KABARBURSA.COM - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Tirta Karma Senjaya menegaskan capaian kinerja Bappebti tahun 2024 akan menjadi tolok ukur dalam menyiapkan langkah strategis di masa depan.
Menurutnya, hal ini untuk meningkatkan peran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dalam mendukung penguatan perdagangan dan ekonomi Indonesia.
“Capaian Bappebti 2024 menunjukkan bagaimana PBK dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan perdagangan komoditas strategis Indonesia melalui transaksi multilateral di PBK. Selain itu, instrumen PBK lain berupa Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) mampu mendorong stabilitas harga dan pasokan komoditas, menjaga inflasi, serta meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia,” ujar Tirta dalam keterangan resmi yang dikutip, Sabtu 18 Januari 2025.
Selama tahun 2024, Bappebti mencatat peningkatan kinerja PBK dengan total nilai transaksi mencapai Rp33.214,89 triliun atau naik 29,34 persen dibandingkan pada 2023 yang mencapai Rp25.679,97 triliun.
Kontrak berjangka yang banyak ditransaksikan dalam transaksi multilateral antara lain komoditas timah, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), emas, kopi, dan kakao.
Adapun produk pada transaksi bilateral yaitu komoditi, forex, indeks saham, dan saham tunggal asing (single stock).
Bappebti juga sudah meluncurkan Bursa CPO Indonesia yang dirancang untuk menciptakan harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real-time pada 2023.
“Mekanisme Bursa CPO masih bersifat sukarela dan terbatas untuk pasar domestik. Bursa CPO Indonesia mencakup transaksi fisik dan futures dengan dukungan 19 pelabuhan sebagai lokasi serah terima fisik CPO. Transaksi di Bursa CPO Indonesia pada Oktober 2023 sampai November 2024 untuk futures mencapai 28,061 lot (140,3 ton), sedangkan transaksi fisik sebesar 10 lot (250 ton),” jelas Tirta.
Capaian Bappebti lainnya terkait PBK pada 2024 adalah penguatan ekosistem perdagangan aset kripto melalui Bursa Aset Kripto Indonesia pada 28 Juli 2023.
Pada 2024, Bappebti terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi regulator mandiri, asosiasi, dan para pemangku kepentingan industri aset kripto di Indonesia.
Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan ekosistem dan tata kelola aset kripto sekaligus memperkuat regulasi dan literasi kepada masyarakat.
Dengan berbagai capaian tersebut, Bappebti optimistis bahwa nilai transaksi aset kripto akan meningkat pada 2025.
“Selain fokus pada peningkatan transaksi, Bappebti, SRO, dan pedagang fisik aset kripto (PFAK) juga harus konsisten dalam memberikan literasi untuk penguatan perlindungan kepada masyarakat. Literasi ditujukan terutama untuk pelanggan perdagangan aset kripto yang didominasi generasi muda,” terang Tirta.
Adapun total nilai transaksi perdagangan aset kripto selama Januari hingga November 2024 mencapai Rp556,53 triliun atau naik 356,16 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp122 triliun.
Peningkatan nilai transaksi yang siginifkan tersebut, menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia.
Kemudian jumlah pelanggan aset kripto hingga November 2024 mencapai 22,1 juta pelanggan.
Sementara itu, pelanggan yang aktif bertransaksi pada November 2024 tercatat mencapai 1,3 juta pelanggan.
Sementara jenis aset kripto dengan nilai transaksi tertinggi pada November 2024 antara lain Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Doge Coin (DOGE), Pepe (PEPE), dan XRP (XRP).
Perkembangan perdagangan aset kripto pada 2024 juga didukung adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bappebti dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung RI tentang Penanganan Barang Bukti berupa Aset Kripto dalam Perkara Tindak Pidana Umum. Di samping itu, PKS Bappebti dengan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia tentang Optimalisasi dan Sinergitas Pengembangan Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.
Selain itu pada tahun lalu, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan. Peralihan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia secara penuh telah dilaksanakan pada 10 Januari 2025.
Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamanatkan peralihan berlangsung paling lama 24 bulan sejak pengundangan.
Dalam proses persiapan pengalihan pengaturan, Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia juga saling berkoordinasi dalam aspek pengaturan, penyiapan infrastruktur pengawasan, penyelenggaraan diskusi pengembangan pengawasan, serta peningkatan literasi kepada masyarakat.
Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti kementerian atau lembaga, industri, dan para penyelenggara.
Selanjutnya kata Tirta, perdagangan pasar fisik emas secara digital di Bursa Berjangka juga menunjukkan pertumbuhan yang siginifikan pada 2024.
“Berdasarkan data yang diolah Bappebti, perdagangan emas fisik tersebut di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Selama periode Januari sampai November 2024, nilai transaksi emas fisik mencapai Rp53,3 triliun atau meningkat 556 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu Rp8,1 triliun," paparnya.
"Sementara, volumenya mencapai 43,9 ton atau meningkat 430,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023, yaitu 8,3 ton,” lanjut Tirta.
Untuk sisi pengawasan, Bappebti telah memblokir 1.046 domain situs web entitas PBK ilegal sepanjang 2024. Bappebti juga rutin melakukan penilaian berkala pialang berjangka setiap tiga bulan. Hal ini untuk menilai kinerja dan dalam rangka meningkatkan kualitas pialang berjangka di bawah pengawasan Bappebti.
Soal instrumen SRG, terdapat 176 gudang SRG, baik yang dibangun Bappebti maupun gudang swasta yang tersebar di 29 provinsi dan 144 kabupaten atau kota. Berdasarkan data Bappebti, nilai transaksi SRG pada 2024 tercatat Rp2,866 miliar atau meningkat signifikan 202,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp946 miliar.
Selain itu, pembiayaan SRG juga meningkat hingga Rp1,892 miliar selama tahun 2024. Nilai ini naik 199,36 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang hanya sebesar Rp631 miliar.
Pada 2024, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga telah menyetujui 22 komoditas yang dapat disimpan di dalam gudang SRG, termasuk beras, gabah, gula, kedelai dan bawang merah yang turut berkontribusi pada stabilisasi harga komoditas.
Selain itu terdapat juga komoditas lain seperti kopi, rumput laut, ikan, dan timah yang menjadi komoditas prioritas untuk mendukung ekspor. Pada 2024, Bappebti juga telah mengkaji komoditas potensial lainnya, yaitu agar, karagenan, mocaf, tapioka, dan pinang.
Per Januari 2025, kelimanya telah diundangkan sebagai komoditas yang dapat disimpan dalam gudang SRG melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2025.
Selain itu nilai transaksi PLS juga naik signifikan. Hingga akhir Desember 2024, nilai transaksi PLK mencapai Rp97,15 miliar (meningkat 47,18 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang tercatat sebesar Rp66,01 miliar.
Berikutnya terdapat total pelaksanaan lelang pada 2024 yang mencapai 87 kali, mencerminkan peningkatan aktivitas perdagangan komoditas. Capaian ini didukung lima komoditas utama, yaitu karet bokar, pinang, kelapa, jagung, dan beras.
Menurut Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita, pihaknya telah memutuskan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2025–2029.
Strategi tersebut bertajuk “Terwujudnya
Pembentukan Harga melalui Perdagangan Berjangka Komoditi” yang salah satu langkah utamanya yaitu penguatan transaksi multilateral berbasis komoditas unggulan Indonesia seperti CPO, emas, kopi,
lada, nikel, kakao, karet, dan renewable energy certificate (REC).
“Selain itu, Bappebti juga akan terus mengoptimalkan implementasi Bursa CPO Indonesia serta perdagangan emas fisik secara digital. Hal ini melalui penyempurnaan regulasi untuk memastikan keamanan transaksi dan meningkatkan perlindungan masyarakat,” sebut Olvy.
Bappebti ke depannya akan terus mengoptimalkan implementasi SRG dan pengembangan PLK untuk mendukung swasembada pangan, pengamanan pasar dalam negeri, dan perluasan pasar ekspor termasuk mendorong UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) ekspor.
Olvy menambahkan, rencana strategis Bappebti di waktu mendatang dilengkapi dengan pembentukan Bursa Berjangka Nikel. Sebab, nikel dipersiapkan sebagai subjek kontrak berjangka baru.
Di samping itu, penguatan layanan publik Bappebti melalui peningkatan integrasi layanan perizinan dan nonperizinan, penguatan pengawasan dan peningkatan kompetensi SDM pengawasan juga akan
menjadi prioritas ke depan.
“Melalui berbagai langkah strategis ini, Bappebti optimistis mampu mendorong terciptanya perdagangan berjangka yang lebih inovatif, transparan, dan kompetitif,” tutup Olvy. (*)
Ayyubi Kholid • 1 jam yang lalu
Ayyubi Kholid • 2 jam yang lalu
Dian Finka • 3 jam yang lalu
Dian Finka • 4 jam yang lalu
Dian Finka • 7 jam yang lalu