KABARBURSA-Presiden Joko Widodo mengajak para investor untuk menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menyoroti penyelesaian infrastruktur vital di kawasan inti pemerintahan, seperti istana presiden, istana wakil presiden, serta gedung-gedung kementerian koordinator.
"Investasi di IKN ini adalah investasi untuk masa depan, bukan untuk saat ini," kata Jokowi saat bertemu para investor di IKN di Jakarta, Senin 12 Agustus 2024.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah telah memulai pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, menandakan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan proyek ambisius ini.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian kawasan inti pemerintahan, yang mencakup istana presiden, istana wakil presiden, dan gedung-gedung kementerian koordinator, merupakan bukti komitmen pemerintah dalam membangun IKN.
Jokowi pun berharap bahwa kesungguhan pemerintah ini akan disambut baik oleh para investor. "Kami berharap penyelesaian infrastruktur KIPP ini dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di IKN," tuturnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan kembali menggelar seremoni komitmen investasi atau groundbreaking di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan ini, Agustus 2024.
Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, menyatakan bahwa rencana groundbreaking masih menunggu kepastian jadwal dari Presiden.
Bahkan, Endra menyebut groundbreaking investasi tahap 7 ini rencananya akan dilakukan sebelum peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024.
“Pertengahan Agustus mudah-mudahan ada groundbreaking di situ [IKN]. Sebelum upacara, mudah-mudahan sebelum, nanti kita jadwalkan apakah Presiden berkenan,” ujar Endra di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024.
Dalam bocoran yang diberikan, Endra menyebut bahwa calon investor yang akan mengikuti proses groundbreaking tahap 7 ini masih berasal dari dalam negeri. “Secara kesiapan, investornya ada. Masih dari dalam semua investornya, kita utamakan yang dalam dulu jangan buru-buru,” imbuhnya.
Catatan menarik, setidaknya terdapat 5 perusahaan yang akan melakukan peletakan batu pertama. Di antaranya adalah PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Intiland Development Tbk. (DILD), hingga Swissbell.
Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, merinci bahwa kelima perusahaan tersebut sudah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Otorita IKN. PKS yang diteken merupakan komitmen akhir sebelum realisasi investasi dilakukan.
“Nanti minggu depan kalau Pak Presiden kunjungan ke sini, itu ada groundbreaking lagi sekitar 5, dan itu sudah harus PKS (perjanjian kerja sama), kalau tidak PKS, tidak groundbreaking,” ujar Basuki.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Investasi/BKPM), Bahlil Lahadalia, menyatakan penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing baru akan mulai mengalir ke Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.
Menurut Bahlil, investor asing akan mulai berinvestasi setelah tahap pertama pembangunan infrastruktur dasar selesai pada September 2024.
“Kemarin Pak Basuki menyampaikan bahwa infrastruktur dasarnya ini rata-rata akan sesai di bulan September, Oktober, November,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, dikutip Selasa 30 Juli 2024.
Bahlil menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan minat investasi dari penanam modal dalam negeri (PMDN) di IKN.
Ia menjelaskan bahwa jika investasi dari investor lokal sudah mulai berkembang di IKN, pemerintah akan segera mempercepat realisasi investasi asing dalam megaproyek senilai Rp466 triliun tersebut
“Saya jujur mengatakan di klaster pertama kita fokuskan ke PMDN, klaster kedua baru masuk asing,” ujarnya.
Kendati demikian, Bahlil memastikan bahwa sudah ada sejumlah perusahaan asing yang mengantre untuk berinvestasi di IKN. Meskipun begitu, ia masih enggan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai asal negara para calon investor asing tersebut.
Bahlil hanya menyebut bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai kawasan, termasuk Eropa, Asia, dan beberapa negara di Asia Tenggara.
“Saya tak sebut Negara, yang jelas Eropa ada, Kawasan Asia ada, Asean ada,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap pada keputusan semula berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski, hanya beberapa hari saja. Langkah berani Presiden Jokowi itu tidak hanya menarik perhatian nasional. Tetapi, juga menandai babak baru dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.
IKN, yang terletak di Penajem Utara Kalimantan Timur, direncanakan menjadi pusat pemerintahan menggantikan Jakarta yang kini semakin padat dan penuh masalah lingkungan. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp466 triliun untuk megaproyek IKN.
Tidak kurang dari 80 persen di antaranya, diharapkan berasal dari skema selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan investor asing. Selebihnya, Rp93,2 triliun mengandalkan APBN, yang sebagian besar mulai kucur sejak 2022. Rinciannya, Rp32,5 triliun teralokasi dalam APBN 2022 dan 2023. Sementara pada APBN 2024, pemerintah mengalokasikan Rp39,8 triliun.(*)
Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau instruksi untuk membeli atau menjual saham. Segala bentuk analisis dan rekomendasi saham sepenuhnya berasal dari pihak analis atau sekuritas yang bersangkutan. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi, kerugian, atau keuntungan yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini. Keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab investor. Investor diharapkan melakukan riset independen dan mempertimbangkan risiko dengan cermat sebelum mengambil keputusan investasi.