Dekan IPB: Hentikan Rezim Perdagangan, Wujudkan Swasembada Pangan!

KABARBURSA.COM - Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University, Sofyan Sjaf, dengan tegas mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengelola sektor pangan yang dianggapnya gagal. Menurutnya, rezim perdagangan pangan yang berlaku saat ini justru memperburuk ketahanan pangan Indonesia dan membuat negara ini semakin bergantung pada impor.

"Kenapa ini terjadi? Karena ada enam akar masalah. Salah satunya adalah rezim perdagangan pangan yang sangat luar biasa. Saya berharap, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, yang memiliki cita-cita besar, bisa mendorong swasembada pangan," ujar Sofyan dalam diskusi publik di Jakarta Selatan, Kamis  30 Januari 2025.

Sofyan menekankan pentingnya menghentikan sistem perdagangan pangan yang tidak mendukung dan menggantinya dengan sistem produksi pangan berbasis lokal yang lebih memberdayakan masyarakat desa.

Lebih lanjut, Sofyan mengungkapkan bahwa komodifikasi pangan, lemahnya kebijakan pangan. Dan kepemimpinan yang tidak berkarakter menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan.

"Komodifikasi pangan, disorientasi kebijakan, lemahnya politik pangan, dan kepemimpinan yang berkarakter saya kira ini akan menjadi masalah besar," tegasnya.

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Sofyan adalah desentralisasi pengelolaan data pangan. Ia menyoroti ketidakakuratan data yang sering kali disusun secara top-down oleh pemerintah pusat, yang justru berimplikasi pada kesimpangsiuran dalam perhitungan kebutuhan pangan dan subsidi pemerintah.

"Data yang disajikan itu sering tidak tepat. Ini berimplikasi pada kesimpangsiuran dalam menghitung kemampuan produksi dan kebutuhan subsidi pupuk," katanya.

Selain itu, Sofyan mengkritik buruknya kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, yang dianggap menjadi batu sandungan bagi kemajuan sektor tersebut. Ia menegaskan bahwa kelemahan dalam sektor pertanian harus segera diperbaiki agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan.

"Masalah terbesar adalah lemahnya sumber daya di sektor pertanian. Perusahaan dan sektor pertanian kita sadar akan kelemahan ini, dan ini harus segera diperbaiki," katanya.

Sofyan juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kurangnya partisipasi generasi muda dalam sektor pertanian. Menurutnya, untuk mewujudkan ketahanan pangan, generasi muda harus diberdayakan untuk kembali ke desa dan menjadi kepala desa yang mampu mengorganisir pemuda-pemudi untuk memproduksi pangan.

"Problem mindset generasi muda harus diubah, agar mereka tertarik untuk merebut kantong-kantong produksi pertanian, kembali ke desa untuk memproduksi pangan," ujar Sofyan.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil studi Sofyan mengungkapkan bahwa sektor pertanian, khususnya dalam sektor produksi pangan, semakin kehilangan minat dari kalangan pemuda. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa 61,8 persen petani di Indonesia berusia di atas 40 tahun, sementara hanya 12,6 persen yang berusia di bawah 32 tahun.

Sementara, dalam sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan mayoritas petani Indonesia berusia di atas 55 tahun. Yaitu, petani usia 43-58 tahun sebanyak 42,39 persen, perkiraan usia 59-77 tahun sebanyak 27,61 persen dan perkiraan usia 27-42 tahun mencapai 25,6 persen.

Agenda Besar Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Presiden RI ke-8 itu menyebut bahwa capaian ini akan menjadi salah satu kejutan besar pemerintahannya.

“Saya kira secara garis besar target kita makin jelas. Swasembada pangan kita jalankan 4 tahun, tapi ternyata kita akan kaget, sebelum 4 tahun kita akan swasembada pangan,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025.

Selain swasembada pangan, Prabowo juga menyoroti pentingnya kemandirian energi sebagai salah satu agenda besar pemerintah.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan secara signifikan. “Swasembada energi juga. Tidak banyak negara yang punya energi terbarukan yang utuh dan substansial,” tambahnya.

Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di berbagai sektor untuk mendorong pencapaian tersebut. Namun, ia meminta masyarakat bersabar, mengingat dirinya baru memimpin selama tiga bulan.

“Saya baru 3 bulan, sabar sedikit. Bulan ke-5, baru dirasakan. Ini bukan business as usual. Kita akan lari,” ujarnya.

Percepat Capaian Target

Guna mencapai swasembada pangan, Prabowo dijadwalkan bakal menandatangani empat Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian target swasembada pangan di Indonesia.

Keempat Perpres tersebut mencakup sejumlah kebijakan strategis terkait sektor pertanian, termasuk pengelolaan irigasi, penyaluran pupuk subsidi, dan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa selain tiga Perpres yang sudah disebutkan, ada satu Perpres lainnya yang belum dapat diungkapkan secara rinci.

“Rencana ada empat Perpres, irigasi, pupuk, PPL, satu lagi masih rahasia,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Desember 2024. Menurut Amran, Perpres tersebut akan segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

“Doakan saja, sebentar lagi, semoga Perpres tersebut bisa segera ditandatangani,” ujar Amran.(*)