DPR Desak OJK Permudah Kredit untuk UMKM

KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyoroti rendahnya penyaluran kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hingga kini, porsi kredit yang diberikan kepada sektor ini masih berkisar 20 persen, padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 60 persen.

"Kami mendorong agar akses ini ditingkatkan dan dipermudah melalui kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Hekal dalam keterangan tertulis, Jumat, 31 Januari 2025.

Hekal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan untuk mewujudkan program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan jumlah wirausaha, pembangunan ekonomi desa, serta penciptaan lapangan kerja dinilai sangat bergantung pada ketersediaan pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil.

Selain itu, ia juga mengingatkan terbatasnya akses kredit mendorong pelaku UMKM mencari pinjaman dari sumber yang kurang aman, seperti pinjaman online ilegal dengan bunga mencekik. Kemudahan akses pembiayaan dari perbankan diyakini dapat menjadi solusi bagi mereka agar tidak terjebak dalam skema pinjaman yang merugikan.

Hekal mengapresiasi langkah OJK dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku usaha kecil. Namun, ia mengusulkan agar program literasi ini disusun dalam roadmap yang lebih terstruktur untuk memastikan efektivitas serta koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan.

“Kementerian Keuangan, OJK, dan legislatif harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah digariskan dalam Asta Cita,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menilai pemetaan UMKM yang membutuhkan dukungan kredit perlu lebih akurat, terutama dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, pendekatan berbasis kebutuhan dan ekosistem UMKM akan lebih efektif dibandingkan pendekatan umum yang selama ini diterapkan.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah pada November 2024 mencapai 49,3 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Ia menyoroti beberapa kebijakan yang telah diterapkan untuk memperkuat dukungan terhadap UMKM. Salah satunya adalah peluncuran Kredit Melawan Rentenir, yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pelaku usaha kecil terhadap pinjaman berbunga tinggi. Selain itu, OJK juga mengembangkan KUR Klaster dalam Ekosistem Digital guna mendorong digitalisasi dan akses pembiayaan berbasis teknologi.

Tak hanya itu, upaya perlindungan konsumen juga terus diperkuat melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang bertugas memastikan keamanan pelaku usaha dari praktik keuangan ilegal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia.

Pinjaman UMKM di Bank BUMN Menurun di Kuartal III-2024

[caption id="attachment_108180" align="alignnone" width="700"] Ilustrasi UMKM. Foto: Kabar Bursa/abbas sandji.[/caption]

Porsi pinjaman UMKM kepada bank BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri pada kuartal III-2024 mengalami penurunan. Apa penyebabnya?

Penurunan porsi pinjaman tersebut apakah disebabkan risiko kredit macet yang menjadi faktor utama memberikan pinjaman? Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan akan mendorong pertumbuhan UMKM di Tanah Air.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan perlambatan pertumbuhan kredit UMKM saat ini dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi.

“Pertumbuhan kredit, termasuk di sektor UMKM, sangat dipengaruhi kondisi makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, hingga dinamika global yang turut membawa dampak pada perekonomian domestik,” kata Dian dalam keterangan resmi, Kamis, 16 November 2024, lalu.

Meski masih menghadapi tantangan dalam penyaluran kredit kepada UMKM hingga September 2024, Dian menegaskan bahwa Himpunan Bank Negara (Himbara) dan perbankan lainnya tetap berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kredit UMKM secara berkelanjutan.

Upaya ini antara lain dilakukan melalui program inklusi keuangan seperti ‘Laku Pandai’, serta konsistensi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah menjadi instrumen penting dalam pembiayaan UMKM.

“Himbara dan perbankan lainnya tetap optimis dan mendukung upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM secara sehat dan berkesinambungan, sebagaimana secara historis telah secara konsisten dilakukan,” ujarnya.

Dian optimistis perekonomian Indonesia yang diproyeksikan semakin membaik, didukung oleh stabilitas politik, akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM. Menurutnya, kondisi tersebut pada akhirnya akan mendorong kredit UMKM tumbuh secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan perlambatan pertumbuhan kredit UMKM saat ini masih dipengaruhi oleh kondisi dunia usaha yang tengah berupaya pulih pascapandemi COVID-19. Selain itu, faktor lain seperti pelunasan fasilitas kredit oleh pelaku UMKM serta kebijakan hapus buku yang dilakukan oleh bank penyalur turut berkontribusi terhadap pertumbuhan kredit yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Meski demikian, OJK menegaskan akan terus mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM yang dinilai sebagai pilar utama dalam mendorong perekonomian nasional.(*)