BUMN Bakal Sediakan Lahan untuk Program Tiga Juta Rumah

KABARBURSA.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku siap menyediakan lahan milik perusahaan BUMN dalam program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam program tersebut, Qatar sudah sepakat bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun satu juta rumah. Kedua negara  telah menekan Nota Kesepahaman atau MoU terkait pendanaan program tersebut.

Menurut Erick, pembangunan satu juta rumah akan ditujukan kepada rakyat yang membutuhkan, artinya hunian yang hendak dibangun bukan untuk kalangan atas.

"Kemarin kan sudah jelas, bahwa sesuai dengan program rumahan yang didorong oleh Bapak Presiden Prabowo yaitu tiga juta rumah. Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun satu juta rumah untuk rumah rakyat. Jadi bukan rumah kelas atas, ini rumah rakyat," ujarnya selepas acara MINDialogue di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.

Lebih lanjut Erick menyebut, pihaknya sangat terbuka dalam penyediaan lahan yang dimiliki BUMN. Ia juga bilang, bisa saja satu juta rumah yang dibangun pemerintah akan menggunakan konsep Transit Oriented Development (TOD).

Konsep TOD sendiri merupakan metode pengintegrasian antara transportasi umum dan pemukiman di kawasan urban. Sehingga akan memudahkan akses penghuni rumah dalam berkegiatan.

"Tentu diperlukan lahan (untuk program ini). Kita terbuka. Apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita sudah punya? Kita hampir menjadikan delapan TOD. Nah ini kan bisa, silahkan digarap," ucap Erick.

Selain itu, Menteri BUMN juga dapat mengalokasikan lahan yang sudah berada di tengah kota untuk program pembangunan rumah rakyat tersebut.

"Lalu mungkin beberapa tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota tetapi kurang visible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," papar Erick.

Erick menambahkan, program rumah rakyat dinilai vital bagi kelangsungan hidup masyarakat khususnya generasi muda yang begitu membutuhkan hunian terjangkau.

"Karena memang salah satu pertumbuhan yang dibutuhkan sekali yaitu solusi rumah kepada anak muda yang hari ini kita juga sudah aware beberapa tahun terakhir, memang sangat tinggi tingkatnya," pungkas Erick.

Sulitnya Akses Rumah

Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyoroti kesulitan masyarakat bawah dalam memiliki hunian, menurutnya hal ini masih menjadi kendala utama pada program perumahan.

Kesulitan masyarakat kelas bawah dalam mengakses rumah terutama pada hal pembiayaan. Tentunya kondisi ini akan berbeda dengan masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki akses pembiayaan.

“Yang bermasalah itu yang di bawah. Mereka belum terintegrasi dengan sistem pembiayaan, sehingga mereka kesulitan untuk membeli atau memiliki rumah,” ujar Fahri kepada wartawan di Jakarta, Rabu 8 Januari 2025.

Karena itu, Fahri mencanangkan dalam dua tahun ke depan, pemerintah akan fokus dalam pembangunan rumah untuk masyarakat kelas bawah.

Fokus ini akan menitikberatkan perbaikan rumah bagi warga yang sulit dijangkau oleh program-program sebelumnya.

“Program yang sudah disahkan dalam APBN adalah program lama yang sudah dianggap sukses. Tapi, kita masih harus mengevaluasi dan memastikan dampaknya lebih merata, terutama ke masyarakat bawah,” terang Fahri.

Fahri menambahkan, kini pihaknya tengah merumuskan mekanisme baru untuk memastikan masyarakat kelas bawah mendapatkan akses dengan program perumahan yang lebih inklusif.

“Kami sedang mendesain cara agar masyarakat yang lebih rendah secara ekonomi bisa lebih mudah memiliki rumah,” ucapnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan bahwa kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun.

Pilihan Skema Pendanaan

Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo, menjelaskan bahwa Kementerian BUMN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin oleh Maruarar Sirait tengah mengkaji berbagai skema pendanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Saya mendapat tugas untuk mencari skema pendanaan. Memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujar Kartika di Gedung BTN, Jakarta, Jumat, 29 November 2024.

Kartika menilai bahwa dengan kebutuhan pendanaan yang sangat besar, Bank BTN tidak dapat hanya mengandalkan dana masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sumber pendanaan lain yang dapat menopang program pembangunan rumah secara berkelanjutan.

Sebagai solusi, Kementerian BUMN mengusulkan dua opsi utama: pertama, penerbitan obligasi dengan jaminan pemerintah yang memiliki tenor 15 tahun, dan kedua, membuka peluang pendanaan dari luar negeri.

“Kita perlu membuka kanal-kanal pendanaan lainnya, termasuk pinjaman luar negeri,” tambahnya.(*)