Erick Tohir Ajak Seluruh Bank Himbara-Swasta Dukung Program 3 Juta Rumah

KABARBURSA.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa kementeriannya beserta perusahaan-perusahaan BUMN akan terus memberikan dukungan penuh terhadap visi, misi, serta program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam sektor perumahan.

Hal ini disampaikan Erick dalam pertemuan dengan awak media di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta, Selasa 11 Februari 2025, malam.

"Bahwa success story yang kita sudah lakukan selama ini tentu karena kerja sama lintas sektoral dan tidak lain bagaimana kita bisa mendukung secara implementasinya secara riil," ujar Erick.

Dalam rapat yang digelar pada malam itu, pemerintah membahas strategi penyediaan tiga juta unit rumah bagi masyarakat. Beberapa pejabat yang turut hadir dalam diskusi tersebut antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Ketua Komisi XI DPR M. Misbakhun, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Pandu Sjahrir selaku perwakilan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Erick menegaskan bahwa BUMN siap untuk menjalankan program ini dengan melibatkan berbagai lembaga perbankan di bawah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Peran utama dalam pendanaan perumahan subsidi selama ini telah dipegang oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), namun Erick berharap kolaborasi dengan bank-bank lain seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dapat semakin memperkuat sektor pembiayaan perumahan.

"Kami siap melaksanakan. Toh selama ini juga Bank-Bank Himbara untuk BTN yang memang 80 persen market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami. Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah Indonesia, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi," kata Erick.

Ia juga membuka peluang bagi bank swasta untuk turut serta dalam proyek ambisius program 3 juta rumah ini. Erick berharap, sektor perbankan swasta bisa berperan dalam mendukung keberhasilan program pemerintah tersebut.

"Kita harapkan juga peran dari Bank-Bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” tuturnya.

Ia juga menyoroti tantangan besar dalam merealisasikan program tiga juta rumah ini. Dengan jumlah yang begitu masif, keterlibatan bank-bank swasta juga sangat diperlukan untuk membantu pendanaan demi mengurangi backlog perumahan yang saat ini masih berada di angka 9,9 juta unit.

"Jadi tidak kami sendirian saja. Tetapi ini program yang masif yang harus didukung untuk kepentingan tadi rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, yang kita lihat backlog-nya sudah terlalu banyak tertinggal saat ini," ujar Erick.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan komitmen BI dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui insentif likuiditas. Saat ini, BI telah mengalokasikan Rp23,2 triliun untuk mendukung penyaluran KPR dalam program ini dan angka tersebut akan bertahap ditingkatkan hingga mencapai Rp80 triliun. Perry optimistis bahwa langkah ini tidak hanya akan mempercepat realisasi program perumahan, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami berkeyakinan bahwa perumahan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga, dukungan konkret Bank Indonesia yakni pemberian kebijakan insentif likuiditas yang sekarang Rp23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp80 triliun," pungkas Perry.

Semangat Dan Kreatif

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan langkah-langkah efisiensi anggaran yang diambil Kementerian PKP sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Maruarar, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD, anggaran awal Kementerian PKP yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp5,274 triliun dipangkas menjadi Rp1,613 triliun.

“Menurut saya efisiensi ini tetap membuat kami semangat dan kreatif untuk tetap menjalankan program tiga juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi. Kami tetap berusaha, kita diminta Pak Prabowo untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis,” ujar Maruarar dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

Ia menjelaskan bahwa efisiensi ini telah dilakukan secara bertahap. Awalnya, anggaran kementerian dipangkas dari Rp5,274 triliun menjadi Rp3,661 triliun, sebelum akhirnya ditetapkan pada angka Rp1,613 triliun.

Dari anggaran yang tersedia, Rp435,67 miliar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen, sementara Rp1,177 triliun diperuntukkan bagi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya,” kata Maruarar.(*)