Efisiensi Anggaran Pangkas Kebiasaan Mudik Gratis?

KABARBURSA.COM - Setiap tahun, momen mudik lebaran menjadi peristiwa penting bagi masyarakat Indonesia. Tradisi tahunan ini bukan hanya tentang kembali ke kampung halaman untuk bersilaturahmi, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan transportasi yang luas. 

Pemerintah, melalui berbagai programnya, selalu berupaya mendukung kelancaran arus mudik. Salah satunya dengan menyediakan program mudik gratis yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. 

Namun, pada 2025, keputusan pemerintah untuk meniadakan program mudik gratis menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan fasilitas tersebut.

Djoko Setijowarno, akademisisi prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata mengatakan, langkah efisiensi anggaran yang diambil pemerintah mengakibatkan anggaran untuk program mudik gratis yang dikelola Kementerian Perhubungan tidak lagi tersedia. Sebagai gantinya, tanggung jawab penyelenggaraan program ini dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

"Pada tahun 2024, Kementerian BUMN telah menyelenggarakan program mudik gratis dengan kuota sebanyak 80.125 pemudik, sementara Kementerian Perhubungan menyediakan 85.694 kuota. Jika pada 2025 penyelenggaraan sepenuhnya diserahkan kepada BUMN, maka setidaknya diperlukan peningkatan kuota menjadi sekitar 165.000 pemudik untuk mengakomodasi jumlah yang sama," kata Djoko kepada Kabarbursa.com lewat pernyataan tertulisnya, dikutip Minggu, 2 Maret 2025.

Pertanyaannya, apakah BUMN mampu menyediakan anggaran sebesar itu di tengah berbagai prioritas bisnis yang sedang dijalankan?

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (WTI) Pusat, mudik gratis bukan hanya sekadar fasilitas untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga bagian dari strategi keselamatan transportasi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum semakin meningkat. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, pada 2023 sebanyak 39,32 juta orang memilih kereta api, 37,51 juta orang menggunakan bus, dan 31,12 juta orang mengandalkan sepeda motor. Pada 2024, jumlah pengguna kereta api tetap berada di angka 39,32 juta (20,3%), bus 37,51 juta (19,37%), dan pengguna sepeda motor mencapai 31,12 juta (16,07%).

Peningkatan minat terhadap moda transportasi umum ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan dalam perjalanan. Namun, dengan ditiadakannya program mudik gratis pada 2025, diperkirakan akan terjadi peningkatan penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor yang berisiko lebih tinggi terhadap kecelakaan. 

Pemerintah memang memberikan diskon tarif tol serta potongan harga tiket pesawat, tetapi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, hal ini tetap menjadi beban finansial yang signifikan.

Salah satu dampak langsung dari dihapuskannya program mudik gratis adalah potensi meningkatnya penggunaan travel gelap. Pada mudik lebaran 2024, kecelakaan tragis terjadi di Tol Cikampek Km 58, yang melibatkan sebuah minibus ilegal yang melintas di lajur contraflow dan mengakibatkan 12 korban jiwa. 

Minimnya transportasi terjangkau membuat masyarakat mencari alternatif yang lebih murah dan praktis, meskipun harus mengorbankan aspek keselamatan.

Keberadaan travel gelap juga dipicu oleh kurangnya angkutan pedesaan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat transportasi utama. Salah satu contoh keberhasilan dalam mengatasi masalah ini dapat dilihat dari sistem transportasi di Kabupaten Wonogiri. 

Di sana, bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan hingga ke kecamatan-kecamatan, sehingga kebutuhan transportasi masyarakat pedesaan dapat terpenuhi tanpa bergantung pada travel ilegal. Kebijakan serupa dapat diterapkan di daerah lain guna mengurangi penggunaan travel gelap dan meningkatkan keselamatan pemudik.

Peran Penting Pemerintah

Dalam menghadapi tantangan mudik 2025, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting. Selain menertibkan pasar tumpah yang sering menyebabkan kemacetan, pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan angkutan lanjutan di terminal, pelabuhan, dan stasiun kereta api. 

Travel gelap yang selama ini beroperasi secara ilegal dapat diakomodasi menjadi angkutan resmi dengan pemberian insentif seperti subsidi bahan bakar dari APBD. Dengan demikian, masyarakat tetap mendapatkan akses transportasi yang aman dan terjangkau.

Selain itu, keterbatasan rest area di jalan tol juga menjadi perhatian utama. Banyak pemudik yang terpaksa beristirahat di bahu jalan karena tidak menemukan tempat istirahat yang tersedia. Pemerintah daerah yang wilayahnya dilalui jalan tol dapat membuka rest area sementara di dekat gerbang tol, sehingga pemudik dapat keluar sejenak untuk beristirahat tanpa mengganggu lalu lintas di jalan tol.

Kembalikan Program Mudik Gratis 

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengembalikan program mudik gratis dengan sistem yang lebih efisien. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah penggunaan satu aplikasi pendaftaran terpusat untuk semua moda transportasi. 

Dengan sistem ini, calon pemudik tidak dapat mendaftar di lebih dari satu penyedia layanan, sehingga mengurangi kursi kosong akibat pembatalan mendadak. Selain itu, sanksi dapat diberikan kepada pemudik yang tidak menggunakan tiketnya tanpa konfirmasi, misalnya dengan melarang mereka mendaftar pada tahun berikutnya.

Keputusan untuk meniadakan program mudik gratis memang didasarkan pada alasan efisiensi anggaran. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dan keselamatan dari kebijakan ini. Mudik bukan sekadar perjalanan tahunan, tetapi bagian dari budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mencari solusi yang lebih baik daripada sekadar memangkas anggaran adalah langkah yang lebih bijaksana.(*)