Pemerintah Cairkan THR Rp49,9 Triliun Secara Bertahap

KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 mencapai Rp49,9 triliun. Dana ini akan dicairkan secara bertahap mulai Senin, 17 Maret 2025.

Pemerintah memastikan bahwa pencairan THR tidak akan mengalami pemotongan. Komponen tunjangan kinerja dalam THR juga akan diberikan secara penuh, tanpa pengurangan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, yang resmi diundangkan pada 7 Maret 2025.

Suahasil menegaskan bahwa THR akan dibayarkan dua minggu sebelum hari raya dan proses pencairannya akan dimulai pada 17 Maret 2025. Mekanisme pembayaran telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk memastikan kelancaran distribusi dana.

"Total anggaran THR 2025 Rp49,9 triliun, ASN pusat & TNI Rp17,7 triliun, pensiunan Rp12,45 triliun dan ASN daerah Rp19,3 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis, 13 Maret 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa komponen yang akan diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja. Besaran THR dihitung berdasarkan gaji pegawai pada Februari 2025.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, memastikan bahwa pencairan THR akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Pemerintah menetapkan bahwa pencairan bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum hari raya. Jika perhitungan kalender menetapkan Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret, maka THR akan mulai dicairkan dalam waktu dekat.

"Pencairan THR bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat tiga minggu sebelum lebaran," kata Haryo dalam rilis resmi, dikutip Selasa, 4 Maret 2025.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan percepatan pencairan THR bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor perdagangan serta jasa.

"Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa," jelasnya.

Dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran THR bagi PNS pada 2025 mengalami kenaikan. Pada 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa total dana yang dialokasikan untuk pembayaran THR bagi abdi negara mencapai Rp48,7 triliun.

Meskipun nilai anggarannya meningkat, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama pemberian THR tetap sama, yaitu mendukung daya beli masyarakat di tengah momentum Ramadan dan Lebaran. Lonjakan konsumsi rumah tangga selama periode tersebut dipandang sebagai faktor kunci dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga meminta agar perusahaan swasta memastikan pembayaran THR kepada pekerjanya dilakukan tepat waktu. Batas akhir pencairan THR bagi pegawai swasta ditetapkan maksimal satu minggu sebelum Lebaran 2025.

"Dari sisi permintaan, puncak konsumsi rumah tangga selama ramadan 2025 menjadi salah satu motor penggerak utama (perekonomian Indonesia)," ungkapnya.

Kebijakan pencairan THR ini diharapkan tidak hanya berdampak positif pada daya beli masyarakat, tetapi juga turut menjaga stabilitas makroekonomi. Pemerintah optimistis bahwa langkah ini akan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini.

"Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025," tutup Haryo.

Laporan Defisit APBN

 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2025 mengalami pelebaran dibandingkan bulan sebelumnya, yakni Januari. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit APBN bulan Februari mencapai Rp31,2 triliun atau setara 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB) 2024, meningkat dari Rp23,5 triliun pada Januari atau 0,10 persen dari PDB.

"Penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target tahun ini, terdiri dari penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target," ujar Sri Mulyani melalui konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025. 

Adapun, pemerintah menetapkan target defisit APBN 2025 selama satu tahun penuh sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sepanjang Januari hingga Februari 2025, pendapatan negara tercatat mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target yang telah ditetapkan. 

Angka tersebut menunjukkan penurunan 20,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp400,4 triliun. 

Di sisi lain, realisasi belanja negara dalam dua bulan pertama tahun ini mencapai Rp348,1 triliun atau sekitar 9,6 persen dari total alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk 2025. Realisasi belanja ini juga mengalami penurunan 6,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp374,3 triliun.

Dengan kondisi tersebut, keseimbangan primer APBN pada Februari 2025 masih mencatatkan surplus sebesar Rp48,1 triliun. Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan surplus keseimbangan primer pada Februari 2024 yang mencapai Rp95 triliun. 

"Jadi, defisit 0,13 persen itu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB," jelas Sri Mulyani.(*)