DPR Usul Gunakan Cukai Rokok untuk Program MBG

KABARBURSA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyampaikan usulan penggunaan pajak cukai rokok sebagai dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

Usulan Irma tersebut merupakan respons terhadap wacana Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtian Najamudin memaksimalkan dana zakat untuk program MBG.

"Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 17 Januari 2025.

Zakat, kata Irma, sudah diatur jelas dalam peraturan pemerintah. Penggunaan dananya untuk kemaslahatan umat terutama kepada para fakir miskin.

Selain itu, Irma menegaskan bahwa program MBG tidak "digoreng" dengan usulan kontroversial. "Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," tukasnya.

Baznas RI Tegaskan Prioritas ini

Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI) Noor Achmad menanggapi usulan Ketua DPD terkait pembiayaan program MBG melalui zakat.

Sultan Najamudin menyatakan bahwa dana zakat dapat dipakai untuk memaksimalkan program presiden tersebut. "Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program MBG ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ujar Sultan, Selasa , 14 Januari 2025.

Adapun Noor menjelaskan bahwa Baznas memiliki prinsip dasar dalam mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah kepada mereka yang berhak, atau yang disebut sebagai mustahik, yang mencakup fakir miskin dan kelompok-kelompok lain yang membutuhkan.

“Jika sasarannya adalah fakir miskin, kami akan melakukan itu. Prioritas utama kami adalah membantu mereka yang membutuhkan. Tentu saja, untuk yang tidak termasuk dalam kategori fakir miskin, kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu,” ujar Noor di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Januari 2025.

Noor juga menegaskan bahwa selama ini, Baznas RI selalu berkomitmen untuk menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan, tanpa mempermasalahkan jenis kegiatan, termasuk program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Selama ini, kami tidak membatasi program bantuan kami pada jenis acara tertentu. Siapa saja yang membutuhkan makan, terutama fakir miskin, kami akan bantu. Kami selalu sampaikan, siapa pun yang tidak bisa makan, datang saja ke Baznas, pasti ada bantuan di sana,” tambahnya.

Mengenai usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG, Noor menyatakan bahwa jika targetnya adalah fakir miskin, maka tidak ada masalah.

“Kami tidak bisa menolak bantuan untuk fakir miskin, karena mereka adalah yang paling membutuhkan,” ujar Noor.

Ia juga menyampaikan bahwa Baznas RI akan terus berfokus pada pemberian bantuan yang tepat sasaran, mengutamakan mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan, sesuai dengan ketentuan zakat yang berlaku.

Kebijakan ini, menurut Noor, penting untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul benar-benar digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan meringankan beban mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Habiskan Anggaran Rp800 Miliar per Hari

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa program MBG direncanakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp800 miliar per hari.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memfokuskan perhatian pada penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui investasi yang signifikan dalam program ini.

Jika program ini dijalankan secara penuh, akan ada sekitar 82,9 juta penerima manfaat dengan total anggaran mencapai Rp400 triliun.

“Ketika program ini dilaksanakan, Badan Gizi Nasional akan mengeluarkan Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi masa depan SDM, di mana sekitar 75 persen dari jumlah tersebut akan digunakan untuk intervensi program MBG, yakni sekitar Rp800 miliar per hari,” jelas Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta.

Anggaran Rp800 miliar tersebut akan dialokasikan untuk membeli bahan baku makanan dari produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat.

“Salah satu masalah dalam ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi ini, kami berharap likuiditas di desa akan meningkat,” tambah Dadan

Dalam uji coba program ini yang melibatkan 3.000 anak, dibutuhkan sekitar 200 Kg beras, 350 Kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 Kg sayuran, dan 600 liter susu per hari.

“Jika program ini berjalan sepenuhnya, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang akan melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini merupakan skala yang sangat besar,” terangnya.

Sebagai contoh, jika satu satuan pelayanan memerlukan 350 Kg sayuran setiap hari, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berkoordinasi dengan petani untuk menanam sayuran sesuai kebutuhan tersebut. Kebutuhan 600 liter susu per hari juga setara dengan produksi dari 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.

“Kami ingin memperoleh bahan baku dari BUMDes dan koperasi. Jadi, jika ada pengusaha besar yang ingin bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, mereka dapat berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes agar mereka juga mendapatkan manfaat ekonomi dari program ini,” ungkap Dadan. (*)