Menteri PKP Minta Sri Mulyani Segera Cairkan Dana FLPP

KABARBURSA.COM - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah bersiap mempercepat pencairan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2025.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), langsung gerak cepat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, agar anggaran ini bisa langsung dikucurkan pada awal Januari 2025.

“Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyaluran FLPP bisa segera diterbitkan,” kata Ara, Senin, 30 Desember 2024.

Ara menjelaskan, langkah ini tak lepas dari stok 48.000 unit rumah subsidi yang sudah siap disalurkan begitu FLPP cair di awal tahun. Mengacu pada data SiKumbang BP Tapera per 30 Desember 2024, total ready stock rumah subsidi mencapai 50.772 unit, dengan 14.966 unit sudah dipesan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 23.752 unit atau 46,78 persen adalah hasil pembangunan anggota Real Estate Indonesia (REI) di berbagai daerah. Ara berharap regulasi terkait FLPP 2025 bisa segera keluar agar rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) segera terdistribusi.

Kemenkeu telah menyiapkan anggaran sebesar Rp28,2 triliun untuk membiayai 220.000 unit rumah melalui skema FLPP di 2025. Namun, angka ini masih di bawah usulan Ara dan asosiasi pengembang yang menargetkan kuota 300.000 hingga 500.000 unit rumah.

Sebelumnya, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa skema penyaluran FLPP tetap menggunakan pola 75:25. Artinya, 75 persen dananya berasal dari APBN, sementara 25 persen lainnya dialokasikan melalui perbankan.

“Pada 2025 mendatang, pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 unit rumah,” ujar Heru dalam acara Penandatanganan Kerja Sama dengan Bank Penyalur di Jakarta, Senin 23 Desember 2024.

Heru menambahkan, Januari 2025 nanti, akad KPR FLPP sudah bisa dilakukan oleh perbankan. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak terkait, khususnya perbankan dan pengembang, untuk memastikan stok rumah siap tersedia.

“Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP, untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock,” tegasnya.

Namun, Ara dan pihak BP Tapera tak tinggal diam. Mereka sedang mengupayakan agar perbankan mau meningkatkan porsi penyaluran dan menyesuaikan skema suku bunga tiering, dengan harapan target 300.000 unit bisa tercapai.

“Kami pun sedang berupaya bersama rekan-rekan perbankan dalam membahas porsi penyaluran dan suku bunga tiering, di mana dapat berpotensi meningkatkan target penyaluran di atas 300.000 unit rumah di tahun 2025,” pungkas Heru.

Penyaluran FLPP

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat pencapaian signifikan dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa tahun ini penyaluran FLPP telah mencapai 100,15 persen atau setara 200.300 unit rumah.

“Untuk tahun 2024 ini, kami telah menyalurkan FLPP hingga 100,15 persen atau 200.300 unit. Pada tahun 2022, tersalurkan 226.000 unit senilai Rp25,15 triliun dan pada 2023 sebanyak 229.000 unit dengan nilai Rp26,32 triliun,” ujar Heru dalam acara penandatanganan Komitmen Bersama Program 3 Juta Rumah dan Perjanjian Kerjasama (PKS) KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025, Senin 23 Desember 2024.

Selain FLPP, BP Tapera juga menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera tahun ini dengan total 5.940 unit rumah senilai Rp990,16 miliar.

“Meskipun belum ada penabung baru atau iuran baru, kami sesuai dengan arahan Pak Menteri PK (Maruarar Sirait) terus men-deliver manfaat berupa KPR FLPP maupun KPR Tapera,” jelas Heru.

Sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober hingga 20 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan KPR subsidi sebanyak 35.399 unit rumah atau senilai Rp4,45 triliun.

“Menjadi catatan bahwa penyaluran KPR subsidi dari mulai kepemerintahan Bapak Prabowo di 20 Oktober sampai dengan 20 Desember 2024 kami laporkan telah terealisasi sebanyak 35.399 unit atau senilai Rp4,45 triliun,” kata Heru.

Heru merinci, dari total tersebut, sebanyak 34.320 unit merupakan KPR FLPP dengan nilai Rp4,27 triliun, sedangkan 979 unit lainnya adalah KPR Tapera senilai Rp0,18 triliun.

Sejak pertama kali digulirkan pada 2010 hingga 20 Desember 2024, program KPR subsidi FLPP telah merealisasikan 1,598 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Total nilai penyaluran mencapai Rp151,22 triliun dengan dana kelolaan yang saat ini mencapai Rp116,27 triliun.

“Di bawah Menteri PKP Maruarar, kami terus didorong untuk mengakselerasi realisasi KPR subsidi ini. Alhamdulillah, dua bulan terakhir ini merupakan capaian luar biasa di atas bulan-bulan sebelumnya,” tutur Heru.

Heru menambahkan, sejak ditugaskan pada 2022 hingga 30 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP senilai Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah bagi MBR.

Sementara itu, total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke kas negara diproyeksikan mencapai Rp1,37 triliun hingga akhir Desember 2024, atau sekitar Rp450 miliar per tahun. (*)