KABARBURSA.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Presiden Prabowo berhasil mengambil langkah penting di 90 hari masa kepemimpinannya dengan masuk ke BRICS.
“Dalam kurun waktu 90 hari pemerintahan Bapak Prabowo, banyak hal positif yang telah terwujud, termasuk beberapa paket kebijakan ekonomi,” ujar Airlangga dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025, di Jakarta, Senin, 13 Januari 2025.
Menurutnya, salah satu pencapaian yang mencuri perhatian adalah masuknya Indonesia ke dalam poros ekonomi BRICS. Langkah ini menjadi perbincangan di dalam dan luar negeri. Di sisi lain, langkah ini juga mengundang pertanyaan banyak pihak terkait dampaknya bagi ekonomi domestik.
Publik juga mempertanyakan terkait dengan ketergantungan Indonesia pada negara-negara besar yang lebih lama menjadi bagian dari blok tersebut seperti China.
“Presiden menjelaskan kepada mitra Jepang kita, Perdana Menteri, bahwa Indonesia sendiri adalah negara non-aliansi,” tambahnya.
Namun, menurutnya, Airlangga menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS seperti Tiongkok, India, dan Brasil telah lama terjalin melalui perjanjian perdagangan, seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
“Jadi, dengan India, misalnya, kita adalah bagian dari Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Dengan China, kita adalah bagian dari RCEP dengan rekan-rekan kita dari ASEAN,” jelas Airlangga.
Berupaya Seimbang
Selain BRICS, Airlangga juga menyoroti upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ia mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah mendukung keanggotaan Indonesia di OECD dan memulai hubungan dengan CPTPP.
“Pemerintah Jepang juga mendukung kedua inisiatif tersebut untuk memastikan bahwa Indonesia dapat menjadi anggota CPTPP dan OECD,” ungkapnya.
Meski demikian, Airlangga mengakui bahwa proses ini penuh tantangan, terutama dalam memenuhi standar internasional, seperti transparansi ekonomi dan penyesuaian kebijakan domestik agar sejalan dengan persyaratan global. Namun, pemerintah optimis Indonesia mampu memenuhi standar tersebut.
Selain itu, Indonesia juga aktif dalam kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik, yang menegaskan komitmen negara untuk menjaga stabilitas dan menarik investasi di kawasan tersebut.
“Kita telah menandatangani tiga dari empat pilar kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik dan Presiden telah menandatangani ratifikasi tersebut,” jelas Airlangga.
Dalam pandangan Airlangga, stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN menjadi faktor kunci dalam mendorong investasi global, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.
“Jika melihat geopolitik, kawasan mana yang memberikan kedamaian dan stabilitas di luar ASEAN atau Indo-Pasifik? Anda lihat Eropa, mereka masih memiliki banyak masalah dengan Ukraina dan tentu saja, di Timur Tengah, sejauh ini tidak ada perdamaian,” tuturnya.
Namun, capaian pemerintahan Prabowo tidak hanya terbatas pada diplomasi dan perdagangan internasional. Airlangga juga menyoroti realisasi program makan bergizi gratis (MBG) yang ditujukan untuk pelajar.
“Saya kira program makan gratis bagi pelajar ini telah mendapat pujian dari banyak pemimpin,” ujarnya.
Babak Baru Hubungan Internasional
Sebelumnya, Airlangga Hartarto menilai masuknya Indonesia menjadi anggota penuh dalam blok ekonomi BRICS sebagai babak baru dalam hubungan internasional.
Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam BRICS bakal memberi akses yang lebih luas untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota.
“Ini akan semakin terbuka lagi akses perdagangan dan investasi,” kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.
Menurutnya, bergabungnya Indonesia dalam kelompok Global South melalui BRICS menegaskan bahwa Indonesia merupakan kelompok ekonomi yang semakin diperhitungkan di dunia.
“Sudah diterima oleh BRICS. Jadi ini baik karena dengan berbagai negara di global south, kita sudah masuk dalam klub,” ujarnya.
Prospek Masuk BRICS
Sebelumnya, ekonom HSBC menyebut prospek perdagangan Indonesia semakin mentereng usai bergabung dengan kelompok BRICS. BRICS atau singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Afrika [Afrika Selatan] mencakup 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global.
“Jika [keanggotaan Indonesia di BRICS] berjalan dengan perjanjian perdagangan yang lebih baik antara negara-negara tersebut, saya pikir itu bisa menjadi jalur yang baik untuk meningkatkan ekspor,” ujar Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari dalam kegiatan HSBC: Indonesia and Asia (Investment & Economic) Outlook 2025 di Jakarta, Kamis 9 Januari 2025.
Pranjul mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, peluang perdagangan tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan PDB riil Indonesia. Namun, ia juga menilai terdapat sejumlah negara belum sepenuhnya memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh BRICS. Dia meyakini, BRICS merupakan platform penting untuk memperkuat kerja sama multilateral Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global. BRICS sendiri juga dinilai menjadi pintu perluasan pasar baru untuk Indonesia, serta dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Saya pikir partisipasi ke dalam blok ekonomi seperti BRICS sangat penting untuk peluang ekonomi jangka menengah,” kata Pranjul. (*)
Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau instruksi untuk membeli atau menjual saham. Segala bentuk analisis dan rekomendasi saham sepenuhnya berasal dari pihak analis atau sekuritas yang bersangkutan. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi, kerugian, atau keuntungan yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini. Keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab investor. Investor diharapkan melakukan riset independen dan mempertimbangkan risiko dengan cermat sebelum mengambil keputusan investasi.