Prabowo Kirim Delegasi ke AS: Siap Lobi soal Tarif Trump

KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia akan mengirimkan sejumlah menteri ke Washington DC pada 16 hingga 23 April mendatang sebagai bagian dari upaya strategis menghadapi kebijakan tarif baru yang diberlakukan Amerika Serikat (AS). 

Langkah ini merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, menandai keseriusan pemerintah dalam menjaga posisi Indonesia di tengah ketegangan perdagangan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa delegasi akan bertemu langsung dengan otoritas ekonomi dan perdagangan AS, termasuk United States Trade Representative (USTR), Secretary of Commerce, Secretary of State, dan Secretary of Treasury.

"Menteri luar Negeri sudah ke Washington dan besok saya, Bu Mari Elka Pangestu serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan bertolak ke Washington juga. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani juga karena ada pertemuan World Bank," ujar Airlangga di Jakarta, Senin 14 April 2025.

Kunjungan ini menjadi langkah diplomasi ekonomi penting setelah Indonesia secara resmi bersurat ke tiga kementerian di AS dan mendapat respons positif. Pemerintah pun telah menyiapkan dokumen non-paper yang berisi isu-isu strategis yang akan dibahas dalam pertemuan.

"Dokumen tersebut memuat sejumlah isu strategis, seperti tarif, hambatan non-tarif, investasi, serta usulan kerja sama resiprokal yang diharapkan Indonesia. Semua isu terkait perdagangan, investasi, dan keuangan akan dijawab secara tuntas dalam pertemuan tersebut," jelas Airlangga.

Ia juga menekankan pentingnya antisipasi atas dampak ketidakseimbangan perdagangan akibat tarif baru, khususnya perlindungan terhadap perusahaan Indonesia yang telah maupun akan berinvestasi di AS.

"Seluruh keputusan nanti akan bergantung kepada pembicaraan nanti di Washington," pungkasnya.

Perbaikan Admnistrasi Pajak

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan fiskal melalui dua jalur utama belanja negara yang tepat sasaran dan perbaikan administrasi perpajakan. 

Hal ini disampaikan dalam forum The Yudhoyono Institute bertema Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global.

Chatib menyebutkan dalam jangka pendek seperti periode 90 hari penundaan tarif dari Amerika Serikat, pemerintah harus fokus menyalurkan anggaran ke sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

“Kalau ditanya apa yang bisa dilakukan segera, ya cari sektor dengan multiplier besar. Pariwisata contohnya. Tapi tidak hanya itu, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) juga layak didorong,” ujar Chatib dalam paparannya dikutip, Senin, 14 April 2025.

Menurutnya, belanja pemerintah ke sektor-sektor tersebut akan memberikan dukungan nyata terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menjaga daya beli dan lapangan kerja di tengah tekanan global.

Bongkar Masalah Pajak: Fokus pada Kepatuhan, Bukan Tarif

Di sisi penerimaan negara, Chatib mengungkap bahwa inti permasalahan bukan pada besaran tarif, melainkan pada rendahnya kepatuhan pajak (tax compliance). Bahkan, menaikkan tarif justru tidak menjamin peningkatan penerimaan.

“Kalau tarif dinaikkan, penerimaan belum tentu naik. Kalau diturunkan, bisa jeblok. Jadi yang perlu dibenahi adalah kepatuhan wajib pajak,” tegas mantan Menteri Keuangan itu.

DEN, lanjutnya, telah merekomendasikan reformasi administrasi pajak kepada Presiden sejak tiga bulan lalu. Salah satu langkah cepat yang bisa dilakukan adalah memperbanyak Kantor Pajak Menengah, yang secara teknis dinilai mudah diterapkan oleh Kementerian Keuangan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi fokus, termasuk kerja sama dengan GovTech untuk pemetaan perilaku wajib pajak melalui data pertukaran dengan sistem Payment ID.

“Kita bisa tahu ke mana pembayaran dilakukan, tahu perilaku pembayar pajak. Ini penting untuk profiling dan pengawasan,” jelasnya.

Chatib juga menyinggung ambang batas penghasilan kena pajak bagi UMKM yang saat ini berada di angka Rp4,8 miliar. Menurutnya, ambang batas ini idealnya diturunkan, namun sebelum itu dilakukan, pemerintah perlu mendorong integrasi dan pelaporan data secara menyeluruh.

“Secara politik memang sensitif. Tapi kalau data masuk, baru kita bisa bergerak lebih luas. Kalau langkah-langkah ini diterapkan, potensi penerimaan fiskal bisa meningkat tanpa harus langsung memperlebar defisit,” pungkasnya.

Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh langkah strategis pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif oleh Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Meski saat ini kebijakan tersebut ditangguhkan oleh Presiden Donald Trump selama 90 hari ke depan, OJK akan terus mencermati dengan seksama dinamika global.

“OJK mendukung penuh langkah-langkah strategis pemerintah dalam melakukan negosiasi dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Asesmen sektor jasa keuangan dan kebijakan OJK berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan Maret 2025, Jumat 11 April 2025.

Mahendra menekankan bahwa fokus utama OJK adalah membantu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, mempertahankan kepercayaan pasar, serta menjaga daya saing dan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Dalam menghadapi situasi ini, OJK terus mempererat kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan seluruh stakeholders terkait. Koordinasi ini dilakukan untuk merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan, termasuk kebijakan yang secara khusus menyasar industri-industri yang terdampak langsung oleh kebijakan tarif baru dari AS.

“OJK terus menjalin kerja sama dengan kementerian, lembaga, maupun stakeholders terkait dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan, termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif resiprokal itu,” kata Mahendra.

Langkah strategis OJK dalam merespons dinamika global ternyata sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Di tengah ketidakpastian akibat kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Donald Trump, BEI juga bergerak cepat menyusun strategi untuk menjaga kepercayaan pasar. Dari komunikasi publik hingga penyesuaian kebijakan teknis di lantai bursa, seluruh instrumen dikerahkan demi memastikan stabilitas tetap terjaga. Lantas, bagaimana sebenarnya strategi konkret BEI menghadapi gelombang tekanan global ini?(*)