Hasil Seismik Seram-Aru Selesai Digarap Lebih Awal

KABARBURSA.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa data hasil eksplorasi di kawasan timur Indonesia, yang diperoleh dari survei seismik 2D di area Seram-Aru, berhasil diselesaikan lebih cepat pada Juli 2024.

"Data dari survei seismik 2D di area lepas pantai Seram sepanjang 1.000 kilometer (km) berhasil rampung lebih awal pada Juli 2024," ujar Direktur Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Ariana Soemanto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 15 Agustus 2024.

Ariana menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan oleh Petronas, melalui anak usahanya PC North Madura II (PCNM2) Ltd., sebagai bagian dari pengalihan komitmen pasti senilai 6,8 juta dolar AS dari eks wilayah kerja Surumana, yang menjadi tanggung jawab Petronas Carigali Surumana Ltd. (PCSL).

“Survei ini mengadopsi teknologi mutakhir dan menggunakan kabel sepanjang 12 km, yang merupakan bentangan terpanjang dibandingkan dengan survei seismik serupa sebelumnya di kawasan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ariana menambahkan bahwa survei seismik ini diharapkan dapat membuka potensi minyak dan gas bumi di area Seram-Aru, yang termasuk dalam lima wilayah prioritas untuk percepatan eksplorasi di kawasan Indonesia Timur. Data yang dihasilkan akan menambah informasi geologi dan geofisika serta memberikan gambaran seismik yang lebih detail di wilayah tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan persetujuan atas pengembalian wilayah kerja Surumana dengan syarat kontraktor wajib memenuhi sisa komitmen yang belum terlaksana.

"Kontraktor telah mengajukan rencana kegiatan eksplorasi untuk memenuhi pengalihan komitmen ini, dan telah disetujui oleh Menteri ESDM pada 30 Maret 2023," tambahnya.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendukung penuh upaya kontraktor wilayah kerja Surumana dan SKK Migas dalam menyelesaikan pengalihan sisa komitmen pasti eks-Wilayah Kerja Surumana melalui kegiatan eksplorasi di Wilayah Terbuka, sesuai dengan porsi masing-masing pemegang Participation Interest.

Ariana juga berharap Petronas dapat terus mendukung upaya peningkatan produksi dan cadangan migas nasional, khususnya melalui penemuan signifikan yang dihasilkan dari akuisisi data baru tersebut, yang nantinya bisa mendukung program 1 Juta Barel.

“Ditjen Migas bersama SKK Migas akan terus mendukung langkah Petronas dalam mengevaluasi daerah Seram-Aru untuk dijadikan wilayah kerja baru, sebagai bentuk komitmen mereka untuk terus beroperasi di Indonesia,” tutup Ariana.

Genjot Sektor Migas

Pemerintah sedang berusaha untuk mengembangkan industri minyak dan gas bumi (migas) di bagian timur Indonesia. Berbagai strategi sedang dipersiapkan untuk menggenjot sektor migas ini.

Menurut informasi yang dikutip dari laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Minggu, 4 Agustus 2024, pemerintah tidak hanya sedang menyiapkan sejumlah kebijakan baru yang ramah terhadap investor di sektor migas, tetapi juga sedang memusatkan pada pada peningkatan aktivitas eksplorasi blok migas di Indonesia. Beberapa kebijakan sedang dalam tahap perancangan, salah satunya yang terkait dengan pemberian bagi hasil migas lebih dari 50 persen kepada kontraktor.

Untuk memenuhi permintaan migas yang semakin meninggi, pengeksplorasian cengkungan terus diperluas dengan mengoptimalkan cadangan migas di beberapa cekungan hidrokarbon. Dari total 128 cekungan yang ada, 68 di antaranya belum sepenuhnya dieksplorasi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, mulai 2024 pemerintah Indonesia telah bersikap aktif untuk meningkatkan tambahan wilayah kerja minyak dan gas setiap tahunnya. Investor dapat berpartisipasi dalam proses penawaran wilayah kerja atau melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah.

“Pemerintah saat ini fokus pada lima area eksplorasi, yakni Buton, Warim, Timor Seram, dan Aru. Semua area ini sudah ada investor yang berminat dan saat ini sedang dilakukan Joint Study untuk penawaran langsung Wilayah Kerja Migas (WK Migas),” kata Arifin Tasrif.

Selain itu, lanjut Arifin, pemerintah saat ini memberikan fasilitas pajak dan insentif untuk mendukung kegiatan usaha hulu, dengan tujuan meningkatkan daya tarik investasi migas bagi para investor, terutama dalam hal ekonomi minyak dan pengembangan gas.

Artinya, selain menetapkan syarat dan ketentuan yang menarik di awal kontrak, pemerintah juga memiliki kebijakan untuk memberikan fasilitas dan insentif perpajakan selama pengembangan lapangan.

Fasilitas perpajakan tersebut mencakup beberapa pengecualian dari pajak tidak langsung yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017.

Sementara itu, insentif untuk kegiatan usaha hulu mencakup semua hal yang merupakan kewenangan kementerian, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 199 Tahun 2021.

Pemerintah Indonesia bahkan juga sedang mengoptimalkan pemanfaatan Migas Non Konvensional (MNK). Menurut Arifin, Kementerian ESDM saat ini dalam tahap akhir revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 dan 53 Tahun 2017.