PLN Umbar Diskon 50 Persen: Stimulus Kenaikan PPN

KABARBURSA.COM - Pemerintah melalui PT PLN (Persero) memberi stimulus berupa diskon listrik PLN 50 persen yang berlaku sejak 1 Januari 2025.

Promo diskon listrik 50 persen berlaku bagi pelanggan dengan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah.

Promo diskon listrik 50 persen sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50 persen diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025.

Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, bagi masyarakat yang tergolong daya tersebut kini bisa mendapat potongan tarif listrik 50 persen secara otomatis dan tanpa mekanisme tertentu.

”Kami menginformasikan bahwa paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50 persen bagi pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah sudah bisa dinikmati mulai 1 Januari 2025," ujarnya lewat keterangan resmi yang dikutip, Kamis 2 Januari 2025.

"Kami juga memastikan dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah untuk menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit,” jelasnya lagi.

Dalam pelaksanaannya, untuk pelanggan PLN pascabayar secara otomatis mendapat potongan tarif 50 persen ketika melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025.

"Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50 persen pada saat bayar listrik," ucap Darmawan.

Sementara untuk pelanggan listrik PLN prabayar cukup membayar setengah atau 50 persen dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun.

"Untuk pelanggan prabayar, potongan 50 persen akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun," jelas Darmawan.

Tambahan Dana Hampir Rp4.000 Triliun

Direkktur Manajemen Risiko PLN Suroso Isnandar mengungkapkan bahwa ada 8 langkah yang tertuang dalam draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Paling Hijau guna mencapai target net zero emissions (NZE) 2060.

“PLN menekankan upaya dekarbonisasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil dan pengembangan EBT (energi baru terbarukan),” kata Suroso dalam Media Briefing bertajuk electrifying the future: strategi hijau untuk akselerasi net zero emissions, di Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Langkah pertama adalah membatalkan rencana pembangunan PLTU baru dengan kapasitas 13,3 GW yang sebelumnya tercantum dalam RUPTL 2019-2028. Selain itu, PLN juga membatalkan kontrak Power Purchase Agreement (PPA) untuk PLTU berkapasitas 1,4 GW. PLN juga menggantikan PLTU sebesar 1,1 GW dengan pembangkit EBT.

Langkah keempat adalah mengganti PLTU berkapasitas 800 MW dengan pembangkit berbasis gas. Selain itu, PLN juga mulai menerapkan Co-Firing Biomassa pada 46 PLTU dan menargetkan penerapan ini pada 52 PLTU hingga 2025. Langkah keenam, PLN melakukan de-dieselisasi pada PLTD di berbagai wilayah yang totalnya mencapai 1 GW.

Langkah ketujuh, menurut Suroso, adalah implementasi perdagangan karbon pada 55 PLTU dengan volume transaksi sekitar 5,62 juta CO2. Langkah terakhir, PLN merencanakan dan mengembangkan 21 GW pembangkit EBT dalam program The Greenest RUPTL.

“Total kumulatif dari delapan langkah emissions reduction/avoidance mencapai 3,7 miliar ton CO2. Hingga tahun 2040, lebih dari 75 persen dari kapasitas pembangkit PLN berasal dari renewable energy,” jelasnya.

Perubahan Pola Pikir

Suroso menegaskan bahwa PLN membutuhkan kerja sama yang kuat dan komitmen dari semua pihak di berbagai tingkat dan sektor untuk mencapai target net zero emission. Salah satu caranya adalah dengan mengubah pola pikir dan ekosistem yang mendukung penggunaan kendaraan listrik serta gaya hidup yang lebih elektrifikasi.

Selain itu, PLN juga mendorong masyarakat untuk lebih sering menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi. Dia berharap masyarakat mulai meningkatkan kesadaran dan memiliki kemauan untuk berubah.

Dalam kesempatan yang sama, Abra Talattov, Ekonom INDEF, menyatakan bahwa konsumsi listrik per kapita masyarakat Indonesia saat ini belum optimal, hanya mencapai 1.300 kWh, yang masih di bawah rata-rata negara-negara ASEAN sebesar 1.600 kWh.

“Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara G20 sangat jauh. Jumlah konsumsi listrik per kapita mereka mencapai 5.000-6.000 kWh,” kata Abra.

Abra menyebutkan bahwa penjualan sertifikat REC (Renewable Energy Certificate) meningkat 101 persen dalam setahun terakhir, menunjukkan tingginya minat dunia usaha untuk mendapatkan energi bersih. Dengan transisi energi yang sedang diupayakan oleh PLN, diharapkan bisa membuka peluang lapangan kerja formal.(*)