Mentan Minta Jajarannya Siap Hadapi Potensi Darurat Pangan

KABARBURSA.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan kepada seluruh jajarannya utamanya yang baru dilantik, agar mempersiapkan langkah dan upaya terbaik dalam menghadapi potensi darurat pangan.

"Ini ada krisis pangan dunia dan krisis emisi yang harus kita waspadai. Ini mungkin yang paling berat, tetapi sesungguhnya kita tidak boleh menyerah dan harus melakukan yang terbaik," kata Mentan dalam keterangan, di Jakarta, Minggu 11 Agustus 2024.

Mentan menekankan hal itu saat melantik sejumlah pejabat eselon I sebagai penyegaran organisasi untuk meningkatkan kinerja di tengah darurat pangan yang melanda seluruh dunia.

"Dimana pun kita berada, ingat pesanku, lakukan yang terbaik sebab kita masih ada beberapa provinsi yang menjadi target kita dalam peningkatan produksi. Saya minta bangun lebih pagi dan kerja secara ekstra," ujarnya.

Mentan mengatakan, siapa pun pejabat yang dilantik tugas utama yang harus dijalankan adalah meningkatkan produksi untuk memperkuat ketersediaan pangan dalam negeri.

Saat ini, kata Mentan, masih ada kurang lebih 13 provinsi yang harus dijaga bersama untuk memperkuat pangan yang ada.

Mentan menambahkan saat ini waktu yang tepat bagi pejabat Kementan dan juga pihak lain untuk sama-sama membangun kekompakan demi masa depan bangsa yang jauh lebih kuat.

Dia ingin, Indonesia mampu melewati tantangan El Nino dan keluar dengan wujud swasembada atau lumbung pangan dunia.

"Kita harus bergandengan tangan dan bekerja untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga tahun ke depan. Ini bukanlah tugas yang mudah, namun tanpa dukungan bapak ibu semua, kita tidak akan berhasil," katanya lagi.

Mereka yang dilantik, yaitu Andi Nur Alamsyah sebagai Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Yudi Sastro sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Agung Suganda sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Idha Widi Arsanti sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Keempat pejabat tersebut menggantikan pejabat sebelumnya yakni Ali Jamil yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian, Suwandi sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian, Prihasto Setyanto sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian dan Nasrullah sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kementan.

Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal dijabat Ali Jamil, Heru Tri Widarto sebagai Plt Dirjen Perkebunan, dan Taufiq Ratule sebagai Plt Dirjen Hortikultura.

Kelas Menengah Rentan

Beban masyarakat kelas menengah semakin meningkat, imbas dari kenaikan harga pangan yang masih tinggi tanpa diimbangi kenaikan pendapatan. Kondisi ini bisa membuat kelas menengah rentan jatuh ke jurang kemiskinan.

Berbeda dengan masyarakat kelas bawah, kelas menengah minim mendapatkan bantuan fiskal dari pemerintah karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, tabungan mereka makin menipis untuk memenuhi kebutuhan harian yang tak terduga.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menyatakan bahwa pemerintah telah membuat kebijakan fiskal untuk masyarakat kelas menengah. Diantaranya, pemberdayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR), insentif perumahan hingga Rp 5 miliar dengan pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), serta dukungan fiskal untuk mobil listrik melalui PPN DTP dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Namun, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai bahwa insentif dan program yang diberikan pemerintah belum cukup. Menurutnya, kenaikan harga pangan tahunan yang masih tinggi dan tekanan biaya bahan baku industri akibat pelemahan nilai tukar rupiah menjadi masalah utama kelas menengah saat ini.

“Pemberdayaan UMKM lewat KUR perlu didorong lebih besar ke sektor produktif dengan plafon yang lebih besar. Perluasan bantuan sosial juga mendesak ke kelompok menengah rentan, bukan hanya orang miskin,” ujar Bhima.

Bhima mencatat, 40 persen masyarakat kelas menengah pada Maret 2024 memiliki kontribusi 37 persen terhadap konsumsi nasional. Sehingga, sepertiga hidup matinya ekonomi bergantung pada kelas menengah. Dengan tekanan yang terus berlanjut, Bhima khawatir konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,2 persen hingga 4,7 persen pada 2024, dan mencapai 4,6 persen di 2025.

Pada 2023, proporsi kelas menengah dalam struktur penduduk Indonesia tercatat sebesar 17,44 persen, turun 4 persen poin dibandingkan level pra pandemi yang mencapai 21,45 persen pada 2019. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menyatakan bahwa penurunan jumlah kelas menengah ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Peran kelas menengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat penting.

“Kelas menengah adalah target utama pasar barang dan jasa. Jika jumlah mereka turun, risiko perlambatan ekonomi tidak terhindarkan,” tutur Eko. Ia menilai, upaya yang diperlukan adalah mengurangi kebijakan yang berujung pada tergerusnya daya beli kelas menengah, terutama menengah rentan.

“Misalnya wajib asuransi kendaraan, rencana PPN 12 persen, tiket pesawat, dan seterusnya. Selain itu, perlu kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan,” kata Eko.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengklaim bahwa harga pangan di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari beberapa indikator harga berbagai komoditas utama yang menunjukkan tren penurunan selama beberapa bulan terakhir.

Penurunan harga ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan produksi pangan domestik, distribusi yang lebih efisien, dan stabilitas cuaca yang mendukung hasil panen. Bapanas juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan pangan yang cukup, mengurangi rantai distribusi yang panjang, dan mengatasi hambatan logistik.

Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain beras, gula, minyak goreng, dan telur. Penurunan harga beras misalnya, disebabkan oleh panen yang melimpah dan kebijakan pemerintah yang mempercepat distribusi stok beras dari gudang Bulog ke pasar.

Selain itu, harga gula dan minyak goreng turun karena adanya kebijakan subsidi dan pengawasan ketat terhadap distribusi untuk menghindari penimbunan yang bisa menyebabkan lonjakan harga. Sedangkan untuk telur, penurunan harga disebabkan oleh peningkatan produksi dari peternak yang merespons permintaan pasar yang lebih rendah dari biasanya.

Potensi Fluktuasi Harga

Kendati demikian, Bapanas tetap waspada terhadap potensi fluktuasi harga di masa depan, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan dan perubahan cuaca yang bisa mempengaruhi hasil panen. Mereka terus memonitor dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia.

Klaim penurunan harga ini tentunya membawa angin segar bagi masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan akibat pandemi. Diharapkan, dengan harga pangan yang lebih stabil dan terjangkau, daya beli masyarakat bisa meningkat dan membantu pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS),Pada Juni 2024, Indonesia mencatat inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 106,28. Inflasi tertinggi pada tingkat provinsi terjadi di Papua Pegunungan, mencapai 5,65 persen dengan IHK sebesar 111,29. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,08 persen dengan IHK sebesar 103,95.