Dari Danantara-DHE: Cetak Biru Ekonomi Era Prabowo

KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah kebijakan ekonominya bertumpu pada prinsip kedaulatan nasional, efisiensi anggaran, dan penciptaan nilai tambah berkelanjutan bagi rakyat.

Merespons eskalasi perang dagang global yang dipicu oleh kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, Prabowo menunjukkan pendekatan diplomatik yang tegas namun terbuka. Ia mengakui dampak kebijakan tersebut terhadap sektor-sektor ekspor padat karya Indonesia seperti tekstil dan alas kaki, namun memilih jalur negosiasi aktif sebagai solusi. 

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan ini, melainkan memilih mengonsolidasikan respons dalam kerangka ASEAN. Ia bahkan dijadwalkan untuk segera bertolak ke Kuala Lumpur guna memperkuat koordinasi regional dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Selain itu, pemerintah juga telah mengutus Menko Perekonomian untuk berdiplomasi langsung dengan pihak Amerika Serikat.

Dalam konteks devisa hasil ekspor (DHE), Prabowo meluruskan persepsi yang muncul di dunia internasional. Ia menjelaskan bahwa kebijakan DHE hanya berlaku bagi entitas yang menerima fasilitas dari negara, seperti kredit dari bank milik pemerintah. 

Bagi perusahaan yang menggunakan dana sendiri atau investasi dari luar tanpa sokongan negara, kebijakan DHE tidak diterapkan. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kebijakan yang adil, sekaligus dorongan menuju kemandirian ekonomi nasional.

Pilar penting lain dari strategi ekonomi Presiden Prabowo adalah pendirian Badan Pembangunan dan Investasi Nasional Danantara. Ia menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar lembaga investasi biasa, melainkan instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi. 

Presiden tak memberikan target investasi tertentu, tetapi lebih menekankan pentingnya kelayakan proyek (feasibility study) sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Prinsip utama yang harus dipegang Danantara adalah keberlanjutan dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Danantara berada dalam pengawasan ketat agar setiap langkah investasinya benar-benar memberikan dampak nyata.

Di sisi fiskal, orang nomor satu di In onesia ini mengungkap keberhasilan pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran negara. Salah satu hasil efisiensi ini dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan hakim, dengan anggaran tambahan sebesar Rp12 triliun. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat lembaga hukum dari sisi insentif ekonomi, demi mendukung agenda penegakan hukum yang bersih dan tegas.

Sementara itu, sektor pangan juga mendapat perhatian penting. Presiden menyebutkan bahwa harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil, dan Indonesia mencatatkan produksi beras tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Pencapaian ini, menurutnya, merupakan indikator bahwa arah kebijakan ekonomi dan pertanian berjalan pada jalur yang benar.

Melalui pernyataan-pernyataannya, Prabowo menampilkan pendekatan ekonomi yang realistis namun berani. Ia mengakui tantangan yang ada, memberikan penilaian objektif terhadap kinerja pemerintahannya sendiri, namun tetap menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperbaiki dan mempercepat pembangunan. 

Diplomasi ekonomi, penguatan lembaga keuangan strategis, efisiensi APBN, dan prioritas pada nilai tambah serta keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto ke depan.

Danantara Genjot BUMN

Kepala Danantara Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pihaknya akan menjaga sentimen positif saham-saham BUMN yang masuk kedalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Harapannya nanti semuanya berjalan lancar di Danantara, prosesnya baik, dan semangatnya juga positif. Kami akan selalu menjaga itu sehingga sentimen positif ini bisa terus terjaga,” ujar Rosan saat open house Lebaran 2025, di Jakarta Selatan, Rabu, 2 April 2025.

Lebih lanjut, Rosan menekankan bahwa keberlanjutan sentimen positif ini akan didukung oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. “Kami membuktikan dengan mengutamakan tata kelola usaha yang benar, transparansi, akuntabilitas, dan juga integritas. Dengan demikian, sentimen positif ini akan terus berkembang ke depannya,” tambahnya.

Setelah libur Idul Fitri, Danantara akan terus melanjutkan agenda strategisnya guna memastikan optimalisasi aset yang telah masuk ke dalam portofolio. 

Fokus utama adalah efisiensi dan penciptaan nilai tambah bagi pemegang saham dan ekosistem industri terkait.

Seperti diketahui, pembentukan Danantara bertujuan untuk mengonsolidasikan aset-aset BUMN di sektor infrastruktur guna meningkatkan efisiensi dan daya saing. 

Dengan masuknya saham-saham BUMN ke dalam Danantara, diharapkan perusahaan ini dapat menjadi penggerak utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

DPR Cegah Monopoli Kekuasaan BUMN di Danantara

Sejumlah BUMN besar, termasuk Pertamina, PLN, dan Telkom, kini berada di bawah kendali Danantara, perusahaan pengelola BUMN yang diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dan sinergi antar-perusahaan negara. Namun, dengan masuknya BUMN besar ke dalam Danantara, muncul pertanyaan terkait efektivitas pengawasan DPR.

Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, menegaskan bahwa meski BUMN besar tersebut berada di bawah Danantara, DPR tetap memiliki kewenangan pengawasan yang harus dijalankan. 

“DPR tetap berhak melakukan pengawasan langsung terhadap BUMN-BUMN yang tergabung di Danantara,” ujar Amin kepada KabarBursa.com di Jakarta, Minggu, 30 Maret 2025.

Ada beberapa bentuk pengawasan yang dapat dilakukan DPR: Pemanggilan Direksi atau Pengelola Danantara untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Evaluasi Laporan Keuangan dan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Serta pengawasan kebijakan investasi. 

Meski demikian, Amin Ak mengingatkan bahwa efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada seberapa terbuka dan transparan Danantara dalam memberikan akses informasi kepada DPR. Jika mekanisme pelaporan tidak jelas, DPR bisa kesulitan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan yang efektif.(*)