Selain itu, Prabowo juga mengingatkan untuk tidak mengalokasikan anggaran pada kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, perayaan ulang tahun lembaga-lembaga negara yang selama ini sering diselenggarakan dengan anggaran yang besar, kini hanya akan dilaksanakan secara sederhana.
Untuk perayaan tersebut, menurut dia, cukup dilakukan di kantor dengan hanya mengundang sejumlah orang dan sisanya mengikuti melalui video conference. Dengan cara ini, anggaran yang biasanya habis untuk kegiatan seremonial dapat dialihkan ke program-program yang lebih produktif.
Dia lalu memberikan apresiasi pada Kementerian Keuangan atas upaya mereka menyusun APBN dengan cermat, sehingga mampu menciptakan penghematan dan efisiensi anggaran. Tidak hanya itu, anggaran yang harus digunakan adalah yang memiliki tujuan jelas dalam meningkatkan lapangan pekerjaan, produktivitas, serta mendukung program swasembada pangan dan energi.
Prioritas ini, menurutnya, akan membantu memperbaiki kualitas kehidupan rakyat dan memperkuat perekonomian nasional.
Imbauan Prabowo untuk berhemat dan mengelola anggaran secara efisien bukanlah hal baru. Pada Desember 2024, dalam pidatonya mengenai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2025, beliau juga mengajak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengurangi pengeluaran yang tidak produktif.
Ia mengingatkan agar anggaran tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti kajian dan seminar yang cenderung tidak memberi solusi langsung untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat.
Melalui langkah-langkah ini, Prabowo berharap anggaran negara bisa dipergunakan dengan lebih baik untuk kepentingan rakyat, terutama dalam mengatasi kebutuhan mendasar seperti pendidikan dan sektor-sektor lain yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Tahun ini, 10.000 Sekolah Diperbaiki
Pemerintah Indonesia tahun ini memang berkomitmen untuk memperbaiki kondisi sarana pendidikan yang rusak di seluruh tanah air melalui program renovasi besar-besaran terhadap lebih dari 10.000 sekolah. Langkah ini diambil setelah menilai pentingnya pendidikan berkualitas, yang harus didukung dengan fasilitas fisik yang memadai untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Muti menyampaikan, renovasi sekolah ini akan difokuskan pada sekolah-sekolah yang rusak parah akibat bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Anggaran sebesar Rp 17,1 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk renovasi ini. Dengan jumlah anggaran yang besar, diharapkan kondisi sekolah yang sebelumnya rusak berat dapat diperbaiki dengan cepat.
Menteri Muti mengaku, kendala selama ini adalah proses renovasi yang hanya dijalankan oleh satu kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU). Oleh karena itu, ia mengusulkan agar program renovasi sekolah ini dapat dilakukan secara "double track" dengan melibatkan Kemen-PU dan Kemen-Dikdasmen, demi percepatan program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dengan dua lembaga yang bekerja sama, diharapkan perbaikan fasilitas sekolah dapat berlangsung lebih efisien dan efektif.
Prof Muti juga menekankan bahwa tidak hanya fasilitas yang rusak akibat bencana alam yang menjadi fokus renovasi. Sekolah-sekolah yang kondisinya juga buruk secara umum perlu mendapat perhatian serius agar anak-anak di berbagai daerah mendapatkan hak pendidikan yang layak, tanpa harus terganggu dengan kondisi bangunan yang tidak memadai.
Program renovasi ini tidak hanya mendapatkan perhatian dari kementerian terkait, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam beberapa kesempatan, Gibran menegaskan pentingnya koordinasi antara kementerian terkait untuk memastikan setiap sekolah yang membutuhkan renovasi mendapat perhatian yang cepat dan tepat.
Dia juga menekankan bahwa koordinasi ini tidak terbatas pada sekolah negeri saja, tetapi juga melibatkan sekolah swasta, terutama yang memiliki potensi memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas pendidikan di masyarakat.
Menghadapi masalah fasilitas yang rusak dan tidak memadai di banyak sekolah, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk segera memperbaiki kondisi ini. Dengan alokasi anggaran yang tepat dan koordinasi yang solid antara Kemen-Dikdasmen dan Kemen-PU, serta dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan bahwa 10.000 sekolah yang rusak akan segera mendapat sentuhan renovasi pada tahun 2025.
Keberhasilan program renovasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap tujuan besar pendidikan nasional—mencetak generasi yang cerdas, sehat, dan siap bersaing dalam berbagai bidang di masa depan.(*)
