Tinjau Program MBG di Bogor, Wamendagri: Bangkitkan Ekonomi Daerah

KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto turut meninjau program makan bergizi gratis yang dilakukan serentak pada Senin, 6 Januari 2025. Bima melakukan peninjauan di Sekolah Bosowa Bina Insani, Bogor, Jawa Barat.

“Ini hari bersejarah untuk Indonesia, program menjemput Indonesia Emas melalui perbaikan gizi, peningkatan kesehatan anak-anak Indonesia resmi dimulai,” kata Bima melalui keterangan tertulis yang diterima Kabarbursa.com pada Senin, 6 Januari 2024.

Bima mengaku optimistis program makan bergizi gratis juga dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut dia, pelibatan UMKM dilakukan untuk memenuhi makan bergizi gratis. UMKM dapat bekerja sama dengan sekolahan. "Jadi nanti, insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi," ucap dia.

Bima mengatakan, makan bergizi gratis tidak hanya dimaknai sebagai makan bersama untuk meningkatkan gizi. Program itu juga dapat membangun karakter anak. Dengan makan bersama, solidaritas di antara anak-anak dapat lebih terbangun.

“Anak-anak kami makan bersama-sama, terbangun solidaritas bersama, memberikan atensi satu sama lain setiap hari. Jadi banyak dimensi di sini,” tutur dia.

Dia mengatakan Kemendagri bakal memastikan seluruh pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN agar memahami teknis pelaksanaan makan bergizi gratis. “Kami melihat di tempat ini, sistem ini terbangun dengan baik, tidak saja dalam hal kesiapan dari dapur secara teknis, tetapi juga kandungan gizi yang disiapkan untuk anak-anak,” ujar dia.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Philips J. Vermonte, turut meninjau, dia mengatakan pentingnya intervensi peningkatan gizi terhadap anak-anak. Karena itu, pemerintah berusaha sekeras mungkin menyediakan gizi yang relatif sama bagi anak-anak. Tidak hanya memperbaiki kesehatan anak, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar.

“Karena kami tahu banyak sekali anak-anak yang waktu sekolah enggak sempat makan, enggak ada makanan, dan lain-lain,” kata dia.

Tidak hanya Bima, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid di hari yang sama juga melakukan peninjauan makan bergizi gratis di SD Negeri Cilangkap 3 dan SD Negeri Cilangkap 8, Kecamatan Tapos, Depok.

Dalam acara itu ada sekitar 450 paket makanan yang disalurkan BGN yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah tersebut.

Program makan bergizi gratis adalah kebijakan nasional yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, terutama mereka yang berada di sekolah. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak setiap hari sekolah.

Jadi Penggerak Ekonomi

Menurut ekonom senior dari CORE Indonesia Hendri Saparini, kebijakan makan bergizi gratis bisa menjadi solusi untuk masalah kesehatan seperti gizi buruk dan stunting, serta sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Melalui diskusi di Gedung CORE Indonesia, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024, ia lantas menggarisbawahi pentingnya desain kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Dengan anggaran yang sama, kita bisa memastikan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, tetapi juga menggerakkan ekonomi di tingkat daerah,” ucapnya.

Hendri kemudian menyoroti bagaimana kebijakan makan bergizi gratis dapat meningkatkan permintaan terhadap produk-produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM di berbagai daerah.

Dengan terciptanya rantai pasok lokal yang kuat, setiap kabupaten dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, alih-alih bergantung pada kebijakan nasional yang sering kali terfokus pada sektor besar.

“Ini akan menciptakan supply chain lokal yang kuat di setiap kabupaten dan menggerakkan ekonomi secara lebih luas,” terang Hendri.

Lebih lanjut Hendri menilai, perlunya evaluasi terhadap kebijakan pemberian paket sembako yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sebab menurutnya, sistem sentralisasi yang diterapkan dalam distribusi sembako sering kali tidak efektif dan rawan korupsi.

“Kenapa tidak didesentralisasikan? Karena dengan sistem sentralisasi, pembagian sembako ini rawan korupsi, dan yang mendapatkannya sering kali hanya pelaku besar. Jika didesentralisasikan, kita bisa menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

Dengan langkah mendesentralisasi distribusi sembako ke tingkat kabupaten atau daerah, bahan pangan lokal dapat menjadi bagian utama dari paket bantuan. Hendri mengungkapkan bahwa pendekatan ini tidak hanya lebih adil, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

“Jika sembako terdiri dari bahan pangan lokal, nilai ekonomi yang dihasilkan bisa lebih dari 50 triliun rupiah. Selain itu, teknologi yang kita miliki sekarang bisa menjamin bahwa distribusi ini tepat sasaran,” ungkapnya. (*)