Biden Pacu Infrastruktur Energi untuk Data Center AI, Akankah Trump Lanjutkan?

KABARBURSA.COM - Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang ambisius pada Selasa waktu setempat. Instruksi ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung operasi kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat. Langkah ini mencakup pembangunan data center berskala besar dan fasilitas energi bersih yang mendukung kebutuhan daya tinggi sistem AI generatif seperti chatbot canggih.

Perintah tersebut meminta lembaga federal untuk mempercepat pengembangan infrastruktur AI di lokasi milik pemerintah. Selain itu, lembaga seperti Departemen Pertahanan dan Energi diminta menyediakan lahan untuk pembangunan data center AI serta fasilitas energi bersih. Kedua lembaga ini juga akan membantu mempercepat proses perizinan dan memastikan infrastruktur tersebut dapat terhubung ke jaringan listrik nasional dengan cepat.

Perkembangan ini bukan tanpa alasan. Teknologi AI modern yang mendukung layanan chatbot, analisis data, hingga prediksi cuaca memerlukan daya komputasi yang jauh lebih besar dibandingkan layanan internet biasa seperti email dan media sosial. Laporan terbaru Departemen Energi menyebutkan konsumsi listrik untuk data center di AS telah meningkat tiga kali lipat dalam 10 tahun terakhir dan diperkirakan akan kembali meningkat hingga tiga kali lipat pada 2028. Jika proyeksi ini terjadi, data center akan menyedot 12 persen dari total konsumsi listrik nasional.

Biden menegaskan, meskipun AI memiliki potensi besar untuk kemajuan, termasuk membantu penelitian penyakit hingga mitigasi bencana iklim, AS tidak boleh terlena. “Kami tidak akan membiarkan Amerika kalah dalam membangun teknologi yang akan menentukan masa depan. Namun, itu tidak berarti kita boleh mengorbankan standar lingkungan demi pembangunan,” ujarnya, dikutip dari AP di Jakarta, Rabu 15 Januari 2025.

[caption id="attachment_113185" align="alignnone" width="1134"] Pusat data Amazon Web Services terlihat pada Kamis, 22 Agustus 2024, di Boardman, Oregon. Foto: AP/Jenny Kane.[/caption]

Perintah ini juga mengatur agar perusahaan swasta yang terlibat dalam pembangunan data center di lahan pemerintah menanggung biaya konstruksi dan membawa sumber energi bersih sesuai kebutuhan operasional mereka. Meski pemerintah menyewakan lahan, bangunan dan infrastruktur di dalamnya akan sepenuhnya menjadi milik perusahaan tersebut.

Namun, tantangan besar datang seiring pergantian pemerintahan. Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden AS dalam waktu kurang dari seminggu. Pertanyaannya, apakah Trump akan melanjutkan perintah ini atau mencabutnya? Fokus perintah ini pada percepatan penyediaan sumber listrik untuk data center berbasis energi terbarukan, seperti tenaga angin dan surya, bisa jadi pertimbangan bagi pemerintahan baru.

Menurut ilmuwan komputer di perusahaan AI Hugging Face, Sasha Luccioni, inisiatif ini seharusnya tetap menjadi prioritas siapa pun yang berkuasa. “Kalau tidak, akan ada risiko pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas warga dan bisnis. Mempermudah koneksi infrastruktur ke jaringan listrik itu langkah logis yang berguna, terlepas dari kebijakan energi mereka,” katanya.

Tak Bebani Rakyat Amerika

Biden menegaskan percepatan transisi energi bersih ini dirancang agar tetap bertanggung jawab dan menghormati komunitas lokal serta tidak menambah beban biaya bagi masyarakat umum. Perusahaan pengembang yang terpilih membangun infrastruktur AI di lahan pemerintah diwajibkan menanggung seluruh biaya pembangunan dan operasional agar tarif listrik konsumen tidak ikut naik.

Perintah eksekutif ini juga mengatur agar pembangunan data center AI di lokasi federal menggunakan tenaga kerja lokal sesuai perjanjian publik. Menurut keterangan pejabat pemerintah yang dikutip AP, beberapa lahan dikhususkan bagi perusahaan AI kecil dan menengah.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, lembaga pemerintah akan menyusun laporan dampak data center AI terhadap tarif listrik. Departemen Energi juga akan memberikan bantuan teknis kepada komisi utilitas negara bagian terkait desain tarif listrik yang dapat mendukung koneksi pelanggan besar baru dengan sumber energi bersih.

Departemen Dalam Negeri akan mengidentifikasi lahan yang mereka kelola dan cocok untuk pengembangan energi bersih serta dapat mendukung data center di lahan pemerintah.

Permintaan Daya Listrik Meningkat Drastis

Deputi Asisten Presiden dan Koordinator Teknologi serta Keamanan Nasional, Tarun Chhabra, mengatakan kebutuhan daya komputasi untuk melatih dan mengoperasikan model AI canggih terus meningkat pesat. Ia memproyeksikan pada 2028, pengembang AI terkemuka akan membutuhkan kapasitas daya hingga lima gigawatt untuk melatih model AI mereka.

Menurutnya, penerapan sistem AI dalam skala besar membutuhkan jaringan data center yang tersebar di berbagai wilayah di AS. Dari sudut pandang keamanan nasional, membangun data center dan infrastruktur daya di dalam negeri penting untuk memastikan AI frontier tetap dikembangkan di AS dan tidak jatuh ke tangan pihak yang bisa membahayakan keamanan militer serta nasional.

Chhabra menambahkan, investasi ini juga akan membuat AS tidak bergantung pada negara lain untuk mengakses alat dan teknologi AI canggih. “Ini bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga menjaga kemandirian Amerika di era persaingan teknologi global,” katanya.(*)