Anggaran Infrastuktur di RAPBN Rp400 Triliun, untuk IKN Berapa?

KABARBURSA.COM - Anggaran infrastuktur di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 sebesar Rp400,3 triliun, sudah termasuk untuk pembangunan IKN. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp423,4 triliun.

Jumlah tersebut sudah mencakup kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran ini terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energy, dan keberlanjutan pembangunan IKN,” kata Jokowi dalam sidang Paripurna DPR dan Pembacaan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Selanjutnya, pengelolaan anggaran tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintahan baru, yakni Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan sebanyak 55 investor terlibat dalam pembangunan IKN dengan total  nilai Investasi Rp56,2 triliun.

Proyek itu terdiri dari 6 di sektor pendidikan, 3 di sektor kesehatan, 10 di sektor ritel dan logistik, 8 proyek hotel, 2 proyek sektor energi dan transportasi, 14 proyek perkantoran dan pebankan, 9 proyek hunian dan area hijau, serta 3 proyek di bidang media dan teknologi.

Anggaran IKN Hanya Rp143 Miliar

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN tahun 2025 hanya Rp143 miliar.

Menurut Sri Mulyani, anggaran tersebut merupakan baseline atau batas bawah. Artinya, anggaran tersebut masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan IKN di masa pemerintahan Prabowo Subianto nanti.

“Tidak hanya untuk IKN saja anggarannya di-baseline, ini untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih menentukan sesuai prioritas,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Ungkap Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan Prabowo Subianto membahas terkait anggaran 2025 pada Sidang Kabinet perdana di IKN, Senin, 12 Agustus 2024 kemarin. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga telah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan mega proyek IKN.

“Beliau (Prabowo Subianto) punya komitmen. Namun karena beliau masih mau melihat seluruh APBN ini, ya nanti akan kita lihat berapa tambahan yang dialokasikan,” ucap mantan Direktur Bank Dunia ini.

Sri Mulyani menyatakan bahwa beberapa infrastruktur penting di IKN akan diprioritaskan dengan harapan dapat menarik investasi di IKN. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail rincian alokasinya ke Kementerian/Lembaga terkait.

“Nanti akan dialokasikan melalui Kementerian PUPR atau langsung ke Otorita IKN. Nanti aka nada opsi-opsi yang akan kita sampaikan atau berdasarkan kesiapan institusinya,” jelas Sri Mulyani.

Prabowo Anggarkan Rp16 Triliun per Tahun untuk IKN

Sebelumnya, Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, menyatakan di pemerintahannya nanti akan menganggarkan USD1 miliar atau sekitar Rp16 triliun setiap tahunnya untuk melanjutkan pembangunan IKN.

“Jadi, USD30 miliar untuk 30 tahun, per tahun USD1 miliar. Anggaran negara masih bisa menanggungnya, jadi kami sangat yakin,” kata Prabowo dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, beberapa waktu lalu.

Kata Prabowo, alokasi dana tersebut sebagai bentuk dukungan serta komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN yang digagas oleh Jokowi.

Prabowo menyebut kebijakan memindahkan ibu kota Indonesia pada dasarnya sudah digagas sejak masa pemerintahan Presiden Pertama RI, Presiden Soekarno.  Dia pun sangat mendukung terealisasinya gagasan tersebut.

“Ide untuk memindahkan ibu kota negara telah ada sejak bertahun-tahun lalu, bahkan sejak Presiden Pertama RI, Presiden Soekarno. Dan selalu ada usulan agar ibu kota sebaiknya berada di posisi yang lebih sentral,” kata Prabowo.

Apalagi, menurut dia, Jakarta saat ini dihadapkan pada sejumlah masalah, salah satunya yakni kota ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung populasi masyarakat yang angkanya mencapai 20 hingga 25 juta orang.

“Kita harus berinvestasi lebih banyak untuk menyelamatkan Jakarta,” ujar Prabowo.

Ahli Tata Kota dan Pemukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), M. Jehansyah Siregar, mengatakan nilai tersebut sangat tidak memadai.

Menurut dia, idealnya anggaran untuk pembangunan IKN setiap tahunnya sekitar Rp30 triliun. Atau setara dengan 1 persen dari APBN.

“Setelah kita hitung, idealnya anggaran untuk pembangunan IKN setiap tahunnya sekitar Rp30 triliun, kalau tidak ya Rp25 triliun, paling minimal Rp20 triliun. Pak Prabowo juga sudah mengatakan ke Presiden (Jokowi), untuk membangun IKN membutuhkan waktu yang lama. Artinya anggaran dikurangi,” kata Jehansyah di Kementerian PUPR, Rabu, 14 Agustus 2024.

Adapun hingga Juli 2024, pemerintah sudah mengeluarkan sekitar Rp83 triliun untuk pembangunan IKN. Anggaran ini merupakan akumulasi dari berbagai proyek yang telah dilelang oleh pemerintah.

“Kenapa sebesar itu yang sudah dikeluarkan, karena mau mengejar pindah ke IKN,” jelas Jehansyah.

Lanjut Jehansyah, jika dihitung, Kementerian PUPR telah melelang sebanyak g proyek yang terbagi dalam tiga termin. Rinciannya, bacth pertama Kementerian PUPR telah melelang 40 paket pekerjaan dengan total nilai Rp25 triliun.

Kemudian, lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan dengan menyerap anggaran Rp27,68 triliun. Dan, batch ketiga melelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Dengan begitu, total nilainya ketiga paket tersebut yang dikeluarkan dari APBN sebesar Rp83,42 triliun. (*)