan di 19 titik strategis di kawasan inti IKN.
Jaringan telekomunikasi di IKN ditopang oleh dua POP utama dari GIS4 dan GH Sementara, serta jaringan fiber optic yang didukung oleh tiga sistem fiber optic tambahan dari POP Sepaku, GI Petung, dan GI Kariangau. Sistem power dan back-up power juga telah disiagakan guna menjaga keandalan selama berlangsungnya upacara kenegaraan.
Selain itu, PLN Icon Plus juga memberikan dukungan pada jaringan komunikasi untuk 14 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang ada di IKN. Infrastruktur fiber optic dan telekomunikasi yang telah dibangun menjadi bagian dari kesiapan PLN Icon Plus dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
“Kami bangga dapat berkontribusi dalam mendukung acara penting ini dengan menyediakan solusi konektivitas dan keamanan siber terbaik, yang memastikan keandalan sistem dan mendukung visi Indonesia menuju masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan,” ujar Ari.
Mandat Domestic Market Obligation (DMO)
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terus memperkuat rantai pasok batu bara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam grup PLN guna memastikan keandalan pasokan listrik. Kebijakan ini sejalan dengan mandat Domestic Market Obligation (DMO) dari pemerintah yang berlaku untuk seluruh pembangkit listrik.
Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara menjelaskan bahwa PLN EPI memiliki tugas utama menjaga kelancaran rantai pasok batu bara ke pembangkit-pembangkit tersebut.
Keberhasilan transformasi bisnis yang dilakukan PLN EPI sebagai subholding PT PLN (Persero) dapat dilihat dari realisasi hari operasi (HOP) setiap pembangkit yang rata-rata berada di atas 20 HOP. Digitalisasi sistem dan integrasi monitoring menjadi kunci utama keberhasilan ini.
“PLN EPI memastikan pasokan energi primer terjamin dengan monitoring yang terintegrasi dengan Minerba Online Monitoring System (MOMS) milik Ditjen Minerba, serta perbaikan infrastruktur. Hal ini penting untuk menjamin keandalan pasokan listrik bagi seluruh masyarakat,” ujar Iwan. Seperti dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2024.
Pasokan batu bara untuk kelistrikan umum periode 2024-2026 telah dipenuhi melalui penugasan kepada sumber tambang sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-1839/MB.05/DBB.OP/2023, tanggal 2 Desember 2023.
DMO menetapkan harga batu bara untuk pembangkit PLN sebesar 70 dolar AS per metrik ton, yang sangat penting untuk menjaga tarif listrik tetap terjangkau.
Untuk memastikan jaminan pasokan, PLN EPI juga telah melakukan pembaruan kontrak. Kontrak jangka pendek yang sebelumnya digunakan kini diperpanjang menjadi kontrak jangka panjang dengan penambang langsung. Strategi ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian pasokan batu bara ke pembangkit-pembangkit PLN.
“Kami terus berupaya agar pasokan batu bara ke pembangkit terjamin dengan melakukan berbagai pembaruan kontrak secara langsung dengan penambang,” kata Iwan.
Siap Menjadi Offtaker
PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), sebagai subholding PT PLN (Persero), siap menjadi salah satu offtaker utama dari produksi gas alam dalam negeri.
PLN saat ini mengimplementasikan skema Accelerated Renewable Development, di mana kebutuhan gas untuk pembangkit listrik menjadi salah satu tulang punggung kelistrikan selama masa transisi energi ini. PLN EPI mendukung penuh dan siap menjadi offtaker untuk pengembangan lapangan migas di Indonesia, ujar Direktur Gas dan BBM PLN EPI, Rakhmad Dewanto, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu 22 Mei 2024.
Rakhmad menegaskan bahwa PLN EPI mendukung langkah pemerintah serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas untuk meningkatkan produksi gas, mengingat meningkatnya kebutuhan gas oleh pembangkit listrik guna mendukung konsumsi listrik di masa transisi energi.
Menurutnya, total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik hingga tahun 2040 akan terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh pembangkit gas yang merupakan energi transisi dengan emisi lebih rendah dalam rangka mencapai target Net Zero Emission (NZE).
Rakhmad merinci bahwa kebutuhan gas untuk pembangkit pada tahun ini mencapai 1.213 MMBTU, dan pada tahun depan bisa mencapai 1.706 MMBTU jika konsumsi listrik tumbuh signifikan.(*)
