Trump Mulai PHK Massal, bakal Ada Gelombang Berikutnya

KABARBURSA.COM - Pemerintahan Trump kembali bikin gebrakan dengan mempercepat pemangkasan tenaga kerja federal yang notabene merupakan pemberi kerja terbesar di Amerika Serikat. Lewat kebijakan baru, hampir semua pegawai yang masih dalam masa percobaan—yang belum mendapat perlindungan sebagai pegawai tetap—diwajibkan angkat kaki. Kebijakan ini bisa berdampak pada ratusan ribu pekerja.

Tak cuma itu, beberapa instansi juga sudah mulai mendapat peringatan pemotongan besar-besaran bakal segera terjadi. Dilansir dari AP di Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025, keputusan ini diambil oleh Office of Personnel Management (OPM), yang berperan sebagai departemen kepegawaian bagi pemerintah federal. Menurut sumber AP yang tahu seluk-beluk kebijakan ini, mereka yang masih dalam masa percobaan dan belum mencapai setahun kerja akan menjadi target pemecatan.

Yang lebih miris, pegawai di OPM sendiri juga tak luput dari kebijakan ini. Puluhan pegawai percobaan di kantor itu dikabarkan menerima panggilan grup pada Kamis siang, diberitahu bahwa mereka dipecat, dan diminta meninggalkan gedung dalam waktu setengah jam.

Gelombang PHK Massal Dimulai

Kebijakan ini bukan gerakan sporadis. Dua hari sebelumnya, Presiden Donald Trump meneken perintah eksekutif yang menginstruksikan pemangkasan pegawai federal dalam skala besar. Sementara itu, Elon Musk—yang diberi keleluasaan luas oleh Trump untuk memangkas anggaran melalui Department of Government Efficiency—ikut menyuarakan rencana ini dengan lebih radikal.

Menurut Musk, pemangkasan setengah-setengah tak akan efektif. “Saya pikir kita perlu menghapus seluruh lembaga ketimbang membiarkan mereka tetap ada dalam jumlah banyak. Kalau kita tak mencabut rumput liar sampai ke akarnya, maka akan mudah bagi mereka tumbuh kembali,” kata Musk dalam panggilan video di acara World Governments Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

Kritik langsung datang dari Everett Kelley, Presiden American Federation of Government Employees yang mewakili para pegawai federal. Ia menuding pemerintahan Trump menyalahgunakan status pegawai percobaan untuk melakukan “pembersihan politik” tanpa mempertimbangkan kinerja mereka. “Ini bukan soal performa kerja, tapi karena mereka direkrut sebelum Trump menjabat,” kata Kelley.

Instansi Pemerintah yang Kena Dampak

Pemecatan massal ini sebetulnya sudah mulai berlangsung sejak awal pekan. Beberapa lembaga yang terkena dampak antara lain:

1. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (Consumer Financial Protection Bureau)
2. Departemen Pendidikan (Department of Education)

Pada Rabu, sedikitnya 39 pegawai Departemen Pendidikan yang menangani hak-hak sipil, pendidikan khusus, dan bantuan mahasiswa resmi diberhentikan.

Tak hanya itu, pemecatan juga menyasar peneliti di Departemen Urusan Veteran (Department of Veterans Affairs) yang sedang mengembangkan riset tentang pengobatan kanker, kecanduan opioid, teknologi prostetik, hingga efek paparan asap dari lubang bakar limbah militer.

Senator Demokrat Patty Murray mengecam keputusan ini. Ia menerima laporan bahwa para peneliti di negaranya diminta menghentikan penelitian mereka seketika. “Bukan karena pekerjaan mereka nggak dibutuhkan, tapi karena Trump dan Elon tiba-tiba memutuskan untuk memecat mereka,” ujar Murray dalam pernyataan resminya.

Dampak lain dari kebijakan ini juga bakal terasa di Food Safety and Inspection Service (FSIS), lembaga di bawah Departemen Pertanian AS yang bertanggung jawab atas inspeksi keamanan pangan. Public Employees for Environmental Responsibility, kelompok yang membela pegawai negeri, memperingatkan pemecatan pegawai percobaan di lembaga ini bakal menghambat perekrutan inspektur. Padahal, inspektur harus selalu hadir di hampir semua rumah pemotongan hewan.

Pemangkasan Pegawai Federal, Solusi atau Sekadar Formalitas?

Pemerintah federal Amerika Serikat mempekerjakan sekitar 2,4 juta orang, belum termasuk personel militer dan pegawai pos. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 20 persen yang bekerja di Washington D.C. serta negara bagian sekitarnya, Maryland dan Virginia. Sisanya, sekitar 80 persen, tersebar di seluruh negeri.

Ironisnya, meskipun pemangkasan pegawai ini terlihat besar-besaran, efeknya terhadap penghematan anggaran negara diperkirakan tidak signifikan. Kantor Anggaran Kongres (CBO) mencatat pemerintah setiap tahunnya menghabiskan USD271 miliar (4.336 triliun) untuk menggaji pegawai federal sipil. Dari jumlah itu, sekitar 60 persen dialokasikan untuk pekerja di Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Urusan Veteran.

Bahkan, jika seluruh pegawai federal diberhentikan, Amerika tetap akan menghadapi defisit lebih dari USD1 triliun yang terus membengkak. Sebagian besar pendapatan pajak masih harus dialokasikan untuk menopang program sosial seperti Jaminan Sosial (Social Security) dan Medicare yang terus menyedot anggaran.

Peneliti senior di Brookings Institution, Elaine Kamarck, menilai kebijakan ini malah salah sasaran. Menurutnya, memecat pegawai dalam masa percobaan justru mengorbankan tenaga kerja muda yang lebih kompeten. “Baby Boomers sudah banyak yang pensiun, jadi sebenarnya yang paling perlu dipertahankan adalah para pekerja yang saat ini masih dalam masa percobaan,” ujar Kamarck, yang pernah bekerja di pemerintahan Presiden Bill Clinton ketika 426 ribu pekerjaan federal dipangkas selama lebih dari delapan tahun dalam upaya merombak birokrasi.

Sebelumnya, Trump telah mencoba program pengurangan pegawai lewat skema buyout, yaitu menawarkan pesangon kepada pegawai yang bersedia mengundurkan diri sebelum 30 September. Gedung Putih mengklaim 75 ribu pegawai federal mengikuti program ini, setelah pengadilan federal memberikan lampu hijau untuk kelanjutannya pada Rabu lalu.

Namun, jumlah ini masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah. Karena itu, Trump berencana mengambil langkah lebih ekstrem. Pegawai di National Science Foundation dan Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD) telah diberi peringatan bahwa bakal ada pengurangan besar-besaran, bahkan di beberapa unit jumlah pegawainya akan dipangkas hingga setengahnya.

Melalui perintah eksekutif yang ditandatangani Selasa lalu, Trump menegaskan fungsi-fungsi pemerintahan yang tidak diwajibkan oleh hukum akan menjadi prioritas pemangkasan. Perekrutan pegawai baru juga akan sangat dibatasi. Dengan pengecualian untuk sektor keselamatan publik, setiap empat pegawai yang keluar hanya bisa digantikan oleh satu pegawai baru.

Sebagai tambahan, setiap perekrutan baru nantinya harus mendapat persetujuan dari perwakilan Departemen Pemerintahan Efisiensi (Department of Government Efficiency), yang kini berada di bawah pengaruh timnya Elon Musk.(*)