Ribuan Rumah Subsidi buat Kelompok Masyarakat

KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan.

Ia memastikan rumah bagi wartawan memiliki kualitas yang baik. Ia tak ingin ada kasus rumah subsidi yang baru setahun ditempati, tetapi sudah mengalami kerusakan seperti ubin yang naik atau dinding retak.

"Yang belum setahun, sudah ubinnya naik, retak-retak, kasihan kan. Nanti wartawan juga begitu. Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 unit," ujar Ara kepada awak media usai menghadiri open house Menteri Investasi dna Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Rabu, 2 April 2025.

Selain profesi wartawan, Ara juga menyebut jika saat ini pemerintah telah mengalokasikan kuota perumahan bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk petani dan nelayan masing masing 20.000 unit, buruh 20.000 unit, kemudian tenaga migran 20.000 unit serta tenaga kesehatan 30.000 unit yang mencakup perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. 

Selain itu, dialokasikan juga 5.000 unit untuk TNI-AD dan 14.500 unit bagi kepolisian. Total kuota rumah subsidi yang telah disiapkan mencapai 220.000 unit.

Ara menekankan bahwa kebijakan ini dibuat untuk memberikan kepastian bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan perumahan, termasuk perbankan, pengembang, dan konsumen. 

"Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur bagi tapera, bagi pengembang, dan bagi konsumen," jelasnya

Lokasi perumahan tersebar di seluruh Indonesia, dan jika kuota habis, pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan dengan dukungan dari Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani.

"Kami sudah mendapatkan kebijakan dari Bank Indonesia melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), dari 5 persen menjadi 4 persen, untuk mendukung pembiayaan rumah subsidi dan komersial," ungkapnya.

Selain memastikan ketersediaan rumah subsidi, pemerintah juga menekankan pentingnya kualitas dan ketepatan sasaran penerima. Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta survei lapangan telah dilakukan guna memastikan rumah subsidi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.

"Pak Presiden sudah berpesan soal kualitas, karena ini bisa menjadi isu penting. Jangan ada lagi rumah subsidi yang tidak berkualitas dan tidak tepat sasaran," tegas Ara.

Lanjutnya Ara menggunakan, Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan distribusi rumah subsidi sesuai dengan kebutuhan. Kriteria penerima didasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi, mulai dari kelompok dengan daya beli Rp400 ribu, Rp600 ribu, hingga Rp900 ribu per bulan.

"Jadi harus tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas,"pungkasnya.

Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP 2024 menjadi 220.000 unit.

Ketua Umum REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa komitmen pemerintah menambah kuota FLPP ini dipercaya akan mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki hunian.

“Kita pasti mensyukuri dan terima kasih atas apa yang telah diputuskan. Ini, otomatis akan ada percepatan,” tuturnya.

Meskipun begitu, lanjut Joko, penambahan kuota FLPP yang direalisasikan pemerintah ini masih berada di bawah usulan yang diajukan oleh REI agar dapat mencapai 225.000 unit.

Dengan demikian, REI memproyeksi tambahan kuota yang disediakan akan terserap sepenuhnya pada November 2024.

Berdasarkan rincian Joko, rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 16.000 unit. Mengacu pada asumsi tersebut, tambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 yang diguyurkan pemerintah ini akan habis dalam dua bulan saja.

“Jadi setidaknya di 34.000 itu bisa bertahan sampai bulan November 2024. Karena untuk Januari 2025 sudah ada anggaran baru, semoga itu tidak terlalu lama. Kalau misalkan, di akhir November tambahan FLPP habis. Berarti, hanya satu bulan itu kosongnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi, terutama di sektor konstruksi. Ia menjelaskan bahwa pengembangan FLPP akan mempengaruhi sejumlah sektor secara luas.

“ketika FLPP dibangun maka sektor-sektor yang terpengaruh apa saja, tentu saja sektor konstruksi, kemudian sektor perdagangan, karena juga terkait dengan bahan baku daripada pembangun perumahan tersebut,” kata Tauhid kepada  Kabar Bursa, di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024.

Ia menambahkan, sektor konstruksi secara langsung terlibat dalam pembangunan perumahan, sementara sektor perdagangan terhubung melalui penyediaan bahan baku. Industri bahan bangunan juga akan mendapatkan dorongan karena meningkatnya permintaan.(*)