Prabowo Biayai MBG dengan Dana Pribadi: MPR Soroti Hal ini

KABARBURSA.COM – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memberikan pandangannya terkait implementasi program Menuju Bangsa Gemilang (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo. Meskipun Prabowo mengalokasikan dana pribadi untuk memulai program ini, Soeparno menilai bahwa pelaksanaan MBG ke depan seharusnya melibatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Soeparno menegaskan bahwa meskipun inisiatif penggunaan dana pribadi oleh Prabowo dalam tahap uji coba MBG merupakan langkah yang mulia, namun untuk kelanjutan program, dana APBN harus digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya melihat antusiasme Presiden Prabowo untuk melaksanakan kegiatan MBG ini sangat tinggi. Beliau ingin memastikan agar pelaksanaan program ini berjalan lancar, dan itu menggunakan dana sendiri. Saya kira itu sebuah inisiatif yang mulia," ujar Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Dikutip Selasa, 13 Januari 2025.

Program MBG, yang bertujuan untuk menjangkau 80 juta anak di seluruh Indonesia, tidak dapat dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi. Soeparno menyarankan agar pelaksanaan MBG dilakukan secara bertahap, dengan penggunaan dana dari APBN setelah tahap uji coba selesai.

Lebih lanjut, Soeparno mengungkapkan keinginannya untuk turut berpartisipasi dalam mendukung MBG. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tergerak untuk membangun kantin dapur umum untuk program ini, menggunakan dana pribadi.

"Saya pun pribadi tergerak untuk membangun kantin dapur umum juga untuk MBG, ikut berpartisipasi dalam MBG, menggunakan dana sendiri juga," ujar Soeparno, menambahkan bahwa ia percaya banyak pihak, termasuk pengusaha, akan turut mendukung inisiatif ini jika Presiden Prabowo menunjukkan kesungguhan dalam pelaksanaannya.

Meskipun mengapresiasi upaya pribadi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, Soeparno tetap menekankan pentingnya alokasi dana dari APBN untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan program MBG yang berorientasi pada kesejahteraan anak-anak Indonesia.

"Untuk pelaksanaan yang lebih luas dan berkelanjutan, penggunaannya harus melalui APBN. Toh, sudah dialokasikan dalam APBN. Saya kira itu langkah yang tepat," tutup Soeparno.

 44 juta orang yaitu siswa dan santri

Program Makan Bergizi Gratis akan mulai dilaksana pada tanggal 2 Januari 2025 mendatang. Para penerima manfaat akan menerima sekali setiap harinya.

Dikutip dari akun Instagram resmi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) @pco.ri, total dari anggaran ini yaitu sebesar Rp71 triliun.

Program ini akan menyasar 82 juta orang, di antaranya 44 juta orang yaitu siswa dan santri.

Dalam pelaksanaannya nanti, pemerintah akan membagi-bagikan makanan ke dalam tiga jadwal yang berbeda setiap harinya sesuai usia. Berikut jadwalnya:

• Pukul 08.00 pembagian makanan untuk PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), hingga kelas 2 SD.
• Pukul 09.30 pembagian makanan untuk kelas 3 hingga 6 SD.
• Pukul 12.00 pembagian makanan untuk siswa SMP hingga SMA.

PCO menjelaskan jadwal pemberian Makan Bergizi Gratis ini dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

“Pemberian Makan Bergizi Gratis disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah,” tulis PCO dalam unggahannya yang dikutip, Sabtu, 2 November 2024.

Habiskan Anggaran Rp800 Miliar per Hari

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis direncanakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp800 miliar per hari.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memfokuskan perhatian pada penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui investasi yang signifikan dalam program ini.

Jika program ini dijalankan secara penuh, akan ada sekitar 82,9 juta penerima manfaat dengan total anggaran mencapai Rp400 triliun.

“Ketika program ini dilaksanakan, Badan Gizi Nasional akan mengeluarkan Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi masa depan SDM, di mana sekitar 75 persen dari jumlah tersebut akan digunakan untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, yakni sekitar Rp800 miliar per hari,” jelas Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta.

Anggaran Rp800 miliar tersebut akan dialokasikan untuk membeli bahan baku makanan dari produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat.

“Salah satu masalah dalam ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi ini, kami berharap likuiditas di desa akan meningkat,” tambah Dadan

Dalam uji coba program ini yang melibatkan 3.000 anak, dibutuhkan sekitar 200 Kg beras, 350 Kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 Kg sayuran, dan 600 liter susu per hari.

“Jika program ini berjalan sepenuhnya, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang akan melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini merupakan skala yang sangat besar,” terangnya.

Sebagai contoh, jika satu satuan pelayanan memerlukan 350 Kg sayuran setiap hari, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berkoordinasi dengan petani untuk menanam sayuran sesuai kebutuhan tersebut. Kebutuhan 600 liter susu per hari juga setara dengan produksi dari 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.

“Kami ingin memperoleh bahan baku dari BUMDes dan koperasi. Jadi, jika ada pengusaha besar yang ingin bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, mereka dapat berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes agar mereka juga mendapatkan manfaat ekonomi dari program ini,” ungkap Dadan.(*)