Mudik Gratis 2025 Tetap Jalan di Tengah Efisiensi

KABARBURSA.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa program mudik gratis untuk Lebaran 2025 tetap akan diselenggarakan meskipun pemerintah sedang fokus efisiensi anggaran. Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp17 miliar untuk mendukung pelaksanaan mudik gratis tersebut.

"Kemenhub tetap ada kuota mudik gratis, kami memastikan di tengah efisiensi anggaran, bahwa Kemenhub tetap mengalokasikan anggaran untuk layanan bersifat publik, salah satunya mudik gratis," ujarnya di Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025

Dana tersebut khusus digunakan untuk penyediaan transportasi darat dalam program mudik gratis. Sebanyak 520 unit bus telah disiapkan guna melayani perjalanan pulang-pergi bagi masyarakat yang hendak merayakan lebaran di kampung halaman. Kuota yang disediakan mencapai 21.536 penumpang dengan tujuan berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera.

Rute perjalanan dalam program ini mencakup wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan beberapa kota tujuan seperti Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan lainnya. Sementara itu, di Sumatra, rute mudik gratis meliputi Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Padang. Semua perjalanan keberangkatan dan kepulangan akan berpusat di terminal penumpang Tipe A.

Agar lebih mudah diakses masyarakat, Kemenhub menetapkan sistem pendaftaran berbasis digital melalui aplikasi MitraDarat. Proses pendaftaran serta validasi berlangsung mulai 9 hingga 23 Maret 2025. Adapun jadwal keberangkatan pemudik ditetapkan pada 26 hingga 28 Maret 2025, sedangkan arus balik dijadwalkan pada 4 hingga 5 April 2025.

"Kita alokasikan Rp17 miliar itu untuk darat saja. Tapi nanti akan ada program mudik gratis untuk moda transportasi kereta, dan laut," ujarnya. 

BUMN Penyelenggara Mudik Gratis

Sebelumnya akademisisi prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, langkah efisiensi anggaran yang diambil pemerintah mengakibatkan anggaran untuk program mudik gratis yang dikelola Kementerian Perhubungan tidak lagi tersedia. Sebagai gantinya, tanggung jawab penyelenggaraan program ini dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

"Pada tahun 2024, Kementerian BUMN telah menyelenggarakan program mudik gratis dengan kuota sebanyak 80.125 pemudik, sementara Kementerian Perhubungan menyediakan 85.694 kuota. Jika pada 2025 penyelenggaraan sepenuhnya diserahkan kepada BUMN, maka setidaknya diperlukan peningkatan kuota menjadi sekitar 165.000 pemudik untuk mengakomodasi jumlah yang sama," kata Djoko kepada Kabarbursa.com lewat pernyataan tertulisnya, dikutip Minggu, 2 Maret 2025.

Pertanyaannya, apakah BUMN mampu menyediakan anggaran sebesar itu di tengah berbagai prioritas bisnis yang sedang dijalankan?

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (WTI) Pusat, mudik gratis bukan hanya sekadar fasilitas untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga bagian dari strategi keselamatan transportasi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum semakin meningkat. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, pada 2023 sebanyak 39,32 juta orang memilih kereta api, 37,51 juta orang menggunakan bus, dan 31,12 juta orang mengandalkan sepeda motor. Pada 2024, jumlah pengguna kereta api tetap berada di angka 39,32 juta (20,3 persen), bus 37,51 juta (19,37 persen), dan pengguna sepeda motor mencapai 31,12 juta (16,07 persen).

Peningkatan minat terhadap moda transportasi umum ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan dalam perjalanan. Namun, dengan ditiadakannya program mudik gratis pada 2025, diperkirakan akan terjadi peningkatan penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor yang berisiko lebih tinggi terhadap kecelakaan. 

Pemerintah memang memberikan diskon tarif tol serta potongan harga tiket pesawat, tetapi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, hal ini tetap menjadi beban finansial yang signifikan.

Salah satu dampak langsung dari dihapuskannya program mudik gratis adalah potensi meningkatnya penggunaan travel gelap. Pada mudik lebaran 2024, kecelakaan tragis terjadi di Tol Cikampek Km 58, yang melibatkan sebuah minibus ilegal yang melintas di lajur contraflow dan mengakibatkan 12 korban jiwa. 

Minimnya transportasi terjangkau membuat masyarakat mencari alternatif yang lebih murah dan praktis, meskipun harus mengorbankan aspek keselamatan.

Keberadaan travel gelap juga dipicu oleh kurangnya angkutan pedesaan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat transportasi utama. Salah satu contoh keberhasilan dalam mengatasi masalah ini dapat dilihat dari sistem transportasi di Kabupaten Wonogiri. 

Di sana, bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan hingga ke kecamatan-kecamatan, sehingga kebutuhan transportasi masyarakat pedesaan dapat terpenuhi tanpa bergantung pada travel ilegal. Kebijakan serupa dapat diterapkan di daerah lain guna mengurangi penggunaan travel gelap dan meningkatkan keselamatan pemudik. 

Peran Penting Pemerintah

Dalam menghadapi tantangan mudik 2025, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting. Selain menertibkan pasar tumpah yang sering menyebabkan kemacetan, pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan angkutan lanjutan di terminal, pelabuhan, dan stasiun kereta api. 

Travel gelap yang selama ini beroperasi secara ilegal dapat diakomodasi menjadi angkutan resmi dengan pemberian insentif seperti subsidi bahan bakar dari APBD. Dengan demikian, masyarakat tetap mendapatkan akses transportasi yang aman dan terjangkau.

Selain itu, keterbatasan rest area di jalan tol juga menjadi perhatian utama. Banyak pemudik yang terpaksa beristirahat di bahu jalan karena tidak menemukan tempat istirahat yang tersedia. Pemerintah daerah yang wilayahnya dilalui jalan tol dapat membuka rest area sementara di dekat gerbang tol, sehingga pemudik dapat keluar sejenak untuk beristirahat tanpa mengganggu lalu lintas di jalan tol. (*)