Krisis Politik Korea Selatan Memuncak, Presiden Yoon Suk Yeol Ditahan

KABARBURSA.COM - Pengadilan di Korea Selatan memberikan persetujuan pada Selasa, 31 Desember 2024 untuk menahan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan. Langkah ini menandai sejarah baru karena untuk pertama kalinya, seorang presiden yang masih menjabat di negara itu menghadapi penangkapan dalam kasus pidana.

Dilansirdari Reuters di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengonfirmasi Pengadilan Distrik Barat Seoul menyetujui surat perintah penangkapan yang diajukan oleh penyidik. Penyelidikan ini terkait dengan dekrit darurat militer yang sempat diberlakukan Yoon dalam waktu singkat.

Yoon yang telah diskors dari jabatannya, tengah diselidiki atas tuduhan memimpin pemberontakan. Tuduhan ini termasuk dalam segelintir kasus pidana yang tidak memberikan kekebalan hukum bagi seorang presiden Korea Selatan. Di sisi lain, proses pemakzulan Yoon juga tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi.

Surat perintah penangkapan terhadap presiden yang masih menjabat ini merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi ini semakin memperdalam krisis politik yang melanda Korea Selatan, negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia sekaligus sekutu utama Amerika Serikat.

Sementara itu, Perdana Menteri Han Duck-soo, yang sebelumnya menggantikan Yoon sebagai presiden sementara, juga telah dimakzulkan oleh parlemen yang dikuasai oposisi.

Setelah pemakzulan Han, Menteri Keuangan Choi Sang-mok kini menjabat sebagai presiden sementara. Ia menghadapi tantangan besar, termasuk menangani tragedi jatuhnya pesawat Jeju Air 7C2216 pada hari Minggu lalu yang menewaskan 179 orang dan menjadi kecelakaan udara paling mematikan di tanah Korea Selatan.

Surat perintah penangkapan untuk Yoon berlaku hingga 6 Januari, memberikan penyidik waktu 48 jam untuk menahan Yoon setelah dia ditangkap. Setelah itu, penyidik harus memutuskan apakah akan mengajukan permohonan perpanjangan penahanan atau membebaskannya.

Menurut laporan Yonhap News Agency, setelah ditangkap, Yoon kemungkinan besar akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul.

Namun, tim hukum Yoon melalui pengacaranya, Yoon Kab-keun, menyatakan bahwa surat perintah tersebut tidak sah. Ia beralasan, CIO tidak memiliki kewenangan di bawah hukum Korea Selatan untuk mengajukan surat perintah tersebut. Tim hukum Yoon juga berencana mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan surat perintah tersebut.

Di tengah situasi ini, ratusan pendukung Yoon berkumpul di depan kediamannya pada Selasa untuk memprotes surat perintah penangkapan. Beberapa di antaranya terlibat bentrokan dengan polisi.

Pengadilan distrik mengeluarkan surat perintah dengan alasan bahwa Yoon kemungkinan besar tidak akan memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah. Selain itu, terdapat cukup alasan untuk mencurigai keterlibatan Yoon dalam kejahatan tersebut, menurut laporan Yonhap. Pengadilan sendiri menolak memberikan komentar lebih lanjut.

Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol Memicu Ketegangan

Proses hukum atas surat perintah penangkapan Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan masih belum jelas. Dalam pernyataannya hari ini, layanan keamanan kepresidenan Korea Selatan menyatakan surat perintah tersebut akan ditangani sesuai dengan prosedur hukum.

Di depan kediaman resmi Yoon di Seoul, aksi demonstrasi pecah pada Selasa, 31 Desember 2024. Para demonstran memprotes persetujuan pengadilan terhadap surat perintah penangkapan, seperti yang dilaporkan oleh Reuters. Pada hari yang sama, pengadilan juga menyetujui surat perintah penggeledahan untuk kediaman Yoon, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).

Upaya sebelumnya oleh polisi untuk menggeledah kantor kepresidenan sebagai bagian dari penyelidikan gagal karena layanan keamanan presiden menghalangi akses.

Sejauh ini, jaksa telah mendakwa tiga pejabat pertahanan tinggi terkait dengan dekrit darurat militer yang dikeluarkan Yoon. Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang peradilannya akan dimulai pada 16 Januari, bersama Yeo In-hyung, kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan, dan Lee Jin-woo, komandan Komando Pertahanan Ibu Kota, telah didakwa. Penyelidik juga menggeledah kantor kontra-intelijen angkatan darat pada Selasa sebagai bagian dari penyelidikan mereka.

Dalam pidato Tahun Baru, Menteri Keuangan Choi Sang-mok, yang kini menjadi presiden sementara, menyerukan harmoni nasional dan kepercayaan terhadap pemerintah. Ia menyatakan bahwa negara "sedang berada dalam situasi yang sangat serius."

Dekrit Darurat Militer yang Berumur Pendek

Yoon yang sebelumnya adalah seorang jaksa, telah beberapa kali mengabaikan panggilan penyelidik untuk dimintai keterangan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember. Deklarasi itu, yang bertujuan melarang aktivitas politik dan menyensor media, adalah perintah pertama semacam itu di Korea Selatan sejak 1980-an.

Pada malam deklarasi, pasukan militer memaksa masuk ke gedung Majelis Nasional di Seoul, tetapi mundur setelah staf parlemen menyemprot mereka dengan pemadam api. Anggota parlemen menolak keputusan darurat militer tersebut, sementara demonstran bentrok dengan polisi di luar gedung. Yoon mencabut perintah itu dalam hitungan jam setelah gelombang kritik datang dengan cepat.

Meskipun Yoon berhasil lolos dari upaya pemakzulan pertama, anggota partainya sendiri kemudian bergabung dengan oposisi untuk memakzulkannya pada 14 Desember. Perdana Menteri Han Duck-soo menggantikan Yoon sebagai presiden sementara, tetapi ia juga dimakzulkan pada Jumat setelah menolak menyetujui hakim yang ditunjuk oleh parlemen untuk Mahkamah Konstitusi.

Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang memainkan peran utama dalam deklarasi darurat militer, telah ditahan dan didakwa pada Jumat dengan tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin sementara Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, Kweon Seong-dong, mengatakan upaya untuk menahan seorang presiden yang masih menjabat tidaklah pantas.

Di sisi lain, Kim Yong-min, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat oposisi yang memegang mayoritas di parlemen dan mendorong pemakzulan Yoon, menyatakan proses eksekusi surat perintah dan penyelidikan bisa sangat sulit dan menyerukan agar surat perintah segera dilaksanakan.(*)