Proyek Fisik IKN mau Kelar, Anggaran Tembus Rp40,29 Triliun di 2024

KABARBURSA.COM - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan progresnya telah mencapai 87,9 persen dengan anggaran yang telah digelontorkan mencapai Rp40,29 triliun hingga akhir 2024.

"Dukungan infrastruktur dasar IKN tahun anggaran 2024 sebesar Rp40,29 triliun. Hingga 31 Desember 2024, progres fisik IKN telah mencapai 87,9 persen," ujar Dody dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

Dody merinci alokasi anggaran tersebut terbagi dalam beberapa sektor, yaitu sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga Rp18,32 triliun, cipta karya Rp12,09 triliun, dan perumahan Rp8,43 triliun.

Pada sektor sumber daya air, proyek yang tengah berjalan meliputi pengendalian banjir di beberapa sungai, penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan embung. Sementara itu, di bidang bina marga, anggaran digunakan untuk pembangunan jalan tol, jalan distrik, jalan menuju masjid, serta akses dermaga logistik.

Dody menambahkan, pembangunan bandara VVIP dan akses jalannya juga menjadi bagian dari proyek bina marga. Selain itu, Kementerian PU menangani proyek air bersih, pengelolaan limbah, sistem proteksi kebakaran, serta optimalisasi hunian pekerja konstruksi (HPK).

"Kemudian, bangunan gedung kawasan Istana Kepresidenan, gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator, Kantor Kemensetneg, Kantor Kejaksaan Agung, Kantor Korvet Kementerian PUPR, dan Kantor OIKN, Sarana dan Prasarana Pemerintahan II dan III," pungkas Dody.

IKN Sedot Rp43,4 Triliun 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa sepanjang 2024, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menyedot dana APBN sebesar Rp43,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, realisasi ini setara dengan 97,3 persen dari total anggaran IKN yang ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu sebesar Rp44,5 triliun.

“Anggaran IKN yang juga biasanya kami sampaikan dalam beberapa bulan di 2024 ini Rp43,4 triliun. Telah dibelanjakan untuk IKN ini 97,3 persen dari total pagu Rp44,5 triliun,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024, pada Senin, 6 Januari 2024.

Dalam penjelasannya, Suahasil memaparkan bahwa anggaran besar tersebut difokuskan untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko, serta berbagai kementerian lainnya. Selain itu, dana juga dipakai untuk membangun gedung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun tower rumah susun ASN dan Hankam, rumah tapak jabatan menteri (RTJM), serta rumah sakit di IKN. Dari sisi infrastruktur, dana itu turut digunakan untuk pembangunan jalan tol menuju IKN, jalan-jalan dalam kawasan, jembatan, dan Bandara IKN.

Anggaran tersebut juga dipakai untuk penataan dan pengembangan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, pembangunan embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta pengendalian banjir di IKN.

“Telah kita lihat dampaknya bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan. Karena alokasi yang cukup besar untuk belanja di daerah,” ujarnya.

Anggaran IKN di Pangkas

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menyusun ulang prioritas anggaran negara. Salah satu dampak paling signifikan dari keputusan ini adalah pemangkasan besar-besaran terhadap anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), yang digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga, mengonfirmasi bahwa anggaran OIKN dikurangi sebesar Rp4,8 triliun. Jumlah ini mencakup sekitar 75 persen dari total pagu awal yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp6,39 triliun.

“Ya betul (ada efisiensi anggaran OIKN Rp4,8 triliun),” ujar Danis di Jakarta, dikutip Senin, 3 Februari 2025.

Setelah pemangkasan ini, anggaran yang tersisa untuk OIKN hanya tinggal Rp1,59 triliun. Padahal, sebelumnya Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa IKN harus dilengkapi dengan kawasan legislatif dan yudikatif. Ia bahkan menetapkan target agar pembangunan kawasan tersebut dapat rampung pada 2028.

Dengan adanya pemangkasan ini, usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh OIKN untuk mendukung pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif masih belum mendapatkan kepastian.

“Usulan tambahan anggaran belum (ada jawaban),” kata Danis.

Pemangkasan ini cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya Presiden Prabowo sempat menyampaikan komitmennya untuk mendukung kelanjutan pembangunan IKN dengan alokasi dana sebesar Rp48,8 triliun pada periode 2025-2029.

“Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan (pembangunan IKN),” ujar Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam pernyataannya pada Rabu, 22 Januari 2025.

Pada tahap kedua pembangunan IKN yang ditargetkan rampung pada 2028, Prabowo menginginkan IKN menjadi ibu kota politik yang siap beroperasi penuh. Pemerintah berencana menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, termasuk kantor serta hunian bagi pejabat terkait.

Basuki menegaskan bahwa untuk merealisasikan target tersebut, dibutuhkan dana APBN sebesar Rp48,8 triliun. “Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujarnya.(*)