Menteri Maruarar Minta Dukungan BI dalam Program Tiga Juta Rumah

KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, meminta dukungan Bank Indonesia (BI) dalam merealisasikan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah per tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Permintaan dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Gubernur Bank Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Komisi XI DPR RI, serta perwakilan dari perbankan dan sektor keuangan.

Maruarar menjelaskan, diskusi ini merupakan hasil dari proses panjang untuk memastikan keberlanjutan program perumahan nasional.

“Kami beberapa kali berdiskusi dengan Pak Gubernur (BI) mengenai perumahan, khususnya terkait lahan, likuiditas, ketepatan sasaran, dan kualitas perumahan itu sendiri,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Kabarbursa.com, Rabu 12 Februari 2025.

Di sini, Menteri Ara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan otoritas moneter dalam mendukung program ini.

“Dalam konteks likuiditas, bagaimana sinergi antara pemerintah dan moneter dapat berjalan dengan baik. Saya merasa sangat didukung oleh ekosistem ini, termasuk oleh Bank Indonesia,” jelasnya.

Menteri Ara juga menyoroti bahwa program ini selaras dengan berbagai kebijakan strategis pemerintah, seperti hilirisasi industri dan penguatan sektor pertanian. Ia berharap program ini dapat menjadi contoh bagi sinergi antara Bank Indonesia dan program prioritas Presiden Prabowo.

Menurutnya, angka backlog perumahan saat ini mencapai 9,9 juta unit, sementara jumlah rumah tidak layak huni yang perlu direnovasi segera berkisar antara 25 hingga 26 juta unit.

“Pekerjaan rumah kita banyak, dan kolaborasi konkret seperti ini menjadi kunci. Ini bisa menjadi sejarah baru dalam sektor perumahan nasional,” paparnya.

Maruarar juga membandingkan upaya pemerintah saat ini dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi Covid-19.

“Saat Covid-19 ada PEN, kenapa dalam situasi sekarang kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Ini adalah momen di mana kita bisa bekerja sama dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa minat investor terhadap sektor perumahan di Indonesia sangat tinggi.

“Kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo sangat tinggi, sekitar 80 persen berdasarkan berbagai survei. Dalam satu bulan ini saya sudah menerima dua investor besar dari UEA dan Qatar yang percaya dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, sehingga investasi terus masuk ke sektor perumahan,” jelasnya.

Dalam perhitungan yang telah dilakukan, anggaran rata-rata per unit rumah diperkirakan sekitar Rp170 juta.

“Jika dari Rp80 juta itu setengahnya digunakan untuk membangun rumah dari APBN dan perbankan, maka tahun ini kita bisa membangun 220 ribu rumah dengan total anggaran Rp38 triliun. Ini bisa kita gandakan,” jelasnya.

Maruarar menegaskan bahwa dengan skema yang tepat, pencapaian ini bisa menjadi rekor tertinggi dalam sejarah pembangunan rumah subsidi di Indonesia.

“Rekor tertinggi pembangunan rumah subsidi melalui FLPP adalah 260 ribu unit pada 2018. Dengan dukungan berbagai pihak, kita bisa melampaui angka tersebut dan menghadirkan lebih banyak rumah subsidi bagi rakyat,” pungkasnya.

BUMN Serahkan 792 Hektar Tanah

Sementara, dalam rangka mempercepat realisasi program pembangunan tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan lahan seluas 792 hektare yang berasal dari aset BUMN.

“Untuk percepatan 792 hektare yang jelas kita mapping kan ini bisa dipercepat kurang lebih 123.000 rumah yang bisa dilakukan percepatannya,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir di kantornya, Jakarta, Senin 10 Februari 2025.

Sebagai bagian dari langkah strategis ini, Erick menyatakan bahwa Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Perumnas telah ditunjuk sebagai Project Management Officer (PMO) untuk mengawasi pembangunan 123.000 unit rumah yang masuk dalam program tersebut.

Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa setiap kerja sama dalam proyek ini harus memiliki dasar hukum yang jelas guna memastikan transparansi antara pihak swasta dan BUMN.

“Saya sampaikan, program yang sedang kita jalankan juga perapihan kerja sama dengan developer yang menurut kita sebelumnya kurang baik, harus kita perbaikin,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan bahwa pemerintah akan melibatkan sektor swasta serta berbagai asosiasi dalam mendukung pembangunan rumah ini.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya sinergi antara negara, dalam hal ini BUMN, dengan berbagai pelaku usaha dari skala besar, menengah, kecil, hingga lokal.

“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, bagaimana negara, dalam konteks ini BUMN, bersinergi juga dengan para pengusaha, baik pengusaha besar, menengah, kecil, dan pengusaha lokal,” ucap Maruarar, Senin 10 Februari 2025.

Sejumlah asosiasi yang turut serta dalam proyek ini mencakup Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera), Perum Perumnas, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), serta APPERNAS Jaya.

Maruarar menekankan bahwa program pembangunan ini harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

“Harus saling menguntungkan. Baik itu menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nantinya mengisi rumah, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha,” jelasnya.

“Saya pikir harus tiga-tiganya untung, negara, dalam hal ini BUMN harus untung, kemudian juga bagaimana swastanya, dan juga rakyat yang akan menempati itu,” tandas Maruarar.(*)