Sinergi Ekosistem Pangan Nasional Mandiri dan Berdaulat

KABARBURSA.COM - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi ekosistem pangan nasional yang mandiri dan berdaulat dengan integritas.

Arief menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional harus didasarkan pada kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Seperti dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024.

Menurut Arief, ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat dibangun di atas ekosistem pangan yang berkelanjutan.

Hal ini bertujuan untuk melindungi petani, peternak, dan nelayan, meningkatkan daya saing, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus memastikan pemerataan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan pangan.

Dalam seminar Revolusi Pangan bertema "Membangun Sistem Integrasi Horizontal Industri Pangan Bangsa" yang diadakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) di JCC Senayan, Arief juga menekankan pentingnya ekosistem ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon dari hilirisasi pangan.

Arief mengajak seluruh pelaku usaha pangan untuk bersinergi dalam integrasi horisontal ekosistem pangan nasional.

Ini bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal guna mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan.

Kebijakan pangan yang ditetapkan sesuai visi Presiden Joko Widodo antara lain melalui penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), harga eceran tertinggi (HET), dan harga acuan pembelian dan penjualan (HAP) untuk menjaga nilai tukar petani (NTP) di atas angka 100.

Selain itu, penguatan infrastruktur berbasis rantai dingin seperti cold storage, reefer container, heat pump dryer, dan air blast freezer terus dibangun bersama pemerintah daerah untuk memperpanjang masa simpan produk dan pemerataan distribusi antarwilayah.

Arief menjelaskan bahwa pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP), sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022, dioptimalkan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, kondisi kedaruratan bencana, serta penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rentan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Bantuan pangan seperti telur ayam, daging ayam ras, dan susu disalurkan untuk mengurangi prevalensi stunting dan mendukung program makan bergizi bagi anak sekolah.

Arief juga mendorong penyusunan neraca komoditas pangan dan penguatan satu data pangan untuk memitigasi gejolak pasokan dan harga pangan.

Selain itu, kepala daerah didorong untuk memahami peran cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) dan pengendalian inflasi komponen bergejolak (volatile food) yang disebabkan oleh pangan.

Sinergitas ABGCM (academics, business, government, community, and media) juga disebut sebagai kunci integrasi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Arief menekankan bahwa untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, diperlukan integritas penuh serta upaya pelestarian alam dan lingkungan. "Karena kita berurusan dengan makhluk hidup dan pangan, kita harus memiliki rasa dalam mengelola pangan yang ada hari ini," ujar Arief.

Ketersediaan dan Optimalisasi

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyatakan bahwa pihaknya tengah mendorong ketersediaan dan optimalisasi penyaluran pupuk subsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.

“Kami sudah berkeliling ke sejumlah kabupaten dan kota hingga ke tingkat kecamatan. Sebenarnya, para petani tidak mempermasalahkan harga pupuk, yang penting pupuk tersedia saat mereka membutuhkannya,” ujar Sarwo di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.

Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional.”

Sarwo juga menyambut baik program PT Pupuk Indonesia yang akan mendirikan lebih dari 26 ribu kios pupuk di seluruh tanah air.

"Mudah-mudahan ini (kios pupuk) menjadi solusi bagi ketersediaan pupuk. Jadi, ketika pupuk subsidi terbatas, di kios-kios itu harus ada pupuk nonsubsidi,” ujar Sarwo.

Menurutnya, petani pasti akan tetap membeli pupuk nonsubsidi jika tersedia di kios-kios. Namun, dia berharap agar pupuk subsidi dapat menyasar petani sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan indeks pertanaman (IP).

“Para petani pasti akan membeli. Karena saya sampaikan di sini, mereka tidak mempersoalkan itu pupuk subsidi atau nonsubsidi, yang penting pupuk ada di kios-kios sehingga mereka dapat memupuk pada waktunya,” jelasnya.

Penerima Pupuk Subsidi

Sarwo juga menyarankan agar data penerima pupuk subsidi valid dan akurat.

Pupuk Indonesia mencatat total kios pupuk secara nasional sebanyak 27.031 di seluruh tanah air. Dari jumlah itu, yang sudah pernah melakukan login sebanyak 27.115 dan kios bertransaksi tercatat 25.140 per 17 Juli 2024.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani, meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis di Juli 2024.

“Jadi, komitmen kami bersama pemerintah, sambil proses anggarannya diselesaikan, Pupuk Indonesia akan terus menyalurkan pupuk,” kata Rahmad.

Menurutnya, pupuk sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dengan kontribusi bisa mencapai 62 persen.

Selain itu, penggunaan pupuk yang tepat dapat mengoptimalkan kualitas tanah dan hasil panen, memastikan kemandirian pangan negara. Terutama saat ini, perlu meningkatkan pangan di tengah perubahan iklim fenomena El Nino.