Anggaran IKN Bertambah jadi Rp75 Triliun, ini Kata Menkeu

KABARBURSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, dari sebelumnya Rp40 triliun menjadi Rp42,5 triliun.

Penambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan.

Secara keseluruhan, total anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan IKN sejak awal proyek ini mencapai Rp75 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp72,5 triliun.

Anggaran ini mencakup realisasi anggaran sebesar Rp5,5 triliun pada 2022, Rp27 triliun pada 2023, dan alokasi APBN 2024 yang kini ditingkatkan menjadi Rp42,5 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa penambahan anggaran ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan gedung-gedung serta infrastruktur jalan tol di wilayah IKN.

"Saat pelaksanaan di lapangan, kami menemukan beberapa area yang membutuhkan penguatan, baik pada bangunan maupun jalan tol, untuk memastikan keamanan dan kualitas infrastruktur tersebut," ungkap Isa dikutip Rabu, 14 Agustus 2024.

Isa juga menambahkan bahwa ada beberapa proyek yang harus diprioritaskan dan diselesaikan pada tahun ini, termasuk perbaikan sarana pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di sekitar wilayah IKN.

Selain itu, perbaikan sarana dan prasarana pasar serta peningkatan kualitas layanan Puskesmas juga menjadi bagian dari anggaran tambahan ini.

"Langkah-langkah ini diambil untuk mengantisipasi kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke wilayah tersebut tahun ini," jelas Isa.

Realisasi Anggaran untuk IKN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan perkembangan anggaran untuk pembangunan IKN. Menurut Sri Mulyani, lebih dari Rp11 triliun dari anggaran IKN di Kalimantan Timur telah digunakan pada tahun ini.

"Sejak 2022, anggaran untuk IKN telah dialokasikan untuk berbagai keperluan, mulai dari desain, perencanaan, hingga persiapan pembangunan. Realisasi anggaran meningkat tajam pada 2023, mencapai Rp27 triliun," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dari alokasi anggaran Rp42,5 triliun untuk tahun 2024, hingga akhir Juli 2024, anggaran yang telah diserap mencapai Rp11,2 triliun, atau sekitar 26,4 persen dari total anggaran.

"Ada 108 paket proyek yang telah dikontrakkan, namun dana yang telah dicairkan baru mencapai Rp11,2 triliun. Akan ada percepatan pencairan, terutama pada kuartal ketiga atau kuartal terakhir tahun ini," tambahnya.

Sri Mulyani menjelaskan beberapa infrastruktur yang telah dibangun pada tahun ini, termasuk bandara VVIP, jalan tol, dan jembatan, yang beberapa di antaranya sudah berfungsi meski masih memerlukan penyempurnaan.

"Selain itu, akan ada 22 embung yang ditingkatkan untuk fasilitas air, serta pengendalian banjir. Kami juga sudah mempersiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dengan adanya reservoir air," kata Sri Mulyani.

Selain anggaran dari APBN, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa investasi sebesar Rp56 triliun telah masuk dan beberapa proyek sudah mulai dibangun, termasuk hotel yang telah beroperasi di wilayah IKN.

APBN Catatkan Defisit

Di kesempatan yang sama, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi APBN 2024 hingga akhir Juli. Meskipun APBN mencatat defisit, keseimbangan primer masih menunjukkan surplus.

Pada Senin, 13 Agustus 2024, Sri Mulyani melaporkan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juli mencapai Rp1.454,4 triliun, yang setara dengan 55,1 persen dari target dan meningkat 4,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.638,8 triliun, atau 49,3 persen dari target, dengan pertumbuhan sebesar 12,2 persen.

“Jika kita lihat, pertumbuhan belanja kita cukup tinggi dan konsisten, dibandingkan bulan lalu yang tumbuh 14 persen,” ujar Sri Mulyani, Selasa, 13 Agustus 2024.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Sri Mulyani, APBN 2024 mencatat defisit sebesar Rp93,4 triliun per akhir Juli, yang setara dengan 0,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit ini masih rendah dibandingkan dengan target defisit tahun ini dalam APBN 2024, yaitu 2,2 persen,” tambahnya.

Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa keseimbangan primer tetap mencatat surplus sebesar Rp179,3 triliun.

Surplus keseimbangan primer ini menunjukkan bahwa utang lama tidak perlu dilunasi dengan penarikan utang baru, sehingga tidak terjadi kondisi gali lubang-tutup lubang.

Sementara itu penerimaan pajak hingga Juli 2024 masih mengalami kontraksi.

Sepanjang Januari hingga Juli, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.045,32 triliun, atau 52,56 persen dari target yang ditetapkan.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana penerimaan pajak mencapai Rp1.109,1 triliun, terjadi penurunan sebesar 5,75 persen.

Penurunan ini terutama terjadi pada Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas, yang penerimaannya hingga akhir Juli sebesar Rp593,76 triliun, turun 3,04 persen. (*)