Merauke jadi Pusat Beras, Pangkas Rencana Ekspor 7 Juta Ton

KABARBURSA.COM - Pemerintah sedang menyiapkan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai lumbung pangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Merauke akan menjadi pusat produksi beras untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

Untuk mencapai hal ini, pemerintah menerapkan konsep pertanian berbasis teknologi, yang melibatkan penggunaan varietas unggul, sensor tanah dan cuaca, drone pemantau lahan, serta sistem irigasi otomatis guna meningkatkan hasil panen.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, menyatakan optimisme bahwa pembangunan lumbung pangan di Merauke akan menjadi inisiatif strategis yang memperkuat ketahanan pangan di Indonesia timur. Pemerintah mengusung konsep pertanian pintar (smart farming) yang menggabungkan teknologi modern dengan keterlibatan generasi muda untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Pembangunan lumbung beras ini akan dilakukan bertahap hingga mencapai 1 juta hektare (ha). Pada tahap awal, telah dimulai dengan 40 ribu ha dari total 63 ribu ha yang ada, dan akan dilanjutkan hingga mencapai 1 juta ha. Merauke, sebagai penghasil padi terbesar di Papua Selatan, saat ini memiliki Luas Baku Sawah (LBS) seluas 42.328,42 ha dan luas panen padi 49.573 ha, yang mampu memproduksi 189.200 ton gabah kering giling (GKG).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan dukungan penuh untuk pengembangan konsep pertanian berbasis teknologi di Merauke. Dengan teknologi pertanian seperti varietas unggul, sensor tanah dan cuaca, drone pemantau lahan, serta sistem irigasi otomatis, diharapkan produktivitas padi dapat meningkat hingga 10 ton per ha.

Amran mengungkapkan bahwa sektor pangan harus menjadi fokus semua pihak, terutama mengingat situasi iklim seperti kekeringan dan panas berkepanjangan yang mengancam banyak negara dengan krisis pangan. Dalam kunjungannya ke lahan pertanian modern di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Jokowi menekankan pentingnya sektor pangan dan potensi besar Merauke sebagai lumbung pangan berkat kondisi geografis dan ketersediaan air yang melimpah.

Dengan dukungan dan optimisme pemerintah, diharapkan Merauke akan mampu menjadi lumbung pangan yang signifikan di KTI, menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam hal ketahanan pangan dan berpotensi menjadi eksportir beras.

Volume Impor Beras Naik

Indonesia mencatatkan impor beras sebesar 567,22 ribu ton pada Maret 2024, tepat saat momentum Ramadan. Nilai impor tersebut mencapai USD371,60 juta, menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Volume impor beras ini mengalami lonjakan sekitar 921,51 persen dibandingkan Maret 2023. Jika dibandingkan dengan Februari 2024, volume impor beras juga naik sebesar 29,29 persen.

"Volume impor beras naik 29,29 persen," ungkap Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, 22 Juli 2024.

Mayoritas impor beras pada Maret 2024 berasal dari Vietnam dengan volume 286,26 ribu ton, disusul oleh Thailand (142,65 ribu ton), Myanmar (76,61 ribu ton), Pakistan (61,57 ribu ton), dan India (100 ton).

"Impor beras utama berasal dari Vietnam, Thailand, dan Myanmar," tambah Amalia.

Sepanjang Januari hingga Maret 2024, volume impor beras mencapai 1,44 juta ton, melonjak dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 511,90 ribu ton. Artinya, ada lonjakan lebih dari 1,5 kali lipat atau 182,87 persen. Pemerintah telah menugaskan Bulog untuk mengimpor 3,6 juta ton beras hingga akhir 2024 untuk mengisi stok CBP dan memungkinkan pemerintah melakukan intervensi harga beras yang terus melonjak.

Intervensi dilakukan melalui operasi pasar beras lewat Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP), gerakan pangan murah (GPM), dan penyaluran bantuan beras 10 kg kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan beras ini bertujuan melindungi masyarakat berpendapatan rendah dari efek lonjakan harga beras yang masih jauh di atas harga tahun 2023. Menurut Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog, Sonya Mamoriska, Indonesia kini menjadi importir beras terbesar di dunia, akibat impor beras yang terus berlanjut sejak akhir 2022. Bulog pun kini sangat berhati-hati dalam melakukan impor beras mengingat harga beras di pasar dunia yang cukup tinggi.

"Harga di pasar dunia memang cukup melonjak tinggi. Ketika kita melakukan impor, sebagai pembeli terbesar di pasar dunia, harga akan segera naik. Jadi, kita harus berhati-hati dalam melakukan pembelian masuk ke pasar dunia," jelas Sonya.

Program Bantuan Pangan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) yang dialokasikan untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia telah memberikan dampak signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Juli 2024 bahwa bersama dengan program bantuan sosial lainnya, program bantuan pangan ini telah mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin dibandingkan Maret 2023, dan berkurang 0,54 persen poin dibandingkan September 2022, kata Arief di Jakarta, Rabu 17 Juli 2024.

Arief menekankan bahwa bantuan pangan beras merupakan salah satu program pemerintah yang menjadi penopang ekonomi masyarakat dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pangan tidak bisa ditunda atau digantikan dengan barang lainnya, mengingat posisinya yang sangat krusial.

“Pangan adalah kebutuhan dasar setiap individu, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang aksesibilitasnya terhadap pangan relatif sulit,” ujarnya.

Sebagai komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang ada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan pangan beras bagi 22 juta KPM di seluruh provinsi.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran bantuan pangan beras diperpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Perpanjangan ini dilakukan setelah mempertimbangkan ketersediaan dan kecukupan alokasi APBN, jelas Arief.

Selain penyaluran bantuan pangan, pemerintah juga menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat umum.

Arief menambahkan bahwa operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) yang diselenggarakan di pusat, seluruh provinsi, dan kabupaten/kota terus digalakkan sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan pangan yang terjangkau.(*)