Daya Beli Masyarakat Merosot, Transaksi 'Bocor' ke Luar Negeri

KABARBURSA.COM – Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, mengungkapkan proyeksi penurunan daya beli masyarakat Indonesia yang diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2025. Menurutnya, penurunan daya beli ini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh kondisi eksternal yang berkaitan dengan aliran transaksi yang tidak tercatat dalam perekonomian Indonesia.

Nurul menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang perlu dicermati adalah pergeseran transaksi yang seharusnya terjadi di pasar domestik, namun justru mengalir ke luar negeri. Salah satu contohnya adalah transaksi judi online yang beroperasi di luar negeri, yang mengalirkan uang dalam jumlah besar yang seharusnya dapat berputar dalam ekonomi Indonesia.

"Salah satu faktor utama penurunan daya beli yang perlu dicermati adalah pergeseran transaksi yang seharusnya terjadi di pasar domestik, namun justru mengalir ke luar negeri, seperti yang terjadi pada transaksi judi online," ujar Nurul Ichwan saat dihubungi Kabarbursa.com, Senin, 30 Desember 2024.

Menurutnya, meskipun terdapat transaksi yang cukup besar—sekitar Rp 100-200 triliun—yang seharusnya berputar dalam ekonomi Indonesia, sebagian besar uang tersebut justru mengalir ke sektor judi online yang beroperasi di luar negeri. Akibatnya, potensi transaksi ini tidak memberi dampak positif terhadap daya beli masyarakat Indonesia.

Meskipun situasi ini berpotensi memperburuk daya beli masyarakat, Nurul percaya bahwa masalah ini dapat diatasi dengan langkah-langkah konkret, terutama melalui kebijakan pemerintah. Salah satu langkah yang dianggap penting adalah memerangi praktik judi online, yang menurutnya akan berdampak positif dengan mengembalikan uang yang beredar ke pasar domestik.

“Dengan memerangi judi online, kita bisa mengalihkan aliran transaksi yang sebelumnya mengalir ke luar negeri kembali ke pasar domestik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Nurul menekankan bahwa pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah program untuk mengatasi penurunan daya beli, seperti pemberian makanan bergizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil. Program-program ini bertujuan untuk menciptakan permintaan baru yang dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait, seperti industri makanan dan barang kebutuhan dasar.

Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk-produk bergizi, pemerintah berharap dapat merangsang peningkatan konsumsi domestik, yang pada gilirannya akan menggerakkan roda ekonomi.

Nurul juga menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi yang solid antara kebijakan pemerintah dan sektor swasta.

"Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan merespon tantangan yang ada," katanya.

Selain berdampak positif bagi daya beli masyarakat, upaya pemerintah ini juga diyakini dapat meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global. Nurul berpendapat bahwa jika pemerintah dapat menjalankan kebijakan yang tepat, Indonesia akan semakin menarik bagi investor, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

"Jika pemerintah berhasil menjalankan kebijakan yang tepat, Indonesia akan semakin menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, dan kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil," tambah Nurul.

Dengan memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta melanjutkan kebijakan yang mendukung peningkatan daya beli masyarakat, Nurul Ichwan optimis Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi global. Ia percaya bahwa Indonesia tetap memiliki potensi untuk menjadi tujuan investasi yang menarik pada 2025, meskipun menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri.

Di sisi lain, Nurul mengungkapkan proyeksi bisnis Indonesia pada tahun 2025, yang diprediksi akan berkembang di tengah situasi politik domestik yang stabil.

Menurut Nurul, meskipun Indonesia telah berhasil melewati berbagai proses politik yang menghasilkan stabilitas, tantangan besar tetap berasal dari dinamika ekonomi global. Salah satu yang paling signifikan adalah ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

“Meskipun politik di Indonesia sudah berjalan lancar, kita tidak bisa mengabaikan bagaimana hubungan internasional, terutama dengan negara-negara besar, dapat memengaruhi ekonomi kita,” ujar Nurul.

Nurul menjelaskan bahwa proyeksi bisnis Indonesia di tahun 2024 harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal, mengingat Indonesia adalah negara terbuka yang sangat terhubung dengan perekonomian global. Ia menekankan pentingnya partisipasi investasi asing untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan berada di kisaran 6-8 persen pada 2024.

“Kapasitas kita terbatas, baik dari sisi kapital maupun insentif. Oleh karena itu, kita perlu menarik investasi asing untuk mencapai target pertumbuhan tersebut,” tambahnya.

Salah satu faktor eksternal yang perlu dicermati adalah ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Nurul menyoroti bagaimana perubahan kebijakan ekonomi AS, terutama di bawah pemerintahan Donald Trump, dapat memengaruhi pasar global, khususnya bagi negara-negara yang terlibat dalam rantai pasokan global, termasuk Indonesia.

“Jika Amerika Serikat menaikkan tarif impor untuk produk-produk China, ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menggantikan peran China dalam menyediakan produk-produk tertentu bagi pasar AS,” ujar Nurul. (*)