DPR Soroti Penyaluran MBG yang tak Terkontrol, Usul Digitalisasi

KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti persoalan distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menghadapi sejumlah kendala di berbagai daerah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyebut adanya distribusi yang tidak terkontrol, bahkan sempat terindikasi penyaluran makanan yang tidak layak konsumsi hingga kasus keracunan.

Hal ini senada dengan laporan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya mengungkap adanya dugaan penyaluran MBG yang tidak sah. Menyikapi kondisi tersebut, Lalu mengusulkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi program MBG.

Menurutnya, digitalisasi melalui platform khusus yang mampu memonitor dan mencatat laporan distribusi secara real-time sangat diperlukan, sehingga segala kekurangan dalam penyaluran dapat terdeteksi lebih cepat dan diperbaiki.

"MBG ini harus segera membuat platform digital. Harus digitalisasi sehingga nanti laporan-laporan seperti tadi itu bisa real time, kekurangan-kekurangan kita bisa lihat dan Komisi 10 hari ini belum bermitra dengan stakeholder yang terlibat di MBG," ujar Lalu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Lalu juga meminta sekolah berperan aktif dalam mengawasi program MBG. Menurutnyq, kepala sekolah, guru, dan masyarakat sekitar sekolah harus bertanggung jawab langsung atas kualitas makanan yang diterima siswa. Dengan keterlibatan ini, jika terjadi masalah seperti keracunan atau makanan yang tidak layak konsumsi, pihak sekolah dapat segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Obyek dari MBG ini kan sekolah. Penanggung jawab tertinggi yang ada di satuan pendidikan itu ya kepala sekolah, guru, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah," jelasnya.

Lalu mengatakan Komisi X meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki sistem penyaluran MBG agar kualitas makanan yang diterima oleh siswa lebih terjamin dan aman.

"Kalau terjadi apa-apa seperti keracunan, dan sebagainya itu ya pihak sekolah juga bisa dilibatkan untuk mencari solusi atas hal-hal tersebut," kata Lalu.

Kritik Megawati

[caption id="attachment_105849" align="alignnone" width="1179"] Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Instagram @bumegabercerita.[/caption]

Kritik senada soal program MBG juga pernah disampaikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, anggaran Rp10 ribu per porsi yang dialokasikan pemerintah untuk makan bergizi ini tidak realistis.

“Rp 10 ribu. Apa ya (cukup)? Apalagi sekarang harga (kebutuhan pokok) naik,” ujarnya dalam acara peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024 antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Megawati mengaku mendukung program yang bertujuan memberikan makan bergizi secara cuma-cuma kepada masyarakat tersebut. Namun, ia menilai alokasi anggaran itu tak sejalan dengan kondisi di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga berbagi pengalamannya sebagai seseorang yang gemar memasak. Ia mengungkapkan, tradisi memasak sudah menjadi bagian dari kehidupannya, terlebih sebagai perempuan yang memiliki darah Bengkulu.

Megawati meminta Prabowo mengkaji ulang anggaran per porsi program MBG. Ia menekankan pentingnya memastikan program tersebut benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. “Maaf ya Mas (Prabowo). Saya harus kritik,” ucapnya.

Nasib Makan Bergizi

[caption id="attachment_110998" align="alignnone" width="2560"] Makan Gratis Bergizi Perdana di SD Negeri Cilangkap 3 Depok, Senin (6/1/2025). Makan Gratis Bergizi 724 Murid dari kelas 1 sampai 6 di hadiri Menteri Infokom RI, Mutia Hafid. Foto: Kabar Bursa/abbas sandji[/caption]

Pemerintah memangkas anggaran program MBG, dari Rp15.000 per porsi per hari menjadi Rp10.000. Langkah itu dilakukan lantaran anggaran pemerintah yang terbatas. Akan tetapi, pemangkasan anggaran dianggap akan menimbulkan persoalan baru ke depan.

Nota Keuangan RAPBN 2025 mencatat alokasi anggaran Rp71 triliun untuk Program MBG, setara dengan 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB). Anggaran ini akan digunakan untuk pengadaan makanan, distribusi, dan operasionalisasi lembaga yang menangani program tersebut.

Program MBG akan dilaksanakan bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah hingga SMA atau sederajat di berbagai wilayah Indonesia. Implementasinya meliputi pemberian makanan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu menyusui yang berisiko anak stunting.

Selain bertujuan memperbaiki gizi anak-anak, program ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional. Pemerintah memperkirakan MBG akan menyerap 820 ribu tenaga kerja dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,10 persen pada 2025, mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, mengatakan anggaran Rp10.000 per porsi MBG sebenarnya bukan menjadi soal menu pilihan. Namun, besaran anggaran tidak termasuk ke dalam biaya lainnya, seperti distribusi, pemeliharaan dapur, dan biaya lain yang mendukung produksi.

Sementara untuk produksi di dapur sentral, kata Eliza, besaran anggaran Rp10.000 akan sulit dijalankan kendati melibatkan UMKM eksisting lantaran biaya tersebut tidak termasuk ke dalam layanan pengantaran dan pengelolaan bahan baku.

“Dengan harga Rp10.000 per porsi, kreasi menu yang disukai anak dan memenuhi gizi seimbang ini akan semakin terbatas. Dapur makin pusing kombinasi sayuran dan buahnya,” kata Eliza saat dihubungi KabarBursa.com, Minggu, 1 Desember 2024.

Eliza menengarai adanya indikasi pemborosan anggaran dalam program ini. Berdasarkan evaluasi implementasi MBG di lapangan, Eliza mengaku kerap menemui anak-anak yang tidak menyukai susu sapi dengan rasa original.

“Akhirnya susu banyak yang tidak diminum dan diberikann ke temennya yang mau menampung susu tersebut. Jangan sampai niat mulia pemerintah ingin meningkatkan gizi tidak tercapai karena hal hal tersebut. Ini terjadi pemborosan anggaran saja jadinya,” ungkap Eliza.

Untuk memastikan program MBG tepat sasaran dan menu yang disajikan diterima, Eliza menyarankan pemerintah melakukan reformulasi menu pemenuhan gizi, khususnya tentang penyediaan susu. Upaya ini tak hanya untuk menekan anggaran, melainkan juga menciptakan kreasi menu sesuai yang disukai anak.

“Jangan sampai harga ditekan semurah mungkin, dapur semakin terbatas berkreasi menu yang disukai anak dan memenuhi standar gizi,” katanya.(*)