Prabowo Klaim Punya Jurus Redam Kebijakan Tarif Trump

KABARBURSA.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan strategi dagang untuk menghadapi kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Fokus utamanya adalah menekan defisit neraca dagang dengan Negeri Paman Sam, yang kini membengkak hingga USD18 miliar. 

Perlu diketahui, pada 2024, total ekspor Indonesia ke AS mencapai sekitar USD23,2 miliar, sedangkan nilai impor dari AS tercatat sebesar USD41,3 miliar, sehingga defisit neraca dagang Indonesia terhadap AS melebar ke angka lebih dari USD18 miliar. 

Komposisi ekspor didominasi oleh produk elektronik, karet dan barang dari karet, tekstil dan pakaian jadi, serta alas kaki. Sementara dari sisi impor, Indonesia banyak mendatangkan mesin dan peralatan mekanis, kedelai, gandum, serta peralatan elektronik. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah Indonesia akan mengedepankan produk prioritas dalam ruang ekspor maupun impor, yang sejalan dengan target penekanan defisit neraca dagang. Usulan ini akan dibawa dalam sejumlah pertemuan bilateral mendatang, antara Indonesia dan AS. 

"Pertama, tentu kita melihat impor dengan AS, yang sebetulnya memiliki tarif relatif rendah, sekitar 5 persen. Bahkan, pada beberapa komoditas tertentu seperti wheat maupun soybean itu sudah nol," ujar Airlangga dalam keterangan persnya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 7 April 2025.

Langkah kedua, ungkap Airlangga, adalah membuka ruang peninjauan kembali struktur pajak impor domestik seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) impor. Tujuannya tentu untuk menciptakan daya tarik dalam perdagangan bilateral. 

“Kita akan lihat terkait PPh dan PPN impor. Kemudian yang lain tentu kita meningkatkan jumlah volume beli, sehingga trade deficit yang 18 billion (USD18 miliar) itu bisa dikurangkan,” tambahnya.

Dari sisi fiskal, tarif PPh Pasal 22 atas impor di Indonesia umumnya berkisar antara 2,5 persen hingga 10 persen, tergantung jenis barang dan klasifikasinya. Sedangkan PPN atas impor dikenakan tarif umum sebesar 11 persen, sesuai dengan revisi Undang-Undang HPP yang mulai berlaku pada 2022 dan masih berlaku hingga saat ini. 

Dari sisi lain, pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan membuka seluas-luasnya pasar di AS untuk produk unggulan Indonesia, melalui pendekatan realistis dan terukur. Ini mengacu pada produk ekspor-impor teratas kedua negara.

“Tentu kita ambil yang top 10 Indonesia import dan top 10 Indonesia export. Contohnya kalau ekspor Indonesia kan elektronik, sepatu,” ucap Airlangga.

Namun demikian, ia juga menyadari bahwa beberapa produk ekspor utama Indonesia belum masuk radar prioritas AS, padahal memiliki nilai tambah strategis. 

“Kita tahu bahwa komponen yang Amerika butuhkan itu tidak diberlakukan. Contohnya semikonduktor, kemudian furniture, produk daripada kayu, kemudian juga copper and gold itu juga tidak ada,” kata Airlangga.

Sepanjang 2024, struktur ekspor Indonesia ke Amerika Serikat masih didominasi oleh produk-produk bernilai tambah tinggi maupun komoditas unggulan. Di antaranya adalah CPO, batu bara, dan besi baja yang menjadi andalan dalam kategori bahan baku dan energi. 

Selain itu, produk manufaktur seperti tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, serta elektronik—termasuk komponen semikonduktor—menjadi penyumbang utama devisa dari sektor industri. Komoditas lain seperti karet alam, udang dan produk perikanan, kayu beserta turunannya, serta kendaraan bermotor dan komponennya, juga konsisten masuk dalam daftar ekspor teratas Indonesia ke Negeri Paman Sam. 

Di sisi lain, impor Indonesia dari AS banyak dipenuhi oleh mesin dan peralatan mekanik, mesin listrik, serta bahan bakar mineral. Barang-barang penunjang industri seperti plastik dan produk turunannya, bahan kimia organik, serta besi dan baja, juga berperan penting. Selain itu, kebutuhan pangan seperti kedelai dan gandum masih mendominasi daftar impor, bersama dengan bahan baku tekstil dan alat kesehatan, yang menjadi bagian dari kebutuhan strategis nasional.

Apa yang Dilakukan Trump?

Per 9 April 2025, AS resmi mengenakan tarif impor sebesar 32 persen untuk sejumlah produk dari Indonesia—mulai dari elektronik, tekstil, alas kaki, hingga produk kelautan. Ini merupakan kebijakan resiprokal yang disebut-sebut sebagai reaksi proteksionis dari Negeri Paman Sam terhadap negara-negara yang dianggap punya surplus perdagangan berlebihan dengan AS​.

Langkah ini secara praktis membalikkan kebijakan era Joe Biden yang lebih lunak terhadap negara berkembang. Dalam narasi Trump, kelebihan surplus negara mitra—termasuk Indonesia—harus “ditebus” dengan tarif balasan agar menciptakan apa yang ia sebut sebagai “fair trade, not free trade.” 

Padahal, pada 2024 Indonesia justru masih membukukan surplus perdagangan total sebesar USD31,04 miliar, meskipun turun dari USD36,89 miliar di 2023. Namun, surplus ini banyak disumbang oleh mitra dagang lain seperti China dan India, sementara neraca dagang Indonesia-AS sudah mulai menunjukkan tekanan. (*)