Trump Kritik QRIS-GPN, Airlangga: Terbuka bagi Asing

KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia merespons  kritik Amerika Serikat terkait kebijakan sistem pembayaran nasional seperti QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons kritik tersebut dengan memastikan keterbukaan sistem pembayaran domestik terhadap operator asing seperti Mastercard dan Visa. 

“Terkait dengan QRIS dan Gateway Nasional (GPN), Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri. Termasuk Master (Mastercard) ataupun Visa,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat yang digelar secara daring, Jumat, 25 April 2025.

Menurut Airlangga, tidak ada perubahan kebijakan untuk sektor kartu kredit karena transaksi dilakukan lintas negara. Kritik yang dilayangkan pemerintah AS, kata dia, lebih mengarah pada sistem transaksi pembayaran domestik di Indonesia.

“Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” katanya.

Airlangga menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya telah membuka akses bagi operator asing untuk masuk ke sektor front end dalam gateway payment, sesuai prinsip persaingan yang adil.

“Sektor gateway ini mereka (meminta Indonesia) terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field-nya (sama) dengan yang lain,” jelas Airlangga.

Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat menilai keberadaan sistem pembayaran seperti QRIS dan GPN dapat membatasi ruang gerak perusahaan asing dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam negeri. AS menganggap kebijakan ini sebagai bentuk hambatan non-tarif yang merugikan perusahaan asal Negeri Paman Sam.

Namun, Bank Indonesia (BI) turut memberikan klarifikasi. BI menegaskan bahwa kerja sama sistem pembayaran antarnegara sangat tergantung pada kesiapan masing-masing pihak. BI menolak anggapan adanya diskriminasi terhadap operator asing dalam kerja sama sistem pembayaran.

Dari Laporan kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia sepanjang tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Gubernur BI Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa pertumbuhan ini didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

“Pada tahun 2024, volume pembayaran digital mencapai 34,5 miliar transaksi, tumbuh sebesar 36,1persen secara tahunan (year-on-year/yoy),” jelas Perrydalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2025 di Gedung Thamrin, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.

Pertumbuhan ini didorong oleh seluruh komponen pembayaran digital, termasuk transaksi melalui aplikasi mobile yang melonjak 39,1 persen (yoy) dan transaksi berbasis internet yang tumbuh 4,4 persen (yoy).

Kenyamanan Transaksi Nirsentuh

Gubernur BI Perry Warjiyo, menyoroti manfaat teknologi berbasis Near Field Communication (NFC) dalam QRIS TAP yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transaksi nirsentuh bagi masyarakat.

“Implementasi ini akan memperluas ekosistem pembayaran digital yang inklusif, aman, dan murah bagi layanan publik, serta mendukung program Asta Cita Pemerintah,” ujar Perry saat peluncuran QRIS TAP, Jumat 14 Maret 2025 di Jakarta.

Menurutnya, keberhasilan penerapan QRIS TAP merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara BI, Kementerian Perhubungan, PJP, dan Pemerintah DKI Jakarta, yang memungkinkan masyarakat dapat segera mengakses layanan ini.

Perry menegaskan bahwa BI akan terus berupaya memperluas akseptasi QRIS TAP serta mengembangkan inovasi sistem pembayaran digital lainnya, sejalan dengan arah navigasi BSPI 2030.

Hari ini BI bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP). 

Inovasi sistem pembayaran digital ini dihadirkan sebagai solusi transaksi yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal bagi masyarakat, terutama dalam sektor layanan publik dan ritel. 

Dengan QRIS TAP, pengguna cukup mendekatkan smartphone ke terminal pembayaran tanpa perlu memindai kode QR. Peresmian layanan ini berlangsung di Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI dan dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Ketua ASPI Santoso Liem, serta para pemimpin dari Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan operator transportasi yang mengimplementasikan QRIS TAP.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi QRIS TAP dalam sistem transportasi nasional.

“QRIS TAP merupakan bentuk sinergi antara sektor pembayaran dan transportasi yang sejalan dengan visi nasional transformasi digital. Layanan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan publik tetapi juga mempercepat pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Implementasi QRIS TAP menjadi katalis dalam mobilitas masyarakat, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur konektivitas yang lebih baik,” jelas Dudy.

Ia menambahkan, seluruh moda transportasi diharapkan dapat segera mengadopsi QRIS TAP guna mendukung kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pengguna transportasi umum.

Saat ini, penerapan QRIS TAP masih dalam tahap awal dan dapat digunakan di sejumlah titik layanan transportasi, fasilitas parkir, rumah sakit, serta sektor ritel dan UMKM. 

Beberapa lokasi yang sudah menerapkan QRIS TAP meliputi:

• Stasiun MRT Bundaran HI dan Lebak Bulus
• Transjakarta (terbatas pada layanan Royaltrans)
• DAMRI (khusus rute JR Connexion Jabodetabek)
• Sejumlah merchant parkir
• Rumah sakit seperti RSUD Tarakan, RSCM Kencana, dan RSPAD Gatot Subroto Paviliun Kartika.

Tahap selanjutnya, implementasi QRIS TAP akan diperluas ke seluruh stasiun MRT, LRT Jakarta dan Jabodebek, seluruh rute Transjakarta, perluasan sistem ticketing DAMRI, KRL Jabodetabek dan Jogja-Solo, Teman Bus, serta berbagai merchant lainnya. 

Masyarakat dapat mengakses informasi terbaru terkait tahapan implementasi QRIS TAP melalui kanal resmi masing-masing operator dan merchant.

Penggunaan QRIS TAP tidak dikenakan biaya transaksi bagi pengguna. Sementara itu, merchant dikenakan Merchant Discount Rate (MDR) yang ditetapkan sebesar 0 persen untuk kategori Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO), sedangkan merchant lain mengikuti MDR QRIS sesuai ketentuan yang berlaku. 

Hal ini dilakukan untuk mendukung Asta Cita dalam penyediaan layanan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat serta mempercepat adopsi QRIS TAP di sektor transportasi.(*)