Kemenkeu: IKN Sedot Rp43,4 Triliun dari APBN 2024

KABARBURSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa sepanjang 2024, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menyedot dana APBN sebesar Rp43,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, realisasi ini setara dengan 97,3 persen dari total anggaran IKN yang ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu sebesar Rp44,5 triliun.

“Anggaran IKN yang juga biasanya kami sampaikan dalam beberapa bulan di 2024 ini Rp43,4 triliun. Telah dibelanjakan untuk IKN ini 97,3 persen dari total pagu Rp44,5 triliun,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024, pada Senin, 6 Januari 2024.

Dalam penjelasannya, Suahasil memaparkan bahwa anggaran besar tersebut difokuskan untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko, serta berbagai kementerian lainnya. Selain itu, dana juga dipakai untuk membangun gedung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun tower rumah susun ASN dan Hankam, rumah tapak jabatan menteri (RTJM), serta rumah sakit di IKN. Dari sisi infrastruktur, dana itu turut digunakan untuk pembangunan jalan tol menuju IKN, jalan-jalan dalam kawasan, jembatan, dan Bandara IKN.

Anggaran tersebut juga dipakai untuk penataan dan pengembangan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, pembangunan embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta pengendalian banjir di IKN.

“Telah kita lihat dampaknya bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan. Karena alokasi yang cukup besar untuk belanja di daerah,” ujarnya.

Rampung Tahun 2028

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bakal rampung empat tahun mendatang.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pernyataan ini disampaikan Prabowo saat acara pembekalan (retreat) Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) telah menetapkan rencana untuk menyelesaikan pembangunan IKN dalam empat tahun. Bagi beliau, IKN akan menjadi pusat politik negara,” tulis Raja Juli dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @rajaantoni, beberapa waktu lalu.

Menurut Raja Juli, dalam empat tahun ke depan, Prabowo menargetkan pembangunan gedung-gedung utama lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, seperti Gedung DPR/MPR, DPD RI, hingga Mahkamah Konstitusi (MK), sudah rampung.

Sementara itu, gedung-gedung eksekutif, seperti Istana Negara, Kantor Kepresidenan, dan kantor kementerian, saat ini sedang dikebut pembangunannya.

“Selain menyelesaikan gedung-gedung eksekutif yang hampir selesai, dalam empat tahun mendatang, Otorita IKN ditargetkan menyelesaikan dua pilar Trias Politika lainnya, yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif,” jelas Raja Juli.

Presiden Prabowo juga menetapkan target besar, yaitu pada 2028 dan 2029, agenda kenegaraan penting dapat dilaksanakan di IKN. Misalnya, Sidang Paripurna DPR/MPR serta Pidato Tahunan Presiden direncanakan berlangsung di sana pada Agustus 2028.

Lebih lanjut, Raja Juli menyebut bahwa pada tahun 2029, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden diharapkan sudah bisa dilakukan di IKN.

“Beliau berharap Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 dapat digelar di IKN, bahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2029 juga akan diselenggarakan di sana,” tutupnya.

Kebutuhan Biaya Pembangunan IKN

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan anggaran senilai Rp41,9 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024, dengan realisasi anggaran mencapai 57,8 persen atau sekitar Rp24,22 triliun hingga 25 Oktober 2024.

“Anggaran infrastruktur untuk IKN tahun 2024 sebesar Rp41,9 triliun, dengan progres pelaksanaan fisik mencapai 57,8 persen per 25 Oktober 2024,” kata Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Dody menjelaskan bahwa anggaran tersebut mencakup beberapa sektor. Untuk sektor Sumber Daya Air (SDA), dialokasikan Rp1,45 triliun guna pengendalian banjir di DAS Sanggai 1A di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir Sungai Sepaku, dan pembangunan embung KIPP.

Sektor Bina Marga menerima alokasi sebesar Rp19,2 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan, termasuk akses ke Masjid IKN, Dermaga Logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat dan Timur, serta sejumlah ruas jalan tol, seperti Seksi 1, 3A, 3B, dan 6C-1. Proyek ini juga meliputi duplikasi Jembatan Pulau Balang dan jalan menuju Bandara VVIP.

Pada sektor permukiman (Cipta Karya), dialokasikan anggaran sebesar Rp12,93 triliun untuk pembangunan Gedung Istana Negara, lapangan upacara, Istana Garuda, Gedung Kementerian Koordinator, serta pengembangan jaringan perpipaan.

Selain itu, anggaran sebesar Rp8,37 triliun digunakan untuk perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), personel Hankam, Paspampres, serta pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN dan fasilitas Dormitory PSSI.

Dody juga menyampaikan bahwa pada 2025, Kementerian PU telah merencanakan anggaran sebesar Rp13,21 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. (*)